Pada beberapa instansi, lembaga, ruang publik, dan sebagainya, baik milik pemerintah atau swasta, terkadang ada aturan tertentu dalam hal berpakaian. Jika aturan itu tidak ditaati, maka sanksinya yang bersangkutan tidak diizinkan masuk, atau tidak dilayani berurusan di sana, bahkan bisa diusir.

Pengalaman teman Ane nih, katanya ia pernah tak diizinkan masuk ke diskotek karena tak pakai sepatu. Ane sendiri pernah melihat mahasiswa yang pakai baju kaus tak diizinkan berurusan di kampus. Bahkan pada Pilkada 2017 lalu, seorang saksi dari salah satu Caleg disuruh ganti celana panjang oleh Ketua KPPS saat akan menyerahkan Surat Mandat.

Begitulah, setiap tempat punya aturan tersendiri, baik aturan itu tertulis (resmi), maupun tidak tertulis, hanya berdasarkan subjektivitas yang berwenang.

Emang sih, aturan itu dibuat untuk kenyamanan, kesopanan atau keseragaman dalam berinteraksi antar sesama. Bahkan memakai celana pendek di perusahaan dianggap tidak serius dan profesional.



Kalau seorang karyawan apalagi atasan pakai celana pendek seperti ini di kantor, enak ngga ya dipandang mata?



Tentu sebagian besar orang akan mengatakan 'tidak", sehingga wajar jika memakai celana pendek di ruang layanan publik terasa kurang etis.
***
Namun dalam penerapannya harus diperhatikan juga kondisi yang bersangkutan. Misalnya, apakah dia punya kendala yang tak bisa dihindari untuk menaati peraturan tersebut. Barangkali dia punya penyakit atau cacat fisik yang membuat dia tidak dapat berbuat sesuai aturan.

Jangan sampai terjadi seperti yang dialami gadis difabel asal Filipina baru-baru ini. Gegara pakai celana pendek, gadis bernama Nancy ini diusir dan tak dilayani berurusan di sebuah instansi pemerintah setempat. Padahal ia sangat jelas menyandang cacat fisik tak punya kaki.


Nancy

Ketika gadis itu sampai ke halaman kantor, ia disamperi oleh seorang Satpam. Oleh sekuriti itu, ia disuruh pulang, karena memakai celana pendek. Meski sempat protes dan menjelaskan kondisi fisiknya, ia tetap ditolak dan terpaksa harus pulang. Alasannya, menurut Satpam itu, begitulah aturan resmi di kantor itu.

Nancy harus mengalah dan terpaksa pulang dengan hati kecewa. Namun di siang harinya, ia balik lagi ke kantor itu dengan pakaian yang sama, dan berharap ada pihak kantor yang bisa memahami dan menoleransi keadaannya itu.

Tapi lagi-lagi Nancy bertemu dengan Satpam yang sama, yang mengusirnya di pagi tadi. Gadis itu bersikeras dan berdebat dengan Satpam, hingga akhirnya ia diizinkan berurusan.

“Kamu lihat sendiri kan, bahwa aku ini tak punya kaki? Jadi bagaimana bisa aku memakai celana panjang?” begitulah kira-kira bantahan telak Nancy terhadap Satpam di kantor itu.

Alangkah kecewanya Nancy, ternyata di dalam kantor itu dilihatnya banyak orang lain yang berurusan dengan memakai celana pendek. Ia merasa dipersulit hanya karena dirinya tak sempurna. Akhirnya ia memosting pengalamannya itu di media sosial, sehingga banyak mendapat simpati dari warganet.
***

Begitulah, harusnya setiap aturan yang dibuat harus disertai kebijakan, ada pengecualian, dispensasi, keringatan, toleransi bagi pihak-pihak tertentu yang barangkali punya keterbatasan fisik dan atau mental. Sebab, “keputusan tanpa kebijakan adalah diktator”.(*) Ref 1, Ref 2