telusur.co.id – Wakil Ketua Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) Ustaz Asep Sarifudin menilai, wacana penerapan sistem khilafah di Indonesia tak perlu ditanggapi dengan nada sinis.

Menurut dia, sistem khilafah itu sebenarnya tak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

“Justru kalau kita konsisten dengan pengertian Pancasila yang termaktub dalam pembukaan UUD 45, sistem khilafah itu adalah sistem yang sesuai dengan Pancasila,” klaim Asep di Gedung Joang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/19).

Asep menjelaskan, Pancasila yang disepakati sebagai dasar negara adalah Pancasila yang termaktub dalam UUD 45. Yang mana, sila pertama adalah ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Dalam perumusan preambule UUD 1945, jelas Asep, ada perdebatan terkait 7 kata pada sila satu Pancasila yakni ‘dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Ketujuh kata itu mengikuti kata ‘Ketuhanan’.

Kemudian, lanjut Asep, Ki Bagoes Hadikoesoemo, tokoh Muhammadiyah, mencetuskan mengganti 7 kata itu menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

“Darimana Ki Bagus Hadikoesoemo mengusulkan Yang Maha Esa itu? Itu dari surat Al-Ikhlas ‘Qul huwallahu ahad’. Artinya, ketuhanan ‘Yang Maha Esa’ itu berdimensi Tauhid. Kalau, sistem khilafah itu adalah sistem yang digaris kan oleh Al-Qur’an sesuai dengan surah Al-Ikhlas,” jelas Asep.

Asep berdalih, jika dengan sistem khilafah Indonesia menjadi negara maju, maka sangat tidak tepat untuk ditakuti.

“Kalau misalkan orang islam punya konsepsi bahwa dengan Khilafah itulah kemudian negara ini akan menjadi lebih baik, terus apa yang salah,” tegas Asep mempertanyakan.

“Justru bisa jadi Indonesia dengan khilafah akan menjadi lebih besar” Kalau sekarang Indonesia itu dari Sabang sampai merauke bisa jadi dengan Khilafah, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi sampai Maroko"


sumber


================================

Indonesia pakai khilafah luas kekuasaan bisa sampai maroko

Negara lebih maju cuy

Tak bertentangan dengan UUD 45 cuy






Ini pernyataan keluar habis ngisep rokok apa ya