Rencana pemerintah menaikkan tarif BPJS mulai Januari 2020 banyak menuai kontroversi, bukan hanya di tengah masyarakat pengguna, tapi juga di kalangan elit politik dan para pemangku kepentingan.

Saya kira, tulisan Denny Siregar (DS) BPJS Naik, Hatiku Meringkikini cukup objektif dan berimbang dalam mengomentari kontroversi tersebut. Di sini DS tidak memihak kepada salah satu pihak, tapi mendudukkan persoalan secara transparan dan proporsional.

Hanya saja DS terkesan tidak memberikan opsi lain sebagai solusi, selain menaikkan tarif BPJS, yang harus diterima oleh semua masyarakat, sebagai bentuk tolong menolong sesama rakyat miskin.



Memang, pemerintah sendiri sedang ‘galau’ memikirkan defisit anggaran BPJS, dan berusaha mencarikan solusi dengan wacana menaikkan tarif BPJS semua golongan, agar lembaga ini tetap bisa membiayai pengobatan para anggotanya yang sakit.

Tujuannya sih bagus, tapi caranya itu yang dinilai terlalu mencekik, sehingga rakyat harus meringkik.



Tiadakah opsi lain untuk menutup defisit tersebut, misalnya menjual Indosat kek, (oppsss lupa, Indosat udah terjual ), atau apalah, yang penting bukan menaikkan tarif dari anggota.

Logika yang dikemukakan DS saya rasa cukup rasional, bahwa BPJS harusnya bukan dilihat dari untung rugi, melainkan dari konsep sedekah, tolong menolong dan kerjasama antar sesama anggota. Jika anggota tak pernah sakit, anggap saja iuran bulanan itu sebagai sedekah untuk membantu yang lain.

Hanya saja masalahnya, anggota BPJS sendiri umumnya adalah orang miskin yang memerlukan sedekah. Jadi, bagaimana ia harus dipaksa/diwajibkan bersedekah? Tuh harusnya orang-orang kaya yang non BPJS yang memberikan sedekah buat mereka.

Saya juga kadang bersedekah jika lagi ada kelebihan rezeki. Tapi di saat kekurangan, jangankan untuk bersedekah, petugas peminta sumbangan pemadam kebakaran sebesar dua ribu rupiah saja kadang saya ‘usir’.

Jadi permasalahannya bukan pada kurangnya kesadaran anggota BPJS tentang pentingnya iuran sebagai sumbangan atau sedekah, tapi darimana memperoleh uang untuk bayar iuran tersebut.

Bayangkan jika orang seperti saya dengan empat tanggungan, harus membayar 500 ribu per bulan (tarif kelas satu sebelum naik), belum lagi biaya listrik dan PDAM, darimana saya bisa dapat uang jutaan rupiah setiap bulan untuk membayar semua itu, sedangkan saya bukan ASN atau karyawan yang punya gaji tetap? Mikiiirrr!!!



Intinya, bukan saya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif BPJS, hanya saja memberikan saran agar ada solusi lain, selain rakyat miskin harus saling membantu dalam urusan pengobatan.

Libatkan juga orang-orang yang kelebihan duit agar mereka turut bersedekah. Layanan di Rumah Sakit juga jangan dibedakan antara anggota mandiri dan non mandiri. Tuh mereka sama-sama bayar, meski yang non mandiri membayarnya dengan uang dari APBD.(*) Opini pribadi. {No.440}

Baca juga:
Catatan Seorang Odapus: Pasrah