Selama ini konten-konten video yang tersebar di media sosial seperti Facebook dan YouTube, bisa dengan leluasa dinikmati oleh masyarakat, tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu.

Namun hal ini nampaknya akan berubah, setelah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memiliki dasar hukum untuk mengawasi konten-konten yang disajikan melalui YouTube serta Facebook.

Pasalnya KPI segera mengupayakan aturan, yang bisa mereka jadikan sebagai dasar hukum, untuk mengawasi konten digital dari Facebook, YouTube, Netflix, dan yang sejenisnya.

Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengatakan, bahwa pengawasan ini untuk menghasilkan konten-konten yang baik dan memiliki nilai edukasi. Pengawasan ini juga diharapkan dapat mencegah masyarakat mengkonsumsi konten yang berkualitas rendah.

"Kami ingin segera bisa mengawasi itu, karena di media baru atau media digital saat ini kontennya sudah termasuk dalam ranah penyiaran," katanya, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Menurutnya, pengawasan terhadap media seperti YouTube, Netflix dan Facebook perlu dilakukan. Karena saat ini sudah banyak masyarakat yang beralih dari media konvensional seperti TV dan Radio, ke media digital.

Terlebih lagi kalangan milenial yang saat ini lebih banyak menghabiskan waktunya, untuk menyaksikan konten-konten dari YouTube ataupun Facebook. "Merujuk data BPS, generasi milenial jumlahnya hampir mencapai 50 persen dari jumlah penduduk," kata Agung.

Oleh sebab itulah, KPI ingin aturan pengawasan tehadap media digital, bisa dimasukan ke dalam revisi undang-undang Penyiaran. Diharapkan juga DPR bisa segera merevisi undang-undang penyiaran tersebut.

"Kami juga akan merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Karena P3SPS dibuat sudah lama, jadi ada hal-hal baru yang belum terakomodasi, ini akan kita revisi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujarnya .

Sumber: https://www.indozone.id/news/75sXgo/...ok-dan-netflix