alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
3.67 stars - based on 6 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5d56172fd4397227b1518ee0/apa-yang-terjadi-jika-gbhn-dihidupkan-kembali
Lapor Hansip
16-08-2019 09:38
Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?
Past Hot Thread
Apa yang Terjadi Jika GBHN Dihidupkan Kembali?

PDI Perjuangan mengusulkan perubahan sejumlah pasal Undang Undang Dasar 1945 untuk mengembalikan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

GBHN yang diterapkan pada masa Orde Baru telah dihapus pada tahun 2000.

Sejak itu, pemerintahan menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pembangunan. Lalu, bahasa teknisnya dibuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN); RPJP berlaku selama 25 tahun dan RPJMN berlaku lima tahun.

Sejumlah kalangan khawatir usulan menghidupkan kembali GBHN bisa mengembalikan Indonesia ke era orde baru dan merusak sistem presidensial.

Quote:Kenapa hidupkan kembali GBHN?
Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa tanpa GBHN pemerintah tidak punya arah yang jelas dalam pembangunan dan tiap ganti presiden, arah kebijakan juga berganti.

"Agar target-target jangka panjang, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, itu nggak bisa satu presiden atau dua presiden, harus beberapa term oleh beberapa presiden. Jadi itu biar maju," katanya kepada BBC Indonesia, Kamis (15/08).

Eva menambahkan bahwa RPJP yang digunakan sekarang tidak cukup, "karena titik beratnya ada di eksekutif dan menjadi personal presiden. Dan kita sudah punya data, bahkan ketika 10 tahun zamannya Pak SBY. Visi misi itu terus berubah."

Sebagai informasi, dalam RPJMN periode 2004 - 2009 pemerintah memiliki visi mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.

Lalu, periode 2009 - 2014 pemerintah mengusung visi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

Sementara periode 2014 - 2019, pemerintah mencanangkan visi terwujudnya Indonesia yang beradulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Eva mengeklaim, PDI Perjuangan tak akan mengutak-atik pasal-pasal lainnya dalam rencana amandemen kelima ini. "Hanya pedoman pembangunan itu. Karena tidak berkesinambungan," katanya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai bahwa selama ini RPJMN tidak terlalu kuat untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.

"Kalau RPJMN itu kan baru rencana. Bisa berubah-ubah. Tapi kalau haluan kan tidak bisa keluar dari haluan tersebut," katanya.


Quote:Apa dampaknya?
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menilai akan banyak produk perundang-undangan yang akan berubah jika GBHN diberlakukan. Sebab, sejak 2000, peraturan perundang-undangan mengacu pada RPJP dan RPJMN.

"Hampir pasti turunannya itu atau UU itu memang harus disesuaikan lagi akan ada kerjaan susulan yang saya kira tidak ringan bagi DPR dan pemerintah ke depannya," kata Lucius kepada BBC Indonesia, Kamis (15/08).

Lucius menambahkan, rencana amandeman akan membuka jalan bagi MPR untuk menjadi lembaga terkuat di negeri ini. Saat tidak mengikuti GBHN, MPR bisa memecat presiden setiap saat.

"Dengan pertimbangan politik mereka, bisa memberhentikan presiden di tengah jalan," katanya.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan usulan ini justru bisa memukul balik demokrasi yang sudah dibentuk di era reformasi ke rezim orde baru.

Dalam hal ini, ketika MPR memiliki wewenang menetapkan GBHN secara tidak langsung telah menjadi lembaga tertinggi negara. Artinya presiden atau pemerintahan kedudukannya berada di bawah MPR.

"Kalau menjadi lembaga tertinggi negara nanti mungkinkah MPR mengangkat dan memilih presiden, sehingga semuanya harus dikaji seksama," kata Mardani kepada BBC Indonesia, Kamis (15/08).

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai rencana amandemen dengan memberi kewenangan MPR menetapkan GBHN akan merusak sistem presidensial yang selama ini telah berjalan.

"Sederhananya, selama ini presiden dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat, semestinya bertanggung jawab langsung kepada rakyat, bukan kepada MPR melalui GBHN yang ditetapkan. Kewenangan presiden akan dimutasi dengan GBHN. Seharusnya presiden terpilih mendapat mandat rakyat," kata Titi.

Lebih jauh, Titi mengatakan bahwa dalam hal mengembalikan GBHN dalam UUD 1945, bukan tidak mungkin kekuasaan akan terus menjaga stabilitas politik, di mana setiap orang akan dibatasi kebebasannya.

"Isu stabilitas itu bisa-bisa akan diperluas bukan lagi dalam konteks menyinggung stabilitas ekonomi-politik, tapi juga nanti kebebasan berpendapat akan dikurangi, kebebasan berekspresi dikurangi, dengan dalih stabilitas," jelas Titi sambil berharap isu besar ini bisa menjadi perhatian publik.


Quote:Sudah berapa kali amandemen UUD 1945?
Pasal-pasal dalam UUD 1945 sudah empat kali diubah. Perubahan berlaku pada penambahan, pengurangan hingga penyempurnaan pasal-pasal.

Semangatnya, empat kali amandemen yang berlangsung 1999-2002 perubahan pada pasal-pasal UUD 45 telah memberikan ruang demokrasi bagi masyarakat serta mengantisipasi keberadaan pemerintahan yang otoriter.

Pertama berlangsung pada 14-21 Oktober 1999. Perubahan yang cukup berarti dalam perubahan amandemen perdana ini adalah mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden.

Semula presiden dan wakilnya tidak dibatasi periode masa jabatannya (berlaku selama era Soeharto). Lalu, melalui amandemen ini periode jabatan presiden dan wakilnya diubah menjadi hanya berlaku dua periode.

Kedua, 7-8 Agustus 2000. Poin-poin perubahan UUD 1945 dalam periode ini menjadi cikal bakal adanya otonomi daerah serta keistimewaan bagi daerah-daerah tertentu.

Selain itu, dalam amandemen ke-II juga dicantumkan pasal-pasal baru yang mengatur tentang hak-hak warga negara Indonesia, di antaranya hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3).

Ketiga, 1-9 November 2001, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dicabut (Pasal 3). Selain itu, hal yang diatur dalam perubahan dalam periode ini adalah presiden dan wakilnya tidak lagi diangkat oleh MPR, tapi langsung dipilih oleh rakyat.

Keempat, 1-11 Agustus 2002. Pada perubahan UUD 1945 terakhir ini, diatur mengenai komposisi MPR tidak lagi diisi dari perwakilan daerah dan golongan-golongan. Selain itu dari segi pendidikan, amandemen ini mengamanatkan kepada negara untuk memberikan hak pendidikan dasar kepada warga negara.




Agak traumatik sih emang kalau bicara soal GBHN.
Tapi disatu sisi penting juga menurut ane keberadaan GBHN sebagai benang merah suatu pemerintahan bertindak dan mengambil keputusan, apalagi Presiden kan ganti 5 tahun sekali, pasti bakal berbeda prioritas kebijakan yang diambil, makanya butuh GBHN.
(Ini kalau gak bicarain bagaimana mekanisme pemilihan Presiden ya. Kalau ane sih tim Pemilihan langsung oleh rakyat emoticon-Embarrassment)
Cuma ya sekali lagi, orang-orang tuh traumatik sama GBHN, hehe.
emoticon-Bingung
Diubah oleh cumipenjara
profile-picture
profile-picture
profile-picture
raafirastania26 dan 24 lainnya memberi reputasi
17
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 5 dari 6
16-08-2019 12:44
Quote:Original Posted By twintower911
Gara2 Batak Hancur Negaraemoticon-Ngakak
dulu sering dijadikan lelucon ama rekan kerjaemoticon-Big Grin


ini maksudnya apa om ??
0
Lapor Hansip
16-08-2019 12:51
Balasan post saya.kira
Nahh...mantap emoticon-Ngacir Tubrukan
0
16-08-2019 12:56
Emang reformasi dr Orde Baru membuat kt parno sm istilah GBHN.
tp menurut hemat ane, emang haru dirumuskan mau kemana bangsa ini ke depannya, sehingga ga gunta ganti kebijakan setiap ganti president

tp hrs hati2 takutnya momen begini dimanfaatin org2 yg mau melanggengkan kekuasaan dgn bikin MPR sbg lembaga superbody

ya itungannya kayak pisau sh, klo salah motong bs ngiris tangan sendiri
tp emang penting
profile-picture
raafirastania26 memberi reputasi
1
16-08-2019 12:57
saia malah pengen dihidupkan kembali PMP
0
16-08-2019 13:03
Gbhn a.k.a Master Plan
0
16-08-2019 13:03
Percuma aja mahasiswa pada mati 98 klo balik GBHN emoticon-Smilie cuma jd bangke emoticon-Smilie
0
16-08-2019 13:08
Yang harus di benahi itu DPR MPR dan wakil" rakyat keknya.
emoticon-Ngacir
0
16-08-2019 13:19
Yang jelas rezim gak bisa seenaknya. Rezim lampau melunasi hutang. Rezim baru cari hutang lebih banyak. Kan kacau tuh tanpa GBHN emoticon-Cape d...
Ibarat trader newbie, profit seminggu ditelan rugi sehari emoticon-Wakaka
0
Lapor Hansip
16-08-2019 13:21
Balasan post arieblac
kalo menurut ane MODUS ini emoticon-Leh Uga
Diubah oleh BamzDelonge
profile-picture
atmajazone memberi reputasi
1
16-08-2019 13:25
jadi inget klompencapir emoticon-Angkat Beer
0
16-08-2019 13:26
Saya kurang setuju dengan diberlakukannya kembali GBHN. Kan sudah ada RPJPN (25 tahunan) dan RPJMN (5 tahunan) dan keduanya juga ditetapkan dengan UU (DPR yang mengesahkan).

Bukankan nanti sama saja; GBHN yang dibikin MPR dan RPJPN/RPJMN yang dibikin DPR bersama Presiden?

Malah mekanisme pembentukannya lebih baik di RPJPN/RPJMN yang melibatkan dua cabang kekuasaan, legislatif dan eksekutif.

Jangan lagi ada lembaga negara tertinggi. Semua lembaga tinggi negara sama tinggi kedudukannya. Satu terangkat, terangkat semua. Satu runtuh, runtuh semua. Semua ikut bertanggung jawab dan tidak boleh menyalahkan pihak lain jika terjadi kegagalan.

Justru kalau perlu, lembaga MPR itu dibubarkan saja. Biarlah anggota DPR dan DPD hanya menjabat jabatannya masing-masing jika ada Joint Session. Mana ada selain di Indonesia anggota DPR/DPD jika melaksanakan sidang gabungan, bisa berubah jabatannya menjadi anggota MPR?

Presidensialisme tegas dan ketat dengan pemisahan yang jelas kekuasaan negara harus dilakukan di Indonesia. Bisalah mencontoh AS dan Amerika Latin.

Dan kalau perlu, pelantikan Presiden itu dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Agung yang jabatannya kurang politis dibanding MPR atau parlemen dan dilakukan di ruang terbuka, tidak di dalam gedung.

Intinya, kita perlu sistem presidensial yang lebih murni dan kuat lagi.
profile-picture
CAKSINISANA memberi reputasi
1
Lihat 2 balasan
16-08-2019 13:30
Tiap kebijakan pasti ada sisi positifnya dan jg negatifnya...

Kita ambil sisi positifnya, kalau memang di terapkan, siapapun presidennya sudah pasti arah pembangunan prioritasnya bakal jelas Dan kemungkinan negeri +62 bakal tertata jg bisa do wujudkan, sapa tau bukan jadi berflower, tp jdi negara maju... Siapa tau... Dan banyak jg lainnya sisi positif yg bisa di dapat.

Sisi negatifnya,,, yaaaaa, emang bakal kembali ke jaman orba sih dengan jangka panjangnya, presiden jg spt layaknya boneka saja, krna hanya meneruskan, tidak punya visi yg greget, kesimpulannya jadi pemilunya ga greget jg dan banyak lagi lainnya.

Tp bismillah, yakin aja, Tuhan pasti menyelamatkan Indonesia kalau memang belum waktunya... Nek wes wayaeh,yo ws wassalam... emoticon-Ngacir
0
16-08-2019 13:34
Quote:Original Posted By Justika1118
Mungkin kedepannya bisa tuh GBHN tapi presiden tetap sebagai pemimpin tertinggi Negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Setuju gw sama TS karena presiden 5 tahun sekali ganti (kecuali yg 2 periode ya emoticon-Big Grin) kebijakan mereka yg berbeda dampaknya jg kena ke rakyat. Khawatirnya kebijakan presiden yg lalu belom kelar eh sama yg baru malah diganti dan prioritasnya beda.


jadi gbhn yang menetapkan presiden? emoticon-Bingung over power presidensial nanti juragan kayak jaman bung karno, legislatif gak punya power samasekali
tapi kalo gbhn yang pasang MPR, nanti MPR balik jadi lembaga tertinggi, salah sebut presiden bisa diberhentikan kayak gus dur
0
Lihat 1 balasan
16-08-2019 13:35
prabowo puan 2024 terus prabowo dipecat diganti puan jadi presiden
kayak gusdur dilengserin karna kasus bulog gate
0
16-08-2019 13:38
GBHN emang harus diterapkan kembali, biar fokus pembangunan itu jelas dan yang korup itu juga menampakkan diri emoticon-Om Telolet Om! emoticon-Om Telolet Om!
0
16-08-2019 13:43
Masih positif sih GBHN dimata murid angkatan 95

Sebagai patokan pembangunan negara biar terarah
Dan semua diskusi ini mau dibawa kemana

Dan kalo ganti pemimpin programnya berdasarkan itu.
profile-picture
cipokan.yuk memberi reputasi
1
16-08-2019 13:53
iye lah
biar ada tujuan emoticon-Big Grin
0
Lapor Hansip
16-08-2019 14:02
Balasan post joesatriyono
Ya maksud gua bukan presiden yg netapin tapi kalau haluannya sudah ditetapkan maka presiden selanjutnya wajib melanjutkan dan melaksanakan dengan baik.
0
16-08-2019 14:04
g setuju
belajar dari sejarah, jgn mengulang kesalahan jaman dahulu
emoticon-Traveller
0
16-08-2019 14:11
GBHN ini jaman ane pas waktu sd era orba.
0
Halaman 5 dari 6
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.