Kontras: Pengiriman Ribuan Aparat Bentuk Intimidasi ke Rakyat Papua

"Pengiriman ribuan personel keamanan seolah merupakan bentuk intimidasi kepada seluruh rakyat Papua," ujarnya.

Suara.com - Sekretaris Jenderal Federasi KontraS Andy Irfan mendesak pemerintah menarik personel gabungan TNI-Polri dari Papua dan Papua Barat. Irfan menilai seharusnya pemerintah melakukan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam penyelesaian konflik yang terjadi di tanah Papua.

"Kami mendesak agar seluruh personel BKO dari Polri dan Polri yang dikerahkan ke Papua harus segera ditarik mundur," kata Irfan lewat keterangan tertulis yang diterima Suara.com, Rabu (4/9/2019).

Menurut Irfan, pengerahan ribuan personel TNI-Polri ke Papua dan Papua Barat menunjukkan bahwa pendekatan keamanan masih menjadi prioritas dalam skema penanganan konflik di tanah Papua yang dilakukan oleh pemerintah. Hal itu pun dinilai tidak lain daripada bentuk intimidasi terhadap masyarakat Papua.

"Pengiriman ribuan personel keamanan seolah merupakan bentuk intimidasi kepada seluruh rakyat Papua," ujarnya.

Irfan lantas menilai sudah semestinya kekinian pemerintah lebih mengedepankan upaya dialogis dengan mengedepankan HAM dalam menyelesaikan konflik Papua.

"Upaya pemulihan keadaan di Papua harus dilakukan sepenuhnya melalui penegakan hukum yang akuntabel, dialog perdamaian berbasis HAM dan penguatan kualitas layanan publik," kata dia.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan setidaknya ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri yang telah dikerahkan untuk mengamankan Papua dan Papua Barat. Tito bahkan mengaku bersama Hadi telah berkomitmen untuk menambah pasukan bila dibutuhkan.

"Saya dengan Pak Panglima (Marsekal TNI Hadi Tjahjanto) sudah komitmen, kurang akan tambah lagi sampai situasi aman," kata Tito usai menghadiri acara HUT ke-71 Polwan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Kekinian, Kapolri dan Panglima TNI pun tengah berkantor di Papua sejak Senin (2/9) lalu. Mereka berkantor di Papua guna mengendalikan situasi keamanan dan bertemu sejumlah tokoh penting dalam upaya mengkondusifkan situasi.
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Jangan pernah berharap banyak dengan LSM penggiat HAM. Mereka tak akan pernah berpikir tentang Nasionalisme, sebab bagi mereka Nasionalisme adalah kutu busuk yang harus diberantas tuntas dan dihilangkan. Mereka adalah oportunis sejati yang mengatasnamakan Hak Asasi Manusia, melintasi batas-batas tanah air. Kalau perlu, Indonesia bubarpun mereka tak akan peduli.

Coba cari history sepak terjang Kontras yang membela warga sipil yang dibunuh separatis. Kalau hal itu tak pernah ada, bagaimana mungkin mereka akan membela aparat TNI-POLRI yang dibunuh separatis meskipun dalam keadaan tak berhadap-hadapan?

Sejak dulu, Kontras selalu memainkan isu Referendum dan kemerdekaan wilayah yang memberontak. Itu nafas busuk mereka. Itu keringat anyir mereka. Timor-Timur telah mereka jual. Sekarang Papua tengah mereka obral.

Kalau masyarakat di Papua sana justru senang dan tenang aparat berdatangan untuk menjaga kedamaian hidup mereka yang sempat porak poranda, kenapa justru Kontras yang kejang-kejang tak menerima? Bahkan Gubernur Papua Barat yang tadinya lebih banyak membuat narasi penentangan, sekarang mulai terlihat jinak dan welcome, bahkan menyebut Tugas Negara kepada seluruh aparat yang berdatangan kesana.

Lebih baik Kontras memanggil para kelompok kunyuk bersenjata OPM itu untuk turun gunung berhadapan dengan aparat. Bukankah hari-hari lalu kelompok kunyuk bersenjata OPM itu sesumbar ingin perang? Koq sekarang malah tak ada suaranya. Jangan cuma bisa petantang petenteng membunuh masyarakat sipil yang tidak bersenjata, atau aparat yang tengah mengawal pembangunan jalan. Itu 6000 prajurit TNI-POLRI telah ada dan bersiap diri. Ayo, berpestalah jika benar-benar manusia. Jangan macam kunyuk yang cuma bisa bersembunyi didalam hutan. Teriak saling bersahutan.

Dan yang harus dikritisi bagi siapapun juga, jangan pernah menyebut rakyat kepada masyarakat di Aceh dan Papua. Sebab konotasinya jadi berbeda. Ini menempatkan masyarakat Aceh dan Papua menjadi berseberangan dan berbeda dengan rakyat Indonesia. Dan jujur saja, cuma 2 propinsi ini yang masyarakatnya disebut dengan rakyat. Tak ada itu rakyat Jawa Tengah, rakyat Sulawesi, rakyat NTT atau NTB, rakyat Bali.

Seluruh rakyat yang bermukim di Aceh dan Papua adalah rakyat Indonesia. Itu yang benar.

Buat Kontras!
Cukup sudah tipu daya berbalut HAM itu.
Cukup hanya Timor-Timur, jangan main-main dengan Papua. Atau rakyat Indonesia akan marah besar dan mengusir kalian dari tanah air ini.