Ahmad Basarah: Ada Gerakan yang Memicu Intoleransi di Masyarakat

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menjelaskan ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Mulai konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam versus Pancasila, pertentangan NKRI versus khilafah. Bahkan sudah ada yang menyatakan tekadnya bahwa pada tahun 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara khilafah.

"Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman dan bercita-cita mendirikan negara khilafah," kata Basarah melalui keterangannya di Jakarta, Senin (22/7/2019).

Menurut keterangan Polri, kata Basarah, kelompok tersebut juga melakukan pendekatan kepada partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan intelektual.

Ketua PA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini melanjutkan, perihal Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara kesatuan merupakan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa.

Menurutnya, para pendiri bangsa juga sepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas keindonesiaan dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

"Karena itulah tiga komponen utama penopang bangsa yang juga melahirkan Indonesia memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila. Persamaan ketiganya adalah sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara. Selanjutnya mereka masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional," jelasnya.

Di lokasi yang sama, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) yang juga mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengamini apa yang disampaikan Basarah. TNI, menurut Moeldoko, tentu saja memiliki tanggung jawab penuh dalam menjaga Indonesia.

"Jangan pernah meragukan komitmen TNI dalam menjaga Pancasila. Di sinilah tiga komponen bangsa, kita duduk bersama-sama. Kolaborasi dan sinergi di antara tiga kekuatan utama penopang Indonesia harus terus terbangun. Kalau kita bersatu, saya pastikan negara luar akan takut. Ini benar," jelas Moeldoko.

Sementara itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti memastikan komitmen Muhammadiyah kepada Pancasila tidak perlu diragukan lagi. Mu'ti juga membeberkan peran Muhammadiyah dalam melahirkan Indonesia.

"Kalau bicara TNI ada Jenderal Soedirman. Siapa Soedirman, itu kan kader Muhammadiyah. Kalau bicara PNI, ada Sukarno. Siapa Sukarno? Kader Muhammadiyah. Muhammadiyah di tahun 2015 dalam muktamar di Makassar juga menegaskan kembali komitmen terhadap Pancasila. Muhammadiyah menyebut negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah," jelas dia.

Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini juga menyampaikan sejarah dan kontribusi NU kepada Indonesia. Sebagai contoh, Resolusi Jihad Fii Sabilillah menghadapi agresi militer Belanda pada 1945.

Kemudian, pemberian gelar kepada Bung Karno Waliyul Amri bi Dharuri as-Syaukah, diambil dari kitab Ahkam as-Sultoniyyah karangan Imam Mawardi untuk menghadapi gejolak DI/TII pimpinan Kartosoewirjo.

"Penting dicatat juga. Pada Muktamar Banjarmasin tahun 1936. NU menawarkan konsep Darus Salam, artinya negeri keselamatan, negeri kedamaian. Konsep inilah yang disebut sekarang dengan sebutan nation state," ungkapnya.

Terakhir, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan persatuan ketiga komponen utama penopang bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Selain itu, Hasto menjelaskan desain koalisi ke depan.

"Pertama adalah penataan sistem presidensial. Kedua konsolidasi ideologi. Ketiga berpijak pada sejarah dan keempat sepakat pada agenda strategis bangsa ke depan. Inilah yang akan kita tata. Inilah yang akan kita kawal. Seluruh elemen penopang bangsa harus bersatu-padu, saling menopang, dan bergotong royong," terangnya. (idr/idr)
sumber

=======

Kalau boleh bicara jujur dan tidak apriori dengan mudahnya menyebut Islamophobia, sebenarnya memang yang paling rentan membawa bangsa dan negara ini ke jurang perpecahan adalah sebagian orang yang selalu membawa Islam, termasuk soal falsafah negara ini. Pun sematan teroris juga terpaksa dihadiahi kepada ummat Islam karena sebagian orang yang menafsirkan Al-Qur'an seenak udelnya sendiri, seolah jihad hanya meledakan diri, hanya menyerang ummat lain. Jadi tak usah membuat narasi kalau teroris itu tak punya agama. Lha wong para pengikut Agnostik dan Atheis fak peduli koq sama agama, ngapain juga nyibukin diri sementara mereka sudah nyaman. Begitu logikanya.

Sebenarnya, selama NU dan Muhammadiyah bisa bersinergi dalam menjaga ukhuwah Islamiyah ummat Islam Indonesia, itu sudah lebih dari cukup. NU dan Muhammadiyah adalah 2 ormas terbesar di Indonesia dan sudah lama berdiri, jauh sebelum NKRI berdiri. Mereka juga turut berjuang merebut dan mempertahankan NKRI. Jadi, cukuplah mereka bisa bersikap tegas jika ada anggotanya mulai nyeleneh bicara soal Khilafah dan lain-lain. Beri sangsi tegas!

Dan selama TNI-POLRI juga bisa bersinergi menjaga kedaulatan negara dan bangsa ini, menjaga diri dari hasutan dan infiltrasi pihak yang ingin Indonesia rusak, itu sudah lebih dari cukup. Jangan sampai ada anggota mereka yang tak patuh pada dokrin TNI-POLRI yang mengedepankan NKRI dan Pancasila.

Jika ini semua bisa dijaga, maka mereka yang bermimpi soal Khilafah cuma recehan. Apalagi ormas-ormas tak jelas yang doyan membawa-bawa ummat sebagai bahan jualannya. Toh mereka adalah ormas-ormas baru yang tak pernah merasakan pahit getirnya berjuang bagi tegaknya Merah Putih.

Untuk itu, sebelum terlambat, tumpas habislah semuanya. Yang mencintai NKRI ini tetap pada jalurnya itu jauh lebih besar dibanding mereka yang bermimpi tentang Khilafah.

Tunggu apa lagi?