Jakarta - Imam Besar FPI Rizieq Shihab menempati jabatan terpenting di dalam agenda-agenda penegakan khilafah di Indonesia. Hal itu dijelaskan Ketua Bidang Penegakan Khilafah DPP Front Pembela Islam (FPI) Awit Mashuri.

"Jadi kami ada istilah ketua bidang di DPP DPI. Ini strukturnya dari Imam Besar Habib Rizieq Shihab. Kemudian ada Ketum, Waketum, Sekum, Bedum. Ketua Bidang khilafah ini istilah," ucapnya.

Dibawah struktur tersebut, lanjut Awit, ada divisi atau departemen Front Mahasiswa Islam (FMI) yang bertugas menyosialisasikan ke mahasiswa. Kemudian di bawahnya ada Front Santri Indonesia (FSI) yang mempelajari kitab-kitab kuning atau kitab-kitab pesantren seperti belajar amriki, alfiyah, ilmu agil, dan kitab-kitab pesantren lainnya.


Kemudian, kata dia, terdapat bagian kemanusiaan tentang bencana. Perlu digarisbawahi khilafah di sini hanya sebuah istilah dalam penyebutan divisi.

"Tidak mesti harus soal Khilafah, penegakan Khilafah itu hanya istilah di Ketua bidang. Yang sekarang ini kita sedang fokus (membantu korban bencana) yang ada di Sulawesi," kata dia dalam tayangan Mata Najwa, Rabu, 31 Juli 2019.

Mengenai banyaknya suara sumbang masyarakat yang menuding FPI anti-pancasila, Awit mempertentangkan hal tersebut. Menurutnya Pancasilais-nya FPI tidak perlu diragukan lagi. Sebab, organisasi kemasyarakat (ormas) Islam ini didirikan sekaligus dideklarasikan bersamaan dengan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tepatnya pada 17 Agustus 1998.

"Dari situ saja sudah terlihat kita ini NKRI banget. Lalu di dalam azas, FPI ini adalah Ormas Islam, berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, dimana Fiqih kami adalah bermazhab Imam Syafi'i. Lalu kemudian akidah kami adalah Imam Abu Hasan Asy'ari, Tasawuf nya Imam Ghozali," ujar Awit.

Kalau FPI misalkan bertentangan dengan Pancasila, Awit meyakini sedari awal FPI mendaftarkan sebagai Ormas maka tidak akan diterima oleh pemerintah.

"Alhamdulillah dalam waktu 21 tahun FPI ada di Indonesia aman-aman saja. Baru sekarang aja nih kelihatannya kemudian agak dipermasalahkan dalam perpanjangan," ujarnya.

Mengutip Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI, terdapat 10 langkah dalam menegakkan khilafah.

1. Peningkatan fungsi dan peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

2. Pembentukan parlemen bersama dunia Islam.

3. Pembentukan pasar Bersama dunia Islam

4. Pembentukan pakta pertahanan Bersama dunia Islam.

5. Penyatuan mata uang dunia Islam.

6. Penghapusan paspor dan visa antardunia Islam.

7. Kemudahan asimilasi perkimpoian antardunia Islam.

8. Penyeragaman kurikulum Pendidikan agama dan umum dunia Islam.

9. Pembuatan satelit komunikasi bersama dunia Islam.

10. Pendirian mahkamah Islam internasional.

Najwa Shihab kemudian menyinggung soal AD/ART FPI yang menyertakan penerapan Syariat Islam dan Khilafah, seperti yang tertera dalam pasal 6.

Yang dimaksud adalah Khilafah Islamiyah versi FPI, kata Awit, yaitu menurut Manhaj Nubuwah yang terbagi dua di dalam versi FPI, pertama tentang khilafah individu.

"Jadi tidak ada membangun yang sifatnya FPI mau menjadi khalifah, FPI mau melahirkan khalifah, (tapi justru) kita ingin mengajak dunia Islam bersatu buat Parlemen, bersatu buat pertahanan, karena banyak di sana kasus-kasus umat Islam yang Subhanallah harus dibela dan dibantu oleh dunia Islam," ujarnya.

Menurut dia, penderitaan umat Islam di Palestina tidak kunjung selesai, kemudian Rohingya dan tempat-tempat yang lainnya. Awit menginginkan militer dunia Islam bersatu, bukan untuk perang tapi menjaga perdamaian.

"Jadi Khilafah versi FPI ini gak ada mau merubah negara, namanya tetap Indonesia, namanya tetap Malaysia, namanya tetap Turki, namanya Saudi ini kita lagi mau kita satukan, kepentingan ekonomi untuk umat Islam di dunia ini, di sana ada negara-negara kaya lho, ada Oman, ada Qatar dan lain sebagainya kan bisa kita berdayakan dalam arti ekonominya agar untuk kemajuan umat," kata dia.


Komen TS

oooo... ternyata yang bergerak di membantu bencana alam di sulawesi hanya dari penggiat khilafah seperti fpi dll ya? gak ada ormas lain ataupun lembaga pemerintah yang bergerak disana. baru tahu gw.