alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
5 stars - based on 2 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5d63b5b72f568d755b34ad02/ekspresi-anies-saat-jokowi-putuskan-ibu-kota-pindah-ke-kaltim
Lapor Hansip
26-08-2019 17:34
Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir mengikuti konferensi pers pemindahan ibu kota di Istana Negara. Mengetahui hal tersebut, begini ekspresi Anies.

Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

https://finance.detik.com/foto-bisni...dah-ke-kaltim

Ahok kemudian jadi next kandidat Gubernur Kalimantan Timur. emoticon-Leh Uga
Diubah oleh nevertalk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gikogaza dan 8 lainnya memberi reputasi
7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 2 dari 4
26-08-2019 18:30
klo ahox masih hidup ts😂😂😂😂. loe pikir pindah ibukota kyk pindah kontrakan😆😆 cebong emang tolol
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
-1
Lihat 1 balasan
26-08-2019 18:34
Quote:Original Posted By nevertalk
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut hadir mengikuti konferensi pers pemindahan ibu kota di Istana Negara. Mengetahui hal tersebut, begini ekspresi Anies.

Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

https://finance.detik.com/foto-bisni...dah-ke-kaltim

Ahok kemudian jadi next kandidat Gubernur Kalimantan Timur. emoticon-Leh Uga


yang ogud big bold red, sudah nggak bisa, masgan

karena syarat calon kada/capres salah satunya adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Quote:Original Posted By Oegank


...

mengacu undang-undang yang mengatur soal Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 8/2015”).

Pasal 7 UU 8/2015

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

https://www.hukumonline.com/klinik/d...r-lulusan-sma/

emoticon-cystg

Ahok sudah "tamat"

emoticon-Turut Berduka

ato itu juga udah diubah lagi?
emoticon-Request

EDIT, UU TERKINI

berdasarkan UU terkini, tetep ndak bisa, meski sebelumnya ada yang nggugat tentang perkara frasa "bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana", tapi MK hanya mengabulkan sebagian, sedangkan MK tetap memutuskan sebagai berikut:

Permohonan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam Perkara No. 71/PUU-XIV/2016, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK.) Rusli mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada).

Kuasa hukum Rusli Habibie, Heru Widodo mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan uji materiil tersebut. Dengan Putusan MK, maka tidak ada lagi pembedaan pemberlakuan syarat calon yang pernah dipidana dalam pemilihan serentak 2015, 2017 dan 2018 yang akan datang.

"Bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih saja yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara yang di bawah 5 tahun, masih ikut pilkada," ujar Heru Widodo saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/7).

#
"Jadi, kalau pun frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat," kata Saldi.

Meski demikian, ia menilai, aturan ini tidak berlaku mutlak karena Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10/2016 juga menyebut ketentuan mengumumkan status mantan narapidana bagi mereka yang pernah terjerat kasus hukum untuk tetap bisa maju. "UU No 10/2016, sesungguhnya masih sangat toleran dalam frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' tidak lagi berlaku mutlak. Sebab frasa itu masih diiringi dengan frasa lain sebagai alternatif, yaitu frasa 'atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana'," ujar dia.

Sebelumnya, pada awal Agustus 2016, Rusli mendapat putusan kasasi dengan pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat 1 KUHP. Gugatan Uji materi yang diajukan Rusli teregistrasi di MK dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016.
#
Aturan Mantan Narapidana Maju di Pilkada Dinilai Tak Batasi Hak untuk Dipilih"

UU No. 1 Tahun 2015, ternyata memang udah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016

Sebelumnya di UU No. 1 Tahun 2015 di pasal 7

BAB III
PERSYARATAN CALON

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. telah mengikuti Uji Publik;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

diubah di UU No 10 Tahun 2016 di pasal 1

menjadi

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. dihapus;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. dihapus;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

jadi ahok memang udah "tamat" ternyata.

emoticon-cystg


emoticon-Maaf Agan

emoticon-Angel emoticon-Kiss emoticon-I Love Indonesia

emoticon-Turut Berduka
profile-picture
54m5u4d183 memberi reputasi
1
Lapor Hansip
26-08-2019 18:36
Balasan post superman313
Quote:Original Posted By superman313
klo ahox masih hidup ts😂😂😂😂. loe pikir pindah ibukota kyk pindah kontrakan😆😆 cebong emang tolol


mo masih hidup pun, udah nggak bisa jadi calon kada/capres, masgan

Quote:Original Posted By Oegank


...

mengacu undang-undang yang mengatur soal Pemilihan Kepala Daerah (“Pilkada”) yang terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 1/2015”) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (“UU 8/2015”).

Pasal 7 UU 8/2015

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

https://www.hukumonline.com/klinik/d...r-lulusan-sma/

emoticon-cystg

Ahok sudah "tamat"

emoticon-Turut Berduka

ato itu juga udah diubah lagi?
emoticon-Request

EDIT, UU TERKINI

berdasarkan UU terkini, tetep ndak bisa, meski sebelumnya ada yang nggugat tentang perkara frasa "bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana", tapi MK hanya mengabulkan sebagian, sedangkan MK tetap memutuskan sebagai berikut:

Permohonan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam Perkara No. 71/PUU-XIV/2016, dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK.) Rusli mengajukan permohonan uji materiil Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7) dan (8), serta Pasal 164 ayat (7) dan (8) UU 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati (UU Pilkada).

Kuasa hukum Rusli Habibie, Heru Widodo mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan uji materiil tersebut. Dengan Putusan MK, maka tidak ada lagi pembedaan pemberlakuan syarat calon yang pernah dipidana dalam pemilihan serentak 2015, 2017 dan 2018 yang akan datang.

"Bagi mantan terpidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih saja yang tidak dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Sementara yang di bawah 5 tahun, masih ikut pilkada," ujar Heru Widodo saat ditemui di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/7).

#
"Jadi, kalau pun frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' diberlakukan sebagai syarat mutlak, itu pun masih dapat diterima dalam perspektif bahwa seorang pejabat publik sama sekali tidak boleh memiliki cacat," kata Saldi.

Meski demikian, ia menilai, aturan ini tidak berlaku mutlak karena Pasal 7 ayat 2 huruf g UU No 10/2016 juga menyebut ketentuan mengumumkan status mantan narapidana bagi mereka yang pernah terjerat kasus hukum untuk tetap bisa maju. "UU No 10/2016, sesungguhnya masih sangat toleran dalam frasa 'tidak pernah sebagai terpidana' tidak lagi berlaku mutlak. Sebab frasa itu masih diiringi dengan frasa lain sebagai alternatif, yaitu frasa 'atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur memgemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana'," ujar dia.

Sebelumnya, pada awal Agustus 2016, Rusli mendapat putusan kasasi dengan pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun atas tuduhan melakukan penghinaan dan melanggar Pasal 317 ayat 1 KUHP. Gugatan Uji materi yang diajukan Rusli teregistrasi di MK dengan nomor perkara 71/PUU-XIV/2016.
#
Aturan Mantan Narapidana Maju di Pilkada Dinilai Tak Batasi Hak untuk Dipilih"

UU No. 1 Tahun 2015, ternyata memang udah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016

Sebelumnya di UU No. 1 Tahun 2015 di pasal 7

BAB III
PERSYARATAN CALON

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. telah mengikuti Uji Publik;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota;
f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota;
q. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
r. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;
s. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

diubah di UU No 10 Tahun 2016 di pasal 1

menjadi

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
(2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. dihapus;
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. dihapus;
s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

jadi ahok memang udah "tamat" ternyata.

emoticon-cystg


emoticon-Salaman

emoticon-Turut Berduka
0
26-08-2019 18:37
astazim, gabaner umat dizolimin. emoticon-Imlek
0
26-08-2019 18:39
Wan Abud Pengen Mimpin Kaltim?
Biar Tukeran sama Gubernurnya,
Bagus Kalo Goodbener kaltim mimpin jkt yang sedang krisis
Giliran Abud Krisiskan Kaltim
0
26-08-2019 18:39
perasaan muka dia dari dulu udah kek gitu...busuk emoticon-Tai
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1
26-08-2019 18:40
Quote:Original Posted By superman313
klo ahox masih hidup ts

Kampret masih idup yah
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1
Lapor Hansip
26-08-2019 18:46
Balasan post cipokan.yuk
ini gaya kera sakti he..he..he..
0
26-08-2019 18:48
Untung saja Ibukota Indonesia sudah pindah ya
0
26-08-2019 18:51
dalam pikiran gabener : " njing, tar gw mo salahin siapa kalo si joko minggat"

emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk
0
Lapor Hansip
26-08-2019 18:53
Balasan post raheem09
Quote:Original Posted By raheem09
2024 yang bersangkutan kantor nya disana


haha.. ngimpi..
begitu ibukota pindah
gak ada lagi panggung buat fpi dan kaum monaslimin
demo ajah sono depan bekas istana negara gak ada yg peduli
no exposure no publication no bargain nothing
and one about just become nobody
who cares

emoticon-Ngakak
0
Lapor Hansip
26-08-2019 18:59
Balasan post pembela.tuhan
Asal ga rasa kandang ayam gan... kkkkkkkkkk
0
26-08-2019 18:59
Ya elaaaaah, tiko2 laknat sakit hati ga ilang2

Ibukota itu yg pindah cuma kantor kementerian doang, kalian cinak2 cebong emang girang mau ngikut kesana biar ngahog jadi gubernurnya ?

emoticon-Ngakak

Anies mah malah seneng, jadi raja dia disini, di Kaltim cuma presiden sama wakil doang, disini segala gedung trilyunan emang mau diboyong ksana

Jd buat cebong2 laknat, mimpi ga usah ketinggian
0
Lihat 1 balasan
26-08-2019 19:02
Quote:Original Posted By superman313
klo ahox masih hidup ts😂😂😂😂. loe pikir pindah ibukota kyk pindah kontrakan😆😆 cebong emang tolol


Masih sakit hati, berharap bulan depan sdh pindah trus ahog jadi gubernur disana

20 tahun lg mega udah wassalam, prabowo udah di tanam di Hambalang, jokowe udah duduk di kursi roda, cebong2 laknat sdh punah, eh yg TS seekor masih ngarep ahog jadi gubernur emoticon-Ngakak
0
26-08-2019 19:03
Quote:Original Posted By sapiberjanggut
Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Kebanyakan makan kerupuk tuh.


Di perut nya ada lampu strobo gan
dibalik kaos nya tu
0
Lapor Hansip
26-08-2019 19:17
Balasan post dragunov762mm
Quote:Original Posted By dragunov762mm


Nah, secara peraturan perundang-undangan dan hukum, Ahok memang masih bisa jadi gubernur lagi.emoticon-Big Grin
Kaltim juga jauh dari ormas yg satu itu.emoticon-Leh Uga

Kata siapa Kaltim juga ada ormas itu. Dulu waktu ahok diadili menista di fb banyak yg ribut
0
Lapor Hansip
26-08-2019 19:19
Balasan post GZuron
Quote:Original Posted By GZuron
Ya elaaaaah, tiko2 laknat sakit hati ga ilang2

Ibukota itu yg pindah cuma kantor kementerian doang, kalian cinak2 cebong emang girang mau ngikut kesana biar ngahog jadi gubernurnya ?

emoticon-Ngakak

Anies mah malah seneng, jadi raja dia disini, di Kaltim cuma presiden sama wakil doang, disini segala gedung trilyunan emang mau diboyong ksana

Jd buat cebong2 laknat, mimpi ga usah ketinggian


Secara logika Anies pasti seneng, karena dia bisa "suka2 gewe bangchad" secara dia akan kerja jauh dari pengawasan BOSS joko emoticon-Big Grin
0
26-08-2019 19:32
gelar sarjana lebih dari 2 tapi ini orang sial mulu
jadi menteri , dipecat
jadi gubernur, malah jakarta yg dipecat
mending hijrah aja , balik ke handramaut.
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1
26-08-2019 19:43
Ekspresi Anies saat Jokowi Putuskan Ibu Kota Pindah ke Kaltim

Sekalian monasnya dipindah biar umat 212 ga pada demoemoticon-Wkwkwk
0
26-08-2019 19:53
Mungkin dia mules gan
0
Halaman 2 dari 4
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.