News › Nasional

Jokowi Tak Lagi "Nyapres" di 2024, PDI-P Dinilai Bisa Senasib dengan Demokrat


Sabtu, 3 Agustus 2019 | 20:30 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai banyak tantangan yang dihadapi PDI Perjuangan ( PDI-P ) jika ingin kembali menang di pemilu 2024 mendatang.

Hal yang pertama kali harus diperhatikan partai berlambang banteng adalah sosok atau tokoh yang menjadi kunci untuk menarik pemilih.

Sebab, pada 2024, Joko Widodo atau Jokowi sudah tak bisa maju sebagai calon presiden RI.

Padahal, ia meyakini sosok Jokowi lah yang mendongkrak perolehan suara PDI-P saat pemilu 2014 dan 2019.

"Pada 2024 Jokowi sebagai kader utama PDI-P tak bisa maju lagi. Saat yang sama, PDI-P punya mimpi kemenangan hattrick (tiga kali berturut-turut)," kata Burhan dalam diskusi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Sabtu (3/8/2019).

Menurut Burhanuddin, PDI-P harus bisa melihat apa yang terjadi dengan Demokrat pada 2014.

Saat nama Susilo Bambang Yudhoyono tak bisa nyapres lagi, partai berlambang Mercy itu mengalami penurunan suara.



Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemilu di Indonesia didesain untuk mencetak satu perilaku pemilih yang cenderung kuat didasarkan personalisasi politik, ketokohan, ketimbang institusional partai.

"Ketika Pak jokowi tidak bisa maju lagi 2024, skenario buruk seperti dialami Demokrat 2014 bisa menjadi terulang," jelas Burhanuddin.

Untuk itu, Burhanuddin menyarankan PDI-P untuk terus melakukan rekrutmen serta kaderisasi yang kuat. Ini khususnya untuk para kader yang diusung sebagai kepala daerah hingga calon legislatif.

"Kalau PDI Perjuangan gagal rekrutmen caleg, yang tidak hanya punya ikatan ideologis, tapi juga kedekatan dengan pemilih yang kuat untuk menarik pemilih caleg secara personal, sulit mencetak hattrick di 2024," kata dia.

Namun, ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira menilai soal ketokohan Jokowi bukan sebuah hal absolut.

Sebab dalam Pemilu 2019, ada wilayah di mana mengidentikkan partai dengan Jokowi justru memperoleh penolakan.

"Ketika di suatu wilayah itu tak suka si capres, maka si caleg takkan mau kampanyekan si capres. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah benar figur capres itu akan paling menentukan?" kata Andreas dalam diskusi itu.

SUMBER :
https://nasional.kompas.com/read/201...okrat?page=all