Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKPPR) Kota Medan Benny Iskandar mengakui Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Medan memang masih kurang.

"RTH Publik baru 7 persen sementara idealnya 20 persen. Walaupun kita merasa itu berat. 10 persen sudah baik. Kewajiban menurut Undang-Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penaatan Ruang, kewajiban 20 persen RTH publik dan 10 persen privat atau pribadi," katanya.

Mereka (Dinas DPKPPR) menyarankan, kalau bisa dibalik. Sebesar 10 persen RTH publik dan 20 persen RTH privat. RTH Privat itu seperti halaman, pekarangan, lapangan sekolah, lapangan di kantor yang sifatnya berada di dalam masyarakat. Kalau publik yang bisa diakses piublik termasuk di jalan dan pinggir sungai.

Benny mengatakan, untuk memenuhi minimal 10 persen RTH Publik, tantangannya pertama adalah masalah pemilikan tanah di Indonesia yang dibagi menurut kepemilikan masyarakat. Untuk mengambil alih, tentu harus ada pembebesan lahan atau ganti rugi.

"Kalau diasumsikan 7 persen dengan kewajiban 20 persen, maka kekurangan 13 persen. Dengan luas Medan 26.510 hektar (sesuai dengan data resmi Badan Pusat Statistik). Menurut DPKPPR 29 ribu meter persegi. Maka, butuh sekitar 3. 500 hektar lahan," terangnya.

Kalau 1 meter persegi harga rata-rata Rp 1 juta, maka membutuhkan dana senilai Rp 35 triliun. Artinya sama dengan belanja pembangunan Pemerintah Kota Medan , di luar gaji, selama 17 tahun. Itu hanya untuk membebaskan saja.

"Kedua, karena ini kepemilikan masyarakat, kita harus ganti rugi, dananya terlalu besar. Memang ada pertanyan lain kenapa masyarakat terutama developer tidak menyerahkan kewajiban ke pemerintah. Itu juga masalah tersendiri lagi. Tidak ada sangsi jika tidak diberikan," lanjutnya.

Dinas tidak punya alat paksa. Di sisi lain, developer pintar. Saat diwajibkan membagi di atas 10 ribu m3, mereka membangun di bawah satu hektar, jadi tidak kena kewajiban.

https://medan.tribunnews.com/2019/06...hijau-di-medan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seperti biasa, 35 trilliun uang pajak kita, untuk kasih makan lobang ceb0k fefek kali deli

Inilah penyebab mengapa pajak PBB medan naik 300%, tarif listrik dan air naik, inflasi harga2 kebutuhan hidup di medan

https://www.kaskus.co.id/thread/5d23...edan-naik-300/

Kalian seumur hidup bayar pajak, yang nikmatin manfaat duit pajak kalian, justru kaum fefek suci kali deli yg tidak pernah bayar pajak, sumber preman, sumber banjir,sumber penderitaan dan azab sengsara seluruh warga medan pembayar pajak dari zaman almarhum kakek ane masih bujang

Tujuh turunan lobang cinta beraknak melayu petak kali deli, yg dikasih makan dengan uang pajak warga, menunjukkan rasa terimakasih mereka dengan menterror, memeras, merampok, menganiaya, membunuh warga medan pembayar pajak, menyebabkan banjir tak berkesudahan, takbir kafir, parkir, kafir, parkir, menyebabkan padam listrik berkali kali dengan mencuri listrik puluhan tahun untuk kos2 an dan warnet mereka, menyebabkan air PAM hanya hidup setengah hari di kota medan karena pencurian air oleh laskar fefek kali deli, memeras semua pembangunan yg dibiayai dengan uang pajak hingga macet ditempat, mulai dari aspal jalan, perbaiki trotoar, maintenis tiang listrik/telepon,bangun rel kereta layang, dll, semuanya musti bayar uang ceb0k fefek suci kali deli calon penghuni sorga



Warga pembayar pajak yang renovasi rumah sendiri akibat banjir karena sungai deli tersumbat fefek2 kali deli, musti bayar uang SPSI dan izin kerja ke pemuda2 hasil beraknak fefek2 kali deli juga, lingkaran fefek setan deli, calon penghuni sorga semua

Kalau ada anggota DPRD sumut yang berani ngemeng “pembangunan medan jalan di tempat” tanpa menjelaskan penyebabnya adalah premanisme, tandai nama nya dan wajah nya, kemungkinan besar dia bos ormas okp preman sumut

35 trilliun uang pajak yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan para pembayar pajak, seperti pembangunan fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas sosial, dst, dikoyak percuma untuk sumpal mulut bawah melayu petak kali deli, yg mana rasa terimakasih mereka, adalah berupa teriakan “thogut”, “kafir”, “anjeng kaw,mana duit parkir”, “taik babik kaw kafir” seep seeeppp siiippppp

Sejahat jahatnya Belanda Putih, masih jauh lebih jahat Belanda Hitam

Selama puluhan tahun, para pecinta fefek suci bilasan air taik deli ini hidup lebih kaya dari korban2 pemerasan mereka, omzet minimal 75k/4 jam malak parkir, ditambah duit keamanan, duit palak SPSI, duit ini itu, dan rutin dapat sembako bansos dari uang pajak kitak2, disertai “MAEN” alias congkel rumah/ruko yang bayar duit keamanan, bongkar rumah kosong, lemparin rumah warga, yang dilakonin bocah2 hasil ngeden fefek2 suci bantaran kali (maen bola di kampung2 warga lain, hingga jam 3 an pagi, sambil bawa senter dan obeng)

Sekali kali ada warga yang berani lapor, terus kenak tangkap polisi ? gampang lae, teken2 lepas koq, ce es lae, sesudah lepas, “MAEN” lagi lah, sampai warga pembayar pajak jenuh melapor karena tak sanggup bayar uang BAP (teman2 korban jambret hp, lapor kena biaya admin 700 ribu hingga 800 ribu,dan tindak lanjut NOL NOL NOL, ALIAS CUMA ANTAR KARDUS HAPE BUAT PELENGKAP SAJA, yang kemungkinan besar di teruskan ke penadah, untuk menaikkan harga jual)

Dari sini asal muasal pepatah warga medan “hilang ayam, lapor wereng, jadi hilang kambing”

Sekalian ane sertakan polling, untuk mengetahui berapa umat beriman dan berapa parkirlimin penyamunlimun di kaskus

Petaklimin Petaklimat Sumut