alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d6cdb7488b3cb19894ce3be/bendera-bintang-kejora-ekspresi-kultural-warga-papua-tak-bisa-dijerat-pasal-makar
Lapor Hansip
02-09-2019 16:05
Bendera Bintang Kejora Ekspresi Kultural Warga Papua, Tak Bisa Dijerat Pasal Makar
Bendera Bintang Kejora Ekspresi Kultural Warga Papua, Tak Bisa Dijerat Pasal Makar
Aksi Mahasiswa Papua di Seberang Istana Negara Mengibarkan Bendera Bintang Kejora, Rabu (28/8/2019). | Twitter

AKURAT.CO, Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh warga Papua di depan Istana Negara, Rabu (28/8/2019) diwarnai dengan pengibaran Bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol Organisasi Papua Merdeka (OPM). Atas dasar itu, Polisi akhirnya menangkap delapan orang tersangka dengan tuduhan tindak kejahatan terhadap keamanan negara dan makar. 

Menanggapi hal itu, Direktur Program Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu meminta aparat penegak hukum agar berhati-hati menggunakan ketentuan makar dalam menangani polemik Papua

"Kepolisian Republik Indonesia harus secara proporsional dan komprehensif melihat serta menimbang latar belakang isu Papua yang berkembang dalam beberapa hari ini," kata Erasmus, Senin (2/9/2019).


Baca Juga:

Said Iqbal Tuding Ada Pihak Asing Dibalik Konflik Papua
Polri: Propaganda Jaringan Internasional Agar Konflik Papua Dibawa Ke PBB
Hoaks Masjid Di Papua Dibakar, Uki: Ada Yang Ingin Tensi Diantara Anak Bangsa Demi Keuntungan Golongan



Menurut Erasmus, perjuangan dan demonstrasi yang dilakukan warga Papua beberapa hari ini didasari atas masalah pelecehan dan diskriminasi terhadap mahasiswa Papua yang lambat direspon oleh Pemerintah Indonesia, serta belum adanya kejelasan mengenai penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tanah Papua.

Terkait Bendera Bintang Kejora, kata dia, adalah simbol yang sudah menjadi kultur bagi masyarakat Papua. Demonstrasi menggunakan Bendera Bintang Kejora bagi masyarakat Papua merupakan ekspresi kultural.

"Sehingga tidak dapat dikatakan adanya makar," ujar Erasmus. 

Lebih lanjut, Erasmus berpendapat, diskusi, ekspresi atau pendapat politik tidak dapat dijerat dengan pasal Makar. Jika merujuk pada rumusan pasal 87 dan pasal 106 KUHP, maka tindakan makar harus didasarkan dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan untuk memisahkan sebagian wilayah Negara.

Pasal 87 KUHP berbunyi: “Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila ada niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti disebut Pasal 53 KUHP".

Pasal 106 KUHP berbunyi: “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Erasmus menjelaskan, makar yang berasal dari kata aanslag dalam bahasa Belanda, yang artinya serangan menunjukkan bahwa ukuran permulaan pelaksanaan haruslah sebuah perbuatan yang dapat diprediksi akan mampu memisahkan sebagian atau seluruh wilayah Negara, paling mendasar adanya penggunaan kekuatan.

Kata dia, dalam hal perbuatan itu berupa diskusi, ekspresi atau pendapat maka hal ini tidak bisa diterapkan. Dalam pembahasan pasal makar saat pembentukan KUHP belanda, hal ini juga telah disebut, bahwa makar harus dibedakan dengan diskusi-diskusi politik.

"Sejarah juga mencatat, bahwa para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia, tidak satupun yang dijerat dengan Pasal Makar pada masa pemerintahan Hindia Belanda," kata Erasmus. 





Sumber
0
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
02-09-2019 16:14
cari terus saja pembenaran, ngomong2 duit pembangunan di papua pada kemana? tuh provinsi laen aja bisa maju.
0
02-09-2019 16:19
bela teruuuusss....
emoticon-Ngakak
0
02-09-2019 16:20
OOT, bte evolusi tu butuh brp taun ya?
0
02-09-2019 16:21
Simbol budaya sih, ya harus hati-hati
0
02-09-2019 16:28
Gaya ngeles... Selalu ajah begitu.
0
02-09-2019 16:29
Ohhhemoticon-Cape d...
0
02-09-2019 16:39
biar hukum yg memutuskan
0
02-09-2019 16:52
jaman hindia belanda biar ada yang namanya politik etis tahun 1900an ke atas tapi unsur pemerintahan/politik/birokrasi tetap dikontrol serta terpisah jadi 2 bb (bennilands bestuur) orang belanda dan pp (pangreh praja) orang lokal.

jadi wajar saja tuh pasal makar biar sudah ada juga ga akan efektif toh ga ada kegiatan politik saat itu,masuknya jepang yang memperparah keadaan malah ada hikmahnya birokrasi dilebur bb dan pp jadi satu dan orang belanda ditangkapi/ditahan menjadikan orang lokal bisa punya pengalaman di pemerintahan/politik/birokrasi.

tapi saat jepang kuasai indonesia sudah tidak menganut hukum kolonial lagi,tapi hukum penguasa perang saat itu,makanya segala upaya untuk tujuan perang,dibentuk peta dan dijanjikan kemerdekaan juga.
0
02-09-2019 17:06
Kultur apaaan??
Terus bendera PKI, GAM, yang di sulawesi juga, sama bendera tauhid gimana.??
0
02-09-2019 17:14
Biji kelot bendera kultur !
emoticon-Blue Guy Bata (L)
0
02-09-2019 17:15
Kirim banser...segera...
0
02-09-2019 17:22
halah eek kucing

karungin aja makhluk macam gini, biar kapok

emoticon-Cool
0
02-09-2019 17:30
fenjajahan bangsa melanesia oleh austronesia harus di hapus kanemoticon-Belgia emoticon-Belgia emoticon-Belgia
0
02-09-2019 17:34
Pantes lah pengen merdeka.
Dianggap belum evolusi lah, monyet lah, dungu lah.

Ya emang harusnya merdeka aja kali.
Biar cebong2 ini puas emoticon-Smilie
profile-picture
agusdwikarna memberi reputasi
1
02-09-2019 18:02
Jelas bintang kejora adalah bendera adat

Beda dengan hti yg jelas ajaran radikal umat berbahaya bibit teroris

Semua bendera yg bertulisjan arab bibit teroris
Diubah oleh Betjanda
0
02-09-2019 19:32
Bendera buatan blanda kah itu.?
0
02-09-2019 22:26
Normalnya org tu berharap jd kaya raya, bukan ngarep dibunuh
0
03-09-2019 02:34
Quote:Original Posted By Maremut
Normalnya org tu berharap jd kaya raya, bukan ngarep dibunuh


Ada yg ngarep bunuh diri kok nyatanya
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.