alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
4.86 stars - based on 7 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5d410a71c820841b10171cfd/tsunami-phk-kembali-muncul-nissan-krakatau-steel-apa-lagi
Lapor Hansip
31-07-2019 10:26
Tsunami PHK Kembali Muncul: Nissan, Krakatau Steel, Apa Lagi?
Past Hot Thread
Tsunami PHK Kembali Muncul: Nissan, Krakatau Steel, Apa Lagi?

Quote:
Apakah Tsunami PHK masih menghantui Indonesia?


Beberapa tahun lalu, media diramaikan oleh pemberitaan soal Tsunami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang menerpa industri perbankan. Digitalisasi menjadi faktor industri perbankan mengganti sistem yang lebih mengandalkan teknologi.

Di tahun ini, kabar tidak sedap datang dari beberapa industri. Pertama, industri baja yang bersaing dengan terjangan impor dari China.

PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) dikabarkan siap melakukan pemutusan hubungan kerja hingga 1.300 orang.

Jumlah itu terdiri dari karyawan organik dan outsourcing. Mulai 1 Juni 2019, 300 karyawan outsource dirumahkan. Kebijakan itu akan terus berlanjut hingga 1 Juli mendatang dengan merumahkan 800 karyawan. Angka itu dilaporkan belum termasuk karyawan organik di BUMN baja tersebut.

"Kalau yang sudah dirumahkan itu hampir 300 orangan dan mungkin per 1 Juli lagi ada pabrik yang akan penambahan lagi. Kalau itu (terjadi) bisa 800-an, bisa jadi," kata Ketua Serikat Buruh Krakatau Steel, Sanudin dilansir detikFinance.

Namun hal tersebut langsung dibantah oleh manajemen KRAS, walaupun memang ia mengaku perseroan melakukan restrukturisasi.

Direktur Utama KRAS Silmy Karim menampik kabar adanya PHK 1.300 orang yang dilakukan Krakatau Steel (KS) dalam dua bulan ke depan.

Silmy menjelaskan, Krakatau Steel memang tengah melakukan restrukturisasi/perampingan dalam tiga hal, yakni model bisnis, utang, dan organisasi. Restrukturisasi ini krusial dilakukan untuk menyelamatkan kinerja perseroan yang terus menelan kerugian dalam tujuh tahun terakhir.

"Kemudian kita lihat posisi utang naik terus, artinya kita punya masalah bukan saja di keuangan, tapi pastinya ada penyebab lain, baik model maupun proses bisnisnya. Setelah berdiskusi dengan bank dan Kementerian BUMN, akhirnya kami mendapatkan lampu hijau untuk restrukturisasi," kata Silmy kepada CNBC Indonesia di kantornya, Senin (1/7/2019).

Ia mengakui, setiap upaya perampingan organisasi pasti ada konsekuensinya dan tidak bisa memuaskan semua orang. Direksi pun memilih kebijakan yang dampak dan risikonya paling minimal.


PHK Karyawan Nissan

Nissan membawa kabar yang bikin terkejut banyak orang. Produsen mobil Jepang ini melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia dan di negara lainnya.

Nissan mem-PHK ratusan karyawan di Indonesia sebanyak 830 pekerja. Sebelumnya Nissan, berencana total memangkas lebih dari 12.500 karyawannya di seluruh dunia. Ini sebagai usaha agar bisnisnya bisa terus berjalan. Demikian dilansir detikcom.

Dilansir dari Reuters, Rabu (24/7/2019), pemangkasan karyawan ini terkuak setelah pada Mei lalu, Nissan menyatakan bakal memangkas 4.800 karyawannya di seluruh dunia. Saat ini jumlah karyawan Nissan sekitar 139.000 orang.

President Director PT Nissan Motor Indonesia Isao Sekiguchi dalam pernyataan kepada detikcom mengatakan PHK merupakan bagian dari upaya Nissan untuk memperbaiki operasi dan efisiensi investasi.

"Seperti yang disampaikan CEO Hiroto Saikawa kami mengambil tindakan untuk menghentikan atau mengurangi kapasitas di lini produksi di 8 lokasi. Dari FY20-FY21 kami akan menghentikan atau mengurangi kapasitas, di lini atau pabrik di 6 lokasi. Total pengurangan jumlah karyawan akan menjadi sekitar 12.500 orang. Tidak ada detail spesifik yang dapat dibagikan saat ini," ujarnya.

CEO Nissan Hiroto Saikawa sebelumnya mengatakan ada 14 negara yang akan mengalami PHK, tapi ia tidak menyebutkan satu per satu negara atau pabrik yang akan mengalami PHK karena sensitif.

"Selama tahun fiskal 2018-2019 kami sudah dan mulai mengurangi pekerja di 8 lokasi, sebanyak 6.400 orang lebih dan 6 lokasi mulai tahun fiskal 2020 sampai 2022 sebanyak 6.100 orang, jadi totalnya 12.500 pekerja," ujarnya.


PHK di Industri Ritel

Tak berhenti sampai di situ, PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memutuskan melakukan penutupan 26 gerai dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 532 orang karyawan.

Selain efisiensi, General Manager Corporate Affairs PT Hero Supermarket Tbk Tony Mampuk juga menjelaskan beberapa hal yang mendorong keputusan perseroan. Mulai dari kerugian operasional, hadirnya belanja online hingga tantangan regulasi yang harus dipenuhi.

Publik kemudian kembali mengingat momen saat ramai-ramai perusahaan ritel menutup gerainya pada 2016 hingga 2017. Dimulai dari Seven Eleven, WTC Mangga Dua yang sepi ditinggal pedagang, hingga Matahari sampai Debenhams yang menutup gerai mereka di Jakarta.

Said Iqbal, Presiden KSPI kepada CNN Indonesia menuturkan jumlah PHK pada 2015 lalu sebanyak 50 ribu orang. Kemudian, karyawan yang dirumahkan pada 2016-2017 jumlahnya diklaim mencapai 100 ribu dan 2018 pun ribuan.

Beberapa perusahaan yang memutuskan hubungan kerja kepada karyawannya, kata Said, misalnya PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT Holcim Indonesia Tbk, dan PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk. Ia menilai produk semen dan baja Indonesia kalah bersaing dengan produk asal China, sehingga terjadi penutupan beberapa pabrik.

"Krakatau Steel di Cilegon banyak melakukan PHK terhadap karyawan kontrak karena masuknya pabrik baja China, industri baja di Indonesia kalah karena harga baja China lebih murah," tutur Said.

Namun, manajemen dari Krakatau Steel, Holcim Indonesia, dan Indocement Tunggal Prakasa kompak membantah pernyataan dari KSPI. Masing-masing pihak menyebut tidak ada penutupan pabrik dan PHK yang mereka lakukan.

Tapi menurut Said, data Kementerian Ketenagakerjaan mengatakan sepanjang tahun 2018, hanya ada 3.362.


Perbankan pun Alami PHK

Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan (Jarkom SP Perbankan) menyebut sudah ada 50.000 karyawan bank yang kena PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja. Pasalnya, berkembangnya teknologi menjadi penyebab manusia kini digantikan oleh mesin.

Narahubung dari Jaringan Komunikasi Serikat Pekerja Perbankan Abdoel Mujib mengatakan gelombang PHK sudah terjadi sejak 2016.

"Sudah sejak 2016 PHK terjadi, sampai saat ini atau akhir 2018 kemarin mungkin sudah 50.000 lebih," ungkap Abdoel Januari lalu.

Dijelaskan Abdoel, semata-mata PHK terjadi karena efisiensi yang dilakukan perbankan yang mulai melek digital. Beberapa lini bisnis perbankan sudah tak lagi membutuhkan manusia untuk bekerja.

"Misalnya di bagian divisi penjualan atau sales itu ter-reduce (berkurang) hingga 80%. Kemudian, divisi pelayanan di mana teller-teller sudah ditinggalkan nasabah sehingga bank kurangi jumlahnya," ungkapnya.

Hal ini juga terlihat dari banyaknya ATM khusus setoran atau Deposit Cash Machine. Menurut Abdoel, hampir separuh teller dan customer service yang paling terdampak.

Apakah Tsunami PHK masih menghantui Indonesia?


SUMUR
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...steel-apa-lagi

Nampaknya, perusahaan berbasis digital yang mampu bertahan dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Bolabastis dan 16 lainnya memberi reputasi
17
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Tampilkan isi Thread
Halaman 7 dari 9
31-07-2019 16:20
semoga cepet dapat kerjaan baru. prihatin yang di phk kalau udah usia 40 ke atas. mereka jarang di pick, bagaikan hero non meta.
0
Post ini telah dihapus oleh kaskus.support17
31-07-2019 16:28
Ini nih, nambah pengangguran jadi makin banyak...
Ada solusinya nggak ya dari pemerintah?
emoticon-Thinking
0
31-07-2019 16:32
you know
teller jaman now muda,tengil dan ga kalah galak sama cust nya
dan kayaknya itu kebijakan dr bank jg untuk mengurangi nasabah,makanya nasabah yg pakaiannya kucel mesti diusirin

orang2 pake jenius sekarang.soalnya disamperin sm orang bank nya untuk bikin akun.
0
Lapor Hansip
31-07-2019 16:37
Balasan post bingsunyata
Quote:Original Posted By bingsunyata
Kalau pada kasus PT. KS, Holcim ... yang dimaksud "outsourcing" itu adalah orang yang diperkerjakan secara kontrak lewat agen (dalam rentang waktu tertentu) ? Atau karyawan yang mengadakan sistim kontrak secara langsung dengan PT yang bersangkutan ?

Kalau memang outsourcing, kayaknya bukan PHK. Mungkin lebih tepat, habis masa kontrak dan tidak ada kabar lebih lanjut mengenai proses kontrak kerja selanjutnya.

Yang biasanya membikin kasus kayak gini jadi agak ruwet adalah peraturan mengenai karyawan kontrak yang telah bekerja selama 3 tahun di sebuah perusahaan.
Dimana menurut ketentuan yang berlaku (terkait dengan jenis produk yang dihasilkan), karyawan yang bersangkutan sebetulnya sudah dapat dianggap sebagai karyawan tetap.

Tapi kalau ia bekerja diperusahaan itu berdasar penempatan kerja berbasis sistim outsourcing, maka aturannya pun agak berubah. Karyawan yang bersangkutan, karena kinerjanya yang baik, tidak bolosan, tidak pernah bikin perkara macam-macam, selama 3 tahun, maka ia akan menjadi sebagai karyawan tetap pada ... agen outsourcing yang bersangkutan (bila agennya memang naksir orangnya). Dan bukan pada perusahaan dimana ia ditempatkan selama itu. Tapi kalau agen outsourcing-nya juga turut menjatuhkan talak 3 pada orang yang bersangkutan, maka orang yang bersangkutan juga harus siap menjadi layang-layang putus untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

Jangan heran bila hal seperti itu terjadi, faktor jumlah manusia turut mendukung terjadinya sistim itu.
Menyikapinya ...bila yang kena kasus macam 'gini menimpa diri, harus rajin menabung, hidup sederhana, jangan punya anak banyak-banyak. Giat belajar/menambah pengetahuan, kalo 'gak dapat kerja pada bidang itu, ya bisa cari kerja pada bidang lainnya.

...
Bayangkan ... buruh tani ..., yang masa bekerjanya cenderung hanya kadangkala saja.



Ralat

Setelah 3 tahun pun masih bisa diperpanjang 2 tahun lagi.

Ini trik biasa penyedia outsourcing

Dia ditarik dulu 30 hari

Baru bulan berikutnya diperpanjang lagi 2 tahun

Jadi total cuma bisa 5 tahun

Quote:
Apakah pembaruan perjanjian kerja dapat diterapkan dalam PKWT?

Dapat. Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT.



Pembaruan PKWT ini dilakukan dalam hal PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan tertentu, namun karena kondisi tertentu maka pekerjaan tersebut belum dapat diselesaikan - pasal 3 ayat 5 Kepmenakertrans Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004



https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/kontrak-kerja/kontrak-kerja/pkwt
Diubah oleh 4nt1.sup3r
profile-picture
eShopSulis memberi reputasi
1
31-07-2019 16:44
kebanyakan impor sih emoticon-Blue Guy Bata (L)
0
31-07-2019 16:58
tanda apakah ini
0
31-07-2019 16:58
Klo di jawa PHK klo di Sulawesi penerimaan karyawan besar2 sdh diatas angka 50.000. So itulah hidup.
profile-picture
profile-picture
hattori hanzo dan n.y.a memberi reputasi
2
Lapor Hansip
31-07-2019 16:59
Balasan post Aragons
@azpiero2 yang ane komentari justru itu budaya "menyegerakan" masyarakat kita mampunya beli motor cash malah ambil kredit mobil, mampunya ngotrak malah kredit rumah. apa lagi ditambah punya CC, nah makanya ane bilang saat ekonomi tiba-tiba berubah dan ada PHK banyak yang gk siap, gitu lho maksudnya..
0
Lapor Hansip
31-07-2019 16:59
Balasan post bingsunyata
@4nt1.sup3r
Yang dibawah ini ?

"PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7
Apakah pembaruan perjanjian kerja dapat diterapkan dalam PKWT?
Dapat. Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT."

Lha kalau setelah 3 tahun dan perusahaannya tidak mau mengurusi pembaruan perjanjian kerja ? Itu ada sangkut pautnya dengan jenis pekerjaan dan ... upah.
PP 78 thn. 2015 pasal 42 ayat 2. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Kalo UMP di daerah yang bersangkutan terbilang cukup gede, kemudian jenis pekerjaannya tidak terlampau membutuhkan skill dan knowledge yang tinggi ...,
(meski pedih untuk dikatakan ..., tapi ... ya gimana lagi) perusahaan akan cenderung cari daun muda.


profile-picture
eShopSulis memberi reputasi
1
31-07-2019 17:03
Quote:Original Posted By bingsunyata
Kalau pada kasus PT. KS, Holcim ... yang dimaksud "outsourcing" itu adalah orang yang diperkerjakan secara kontrak lewat agen (dalam rentang waktu tertentu) ? Atau karyawan yang mengadakan sistim kontrak secara langsung dengan PT yang bersangkutan ?

Kalau memang outsourcing, kayaknya bukan PHK. Mungkin lebih tepat, habis masa kontrak dan tidak ada kabar lebih lanjut mengenai proses kontrak kerja selanjutnya.

Yang biasanya membikin kasus kayak gini jadi agak ruwet adalah peraturan mengenai karyawan kontrak yang telah bekerja selama 3 tahun di sebuah perusahaan.
Dimana menurut ketentuan yang berlaku (terkait dengan jenis produk yang dihasilkan), karyawan yang bersangkutan sebetulnya sudah dapat dianggap sebagai karyawan tetap.

Tapi kalau ia bekerja diperusahaan itu berdasar penempatan kerja berbasis sistim outsourcing, maka aturannya pun agak berubah. Karyawan yang bersangkutan, karena kinerjanya yang baik, tidak bolosan, tidak pernah bikin perkara macam-macam, selama 3 tahun, maka ia akan menjadi sebagai karyawan tetap pada ... agen outsourcing yang bersangkutan (bila agennya memang naksir orangnya). Dan bukan pada perusahaan dimana ia ditempatkan selama itu. Tapi kalau agen outsourcing-nya juga turut menjatuhkan talak 3 pada orang yang bersangkutan, maka orang yang bersangkutan juga harus siap menjadi layang-layang putus untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

Jangan heran bila hal seperti itu terjadi, faktor jumlah manusia turut mendukung terjadinya sistim itu.
Menyikapinya ...bila yang kena kasus macam 'gini menimpa diri, harus rajin menabung, hidup sederhana, jangan punya anak banyak-banyak. Giat belajar/menambah pengetahuan, kalo 'gak dapat kerja pada bidang itu, ya bisa cari kerja pada bidang lainnya.

...
Bayangkan ... buruh tani ..., yang masa bekerjanya cenderung hanya kadangkala saja.



Quote:Original Posted By bingsunyata
@4nt1.sup3r
Yang dibawah ini ?

"PKWT yang dilakukan melebihi waktu 3 (tiga) tahun, maka perjanjian kerjanya batal demi hukum dan menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan kata lain karyawan tersebut menjadi karyawan permanen – UU No.13/2003 pasal 59 ayat 7
Apakah pembaruan perjanjian kerja dapat diterapkan dalam PKWT?
Dapat. Menurut UU No.13/2003 pasal 59 ayat 6, Pembaruan perjanjian kerja dapat dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun. Pembaharuan ini dapat diadakan setelah lebih dari 30 hari sejak berakhirnya PKWT . Misalnya, apabila pekerjaan belum dapat diselesaikan maka dapat diadakan pembaruan perjanjian. Apabila PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 hari sejak berakhirnya PKWT, maka PKWT dapat berubah menjadi PKWTT."

Lha kalau setelah 3 tahun dan perusahaannya tidak mau mengurusi pembaruan perjanjian kerja ? Itu ada sangkut pautnya dengan jenis pekerjaan dan ... upah.
PP 78 thn. 2015 pasal 42 ayat 2. Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan.

Kalo UMP di daerah yang bersangkutan terbilang cukup gede, kemudian jenis pekerjaannya tidak terlampau membutuhkan skill dan knowledge yang tinggi ...,
(meski pedih untuk dikatakan ..., tapi ... ya gimana lagi) perusahaan akan cenderung cari daun muda.




Yang gw sebutin di atas itu berlaku kalau ADA TENGGAT WAKTU 30 hari.

Misal setelah 3 tahun langsung perpanjang lagi

Nah itu baru jadi tetap

Jadi total total bisa sampai 5 tahun

2 tahun(kontrak pertama) + 1 tahun(perpanjang kontrak kedua) + 30 hari(ga bekerja) + 2 tahun(perpanjang kontrak ketiga)

Ya betul kata agan

Lewat 5 tahun mending cari yang muda lagi

Apalagi outsourcing

Mudah bagi perusahaan

Ga mudah bagi karyawan outsourcing
Diubah oleh 4nt1.sup3r
profile-picture
hattori hanzo memberi reputasi
1
Lihat 1 balasan
31-07-2019 17:44
wah baru tau kalo KS lg banyak PHK.. mgkn krn penjualan bambu sempat meningkat
0
31-07-2019 17:51
Sekarang lg musim phk kayaknya

Ane jg salah satu korbannya

Hiks

Daya beli lg turun kata kebanyakan pengusaha harga sembako pada naik jadi masyarakat lebih mentingin beli sembako drpd barang tersier

Tapi entahlah


Semoga ane dan korban phk lainnya bisa segera dapat kerja
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan 4nt1.sup3r memberi reputasi
2
31-07-2019 18:33
tenang aja gan, presiden bisa ngurusin, eh urusan dia ga ya?? eh tanggung jawab menteri deng yang bener, ya maklum presiden suka lupa... emoticon-Big Grin


Jokes aside masa iya industri strategis kita (PT Krakatau Steel) sampe phk ribuan gitu? Katanya lagi fokus infra? Oke deh misalnya KS gabisa menuhin order, kenapa ga bikin pabrik baru? Bikin konsorsium baru??

Ya hanya presiden yang tau... eh maksudnya menterinya... emoticon-Big Grin
profile-picture
pemburu.kobokan memberi reputasi
1
31-07-2019 18:41
Dampak ekonomi meroket
profile-picture
pemburu.kobokan memberi reputasi
1
31-07-2019 18:43
Quote:Original Posted By angga_nero
selamat berjuang para korban PHK.... tetap optimis dan semangat. Rejeki ga bakalan ketuker kok

life goes on...


emoticon-I Love Indonesia


Mantab statement nya hu...

emoticon-Tepuk Tangan
0
31-07-2019 18:58
Quote:Original Posted By cendolpait
karyawan di PHK para direktur traveling
emoticon-Leh Uga


Hahaha iya udah biasa itu mah gan kl untuk top mgt, dan biasanya juga jajaran top mgt yg sekiranya udah ga sanggup lagi sma mslh yg dihadapin dia bakal ngajuin pensiun dini diperusahaannya, cmiiw emoticon-Ngacir2
Diubah oleh n.y.a
0
31-07-2019 19:22
Semakin susah cari uang..
0
31-07-2019 19:39
Bagaimanapun sistimnya di Indo , kalo orangnya gak mau berubah ya tetep gini2 aja.. orang Indo susah diatur..liat aja Terminal 3 udah gak jauh beda sama terminal lama.. Investor mau bangun Indo kalo ada jaminan aman, pungli gak ada.. stabilitas politik jelas. Liat aja kasus Sevel yg gulung tiker gara2 bisnis modelnya dijatuhkan perusahaan sejenis yang sekarang pake bisnis model Sevel. Kalo gw jadi pengusaha mending gw tanem bisnis di negara lain.. aman. Itu perlu dibenerin pemain di Indo banyak dari perusahaan negara sampe perusahaan kelas kroco ..banyak raja kecil.. harga makan di Indo yang negara yang katanya gemah ripah lohjinawi pun masih murahan di Thailand..mungkin sampe ane menutup mata pun masih seperti iniemoticon-Embarrassment emoticon-Angkat Beer
0
31-07-2019 20:01
Quote:Original Posted By 4nt1.sup3r
Wajar kok

Terutama industri padat karya

Dulu kang emil udah bikin terobosan buat ada "upah padat karya"
https://jabar.tribunnews.com/2019/01...-pemprov-jabar

Eh malah di demo

Buruh Minta Gubernur Jabar Cabut SK Upah Padat Karya
https://jabar.tribunnews.com/2019/01...ah-padat-karya

Ya lu bayangin aja

Industri tekstil, alas kaki, dll begitu minta digaji UMK yg naiknya gila gilaan beberapa tahun ini (10% an per tahun)

Untung ga seberapa, biaya produksi naik karena UMK nya naik terus setiap tahun

Gila ga tuh?

Gw juga kalau punya usaha yg produksi tiap tahun naik terus, tapi harga penjualan harus tetap kompetitif juga ogah

Mending pindah ke lokasi lain yang UMK nya murah

emoticon-Ngakak

Pakde jokowi juga bingung pasti

Dulu gara gara UMR jakarta dinaikin beliau, harga harga juga melambung tinggi

Daerah daerah lain juga ga pengen ketinggalan naikin UMR

Kalau menurut gw bikin aturan baru yang UMR nya berlaku 3-5 tahunan

Karena UMR naik pasti kebutuhan hidup naik

Mudah mudahan Pakde Jokowi bikin aturan baru terkait UMK ini

Yakin lah dengan kinerja beliau

Kemarin kan udah ngobrol ngobrol dengan asosiasi pengusaha

Ini merembet kemana mana nantinya

Bayangin aja

Tiba tiba di suatu daerah ga ada aktivitas bisnis yang menyerap tenaga kerja

Terus uang pemasukan di daerah itu darimana?

Bisa bisa banyak kriminalitas karena banyak pengangguran

emoticon-Takut

Buruh juga demonya jangan minta kenaikan UMK

Skill pas pasan ya sadar diri

UMK naik kebutuhan hidup naik

Harusnya buruh demonya minta UMK tetap tapi biaya kebutuhan hidup turun

Mau maunya aja dikibulin oknum

Sekarang giliran pada PHK tuh oknum yang selalu nyuruh dema demo sana sini pada kemana?

emoticon-Ngakak


Udah dibikin aturan gan kemarin PP78/2015..
0
Halaman 7 dari 9
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.