BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung rencana pemindahan ibu kota Indonesia ke Panajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Namun, sebagai arsitek ia menyoroti soal desain dan asumsi pembangunan kota baru yang dinilai terlalu boros lahan.

"Kalau sudah jadi pertimbangan pemerintah pusat dan DPR saya kira kita dukung. Cuma sebagai arsitek saya melihat desain dan asumsi kota baru banyak hal-hal kurang tepat. Asumsinya lahannya terlalu luas, 200.000 hektar untuk 1,5 juta penduduk. Menurut saya boros lahannya," kata Emil, sapaan akrabnya di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (26/8/2019).

Baca juga: Sebelum Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Sudah 2 Kali ke Penajam Paser Utara

Emil menyebut, Indonesia harus bercermin dengan kondisi ibu kota Brasilia di Brasil atau Myanmar yang kini sepi aktivitas lantaran lahannya yang terlalu luas. Kondisi itu, sambung dia, akan membuat penduduk tak betah.

"Ibu kota yang baik di dunia, banyak mengalami kesalahan. Contohnya Brasil di Brasilia sampai sekarang tanahnya terlalu luas, manusia tidak betah. Myanmar juga sama sepi," ujarnya.

Emil menilai, salah satu pengembangan ibu kota yang baik adalah di Washington DC. Menurut dia, ibu kota Amerika Serikat itu punya perbandingan lahan dan populasi yang ideal.

Di Washington DC, kata Emil, populasi penduduknya hanya 700.000 jiwa yang menempati lahan seluas 17.000 hektar. Di sana, dengan lahan dan penduduk sebanyak itu, bisa berjalan kaki dengan nyaman.

Karena itu lahan yang terlalu luas akan berdampak pada besarnya beban penyediaan infrastrukt

"Jadi kalau 1,5 juta penduduk, tanahnya cukup 35.000 hektar saja. Kalau akan dihuni 1 juta penduduk tapi lahannya 200.000 hektar, kebayang borosnya aspal, kabel, infrastruktur hanya untuk mengakomodir penduduk itu," tutur Emil.

"Jangan mengulangi kesalahan segalanya harus lahan yang luas," ujarnya.

Emil tak mempersoalkan dengan konsep city forest. Namun, dalam konsep tata kota penduduk perkotaan mesti mendapat fasilitas layanan yang serba dekat.

"Yang jadi masalah itu luasnya, manusia di kota butuh jarak dekat bukan jauh. Jarak jauh konsekuensinya mahal infrastruktur. Berarti trotoar harus lebih panjang, jalan banyak, maka belajar dari kesalahan negara lain, tirulah yang baik, dari kajian saya itu," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan dokumen rencana pemindahan ibu kota Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dipilihnya Kaltim menjadi ibu kota baru karena memiliki beberapa keunggulan.

Keunggulan itu antara lain memiliki dua bandara besar, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman di Balikpapan kemudian Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Kota Samarinda.

Selanjutnya, terdapat jalan tol Balikpapan-Samarinda, memiliki Pelabuhan Semayang, infrastruktur jaringan energi dan air bersih, struktur demografi heterogen atau sebagian besar penduduknya merupakan pendatang yang tentu lebih terbuka berinteraksi dan menerima perubahan, kemudian masuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

©2019 PT. Kompas Cyber Media

Sumber



Yth.bapak RK, alangkah lebih elok penyampaian kritik ini disampaikan secara tertutup. Langsung kpda yg bersangkutan. Kan sama2 eksekutif. Klo bapak ditanya wartawan, bapak bisa jawab 'no comment' demi alasan etika antar sesama pejabat eksekutif. Jadi rakyat akan tetap adem karena tidak ada polemik yg tidak perlu.