Komisi E DPRD DKI Jakarta sempat terkejut saat mengetahui kebutuhan anggaran pelaksanaan ajang Formula E pada 2020 menjadi Rp 934 miliar.

Angka ini naik dari nilai yang disepakati antara eksekutif dan legislatif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019 senilai 22 juta poundsterling atau setara Rp 378,46 miliar.

“Ini duit Rp 934 miliar buat apa nih?,” ujar Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Syahrial dalam Rapat Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 di DPRD DKI, Kamis (15/8/2019).

Mendengar pertanyaan itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta, Achmad Firdaus kemudian menjawabnya.

Firdaus menyebut, nilai tersebut untuk biaya keseluruhan kegiatan termasuk biaya asuransi pelaksanaan.

“22 juta poundsterling untuk pelaksanaannya dan 35 juta euro (APBD 2020) untuk asuransi,” kata Firdaus.

Menilai angka yang dibutuhkan sangat fantastis, Syahrial kemudian menanyakan kembali soal sumber uang itu.

Kepada Syahrial, Firdaus menjawab bahwa uang itu bersumber dari APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020.

“Uangnya sangat besar sekali loh, hampir Rp 1 triliun. Ada banyak pertanyaan dari kegiatan ini, dan ini bisa sukses atau nggak,” kata Syahrial.

Berdasarkan data yang diperoleh, saat itu Dispora mengajukan penambahan dana sekitar 35 juta euro atau setara Rp 556 miliar (kurs 1 euro Rp 15.892) untuk asuransi dalam pelaksanaan Formula E 2020 nanti.

Dana ini diajukan lewat KUA-PPAS 2020, dengan harapan masuk pada APBD 2020.

“Mending yang 35 juta euro jangan dulu dimasukin dalam pengajuan (KUA-PPAS 2020). Yah di-prime memori aja dulu biar ga segitu (jumlahnya),” ungkap Syahrial.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta, Achmad Firdaus mengatakan perhelatan Formula E pada 2020 mendatang menggunakan APBD.
Sumber dana itu akan dikucurkan Pemprov DKI setelah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Awalnya keluarlah rekomendasi dari Kemenpora, di situ disebutkan bahwa penggunaannya mengunakan dana APBD. Pokoknya mereka bilang pakai dana APBD,” kata Firdaus di DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Mendapat rekomendasi itu, kata dia, DKI lantas berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui surat resmi.

Namun jawaban yang diperoleh dari Kemendagri baru sebatas lisan.

“Secara lisan kayaknya mereka mendukung,” ujarnya.



https://wartakota.tribunnews.com/201...iliun?page=all