Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Di Sorot Keras Oleh Warganet

BPJS Kesehatan merupakan Program Asuransi Kesehatan yang dulu di Gagas dan Di luncurkan Sejak zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini bertujuan agar Seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan layanan kesehatan dengan sistim tanggung renteng.

Dalam perjalanannya Program BPJS Kesehatan ini dilanjutkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Namun selama di bawah kepemimpinan Jokowi, BPJS Kesehatan Terus mengalami Defisit Anggaran dari tahun ke Tahun, Kenaikan tarif iurannya pun tidak banyak menolong defisit Anggaran yang di alami oleh Program ini.

Sebenarnya apa penyebab tekornya Anggaran Program BPJS Kesehatan Ini di Jelaskan oleh Mantan Mentri Keuangan zaman SBY dan Di Zaman Jokowi pun di percaya menjadi Mentri Keuangan kembali setelah melalui Resafel Kabinet Kerja.

Melansir dari Vivanews.co.id , Penyebab tekornya BPJS Kesehatan, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena adanya pasien nakal, di mana mereka mendaftar BPJS saat sakit dan tak lagi bayar iuran ketika sembuh.

“Sebagian besar menikmati layanan dan itu menyebabkan BPJS menghadapi situasi sekarang, maka BPJS menjadi defisit,” kata Sri Mulayani beberapa waktu lalu.

Selain itu, tingkat kepesertaan aktif masih di bawah target 60 persen dari 223 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Saat ini baru 53,7 persen. Selain peserta yang nakal, ada rumah sakit yang juga melakukan hal serupa, di mana mereka memanipulasi level kelasnya sehingga mendapatkan klaim biaya yang lebih tinggi.

Masih Melansir Dari Vivanews.co.id , Supaya defisit tak makin mencekik, akhirnya bendahara negara mengusulkan menaikkan iuran peserta BPJS. Ini merupakan kenaikan kedua setelah pada 2016 lalu dilakukan penyesuaian. Adapun usulan kenaikan iuran yang telah dihitung secara rinci dan mempertimbangkan neraca keuangan BPJS Kesehatan, yaitu kelas I naik dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu dan kelas III menjadi Rp42 ribu dari Rp30 ribu.

Kenaikan iuran yang tinggal menunggu Peraturan Presiden (Perpres) supaya bisa diterapkan pada Januari 2020 diharapkan bisa menutup defisit. Bahkan diproyeksi bisa bikin surplus sebesar Rp17,2 triliun pada tahun depan.

Usulan kenaikan iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan Mendapat Kritik Keras Dari Masyarakat.



Melalui Media Sosial Twitter Wargnet Ramai-ramai melambungkan Tanda pagar (tagar)

#BPJSMencekik dan#RezimLepasTanggungJawab.

Berikut protes keras masyarakat melalui Medsos Twitter :

“Sebenarnya males gw bahas BPJS secara gw bayar rajin, dipakai juga enggak. Eeeh, udah gitu malah mau dinaekin pula iuran BPJS-nya. Sudah tahu BPJS kolaps, sok-sokan mau pindah ibu kota. Kalau ada duit berlebih, urus dululah itu BPJS. Kasihan rakyat kecil bos,” tulis pengguna lain.

“Gak dibayar nanti kena sanksi, gak ikutan di sangka warga gak baik, diikutin tapi gak pernah kepakai karena sakitnya cuma sembuh pakai obat warung. Beginilah nasib menengah ke bawah yang ikutan semua aturan pemerintah pasrah dalam lelah,” keluh lainnya.

Alangkah Baiknya Pemerintah mengumpulkan Para pengusaha-pengusaha Batu Bara Dan Juga Pengusaha Sawit untuk Mengumpulkan Dana CSRnya Yang selama Ini di Duga masih belum di kelola dengan baik untuk menutupi defisit Anggaran BPJS Kesehatan Ini. Itu langkah jangka pendeknya.

Baru kemudian melakukan penyesuaian iuran yang besarannya jangan terlalu mencekik masyarakat.