Panja RUU KUHP telah menyelesaikan draft dan segera membawanya ke paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pekan depan. Salah satunya adalah Pasal Zina yang meluaskan definisi zina.

Dalam KUHP saat ini, zina didefinisikan persetubuhan bila salah satu atau dua-duanya terikat pernikahan. Namun, dalam RUU KUHP, zina diluaskan menjadi seluruh hubungan seks di luar pernikahan.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II," demikian bunyi Pasal 417 ayat 1 RUU KUHP yang dikutip detikcom, Selasa (17/9/2019).

Nah, siapakah yang dimaksud 'bukan suami atau istrinya'? Dalam penjelasan disebutkan:

1. laki‑laki yang berada dalam ikatan perkimpoian melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;

2. perempuan yang berada dalam ikatan perkimpoian melakukan persetubuhan dengan laki‑laki yang bukan suaminya;

3. laki‑laki yang tidak dalam ikatan perkimpoian melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkimpoian;

4. perempuan yang tidak dalam ikatan perkimpoian melakukan persetubuhan dengan laki‑laki, padahal diketahui bahwa laki‑laki tersebut berada dalam ikatan perkimpoian; atau

5. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkimpoian melakukan persetubuhan.

Untuk bisa memenjarakan pelaku 'kumpul kebo' di atas, harus ada syarat mutlak yaitu atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anak. Yang dimaksud anak adalah anak kandung yang usianya telah 16 tahun.

"Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai," demikian bunyi pasal 417 ayat 4 RUU KUHP. (rvk/asp)


Sumur: https://m.detik.com/news/berita/d-47...a/2#detailfoto


Hati2 ya gaes mulai sekarang jgn suka crot basing basing..