JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi senyap. Demikian sejumlah pihak menyebut upaya DPR meloloskan usulan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (5/9/2019), dibahas usulan Badan Legislasi mengenai revisi UU KPK.

Padahal, wacana ini sudah mengendap lama di DPR.

Bahkan, saking mulusnya, seluruh fraksi menyetujui usul Baleg. Hal ini memunculkan reaksi pro dan kontra dari sejumlah pihak.

Sejumlah poin revisi dinilai akan melemahkan lembaga anti-rasuah.

Berikut 5 poin kontroversial yang ada dalam draf revisi UU KPK yang diajukan DPR:


sumber : saveKPK

sebagai lembaga penegak hukum yang termasuk ga pandang bulu menebas korupsi, ini salah satu upaya yang beringas dari dpr buat mengamankan langkah mereka dikemudian hari. kpk sering mendapatkan bukti peradilan lewat penyadapan. lah ini kpk mau nyadap musti izin dewan pengawas yang dipilih oleh dpr. kan dodol. lah wong anggota dpr banyak yang korup. ini bentuk nyata bahwa pelemahan kpk udah dirancang dari jauh2 hari dan disaat momentum yang pas ketika mata kita tertuju sama hal seperti rasisme dan konflik papua. dpr diem2 bikin sidang paripurna. sesuatu hal yang aneh