WE Online, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan jaminan untuk kepulangan Imam Besar Front Pembela (FPI) Rizieq Shihab ke Tanah Air bukan satu-satunya syarat untuk rekonsiliasi Presiden terpilih dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Keseluruhan bukan hanya itu (kepulangan Rizieq). Kemaren kan banyak ditahan-tahanin, ratusan orang," katanya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2019).


Lanjutnya, ia menyebutkan rekonsiliasi antara kedua tokoh ini harus menjadi islah atau penyatuan kembali perbedaan-perbedaan yang munjul selama Pilpres 2019.

Menurutnya, islah akan betul terjadi jika dendam lama dihapus. Termasuk, melepaskan status-status  hukum yang berkaitan dengan politik untuk menghilangkan dendam.


"Sehingga itu yang kita sampaikan pada kawan-kawan bahwa rekonsliasi, islah, penyatuan, itu akan terjadi sebagai sesuatu yang genuine tidak boleh ada proses kriminalisasi, dan seterusnya," ucapnya.

Selain itu, ia mengakui bahwa ada harapan pertemuan tersebut akan segera terjadi. "Nah, energi baru ini yang kemudian harus kita pupuk untuk membangun Indonesia," tukasnya.


Sumur

Syarat rekonsiliasi yang benar-benar belagu dan penuh dengan jebakan. Kalau pemerintahan Jokowi meluluskan syarat rekonsiliasi ini, berarti memang terbukti benar-benar plonga-plongo, sudah.

Gerindra itu pihak yang kalah harus tahu diri lah. Mereka itu memang melakukan tindakan kriminal, bukan dikriminasisasi. 

Kalau pemerintahan Jokowi menuruti permintaan Gerindra, berarti secara tidak langsung mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi telah melakukan kriminalisasi kepada mereka yang notabene adalah individu-individu yang benar-benar melakukan tindakan kriminal.