Minggu, 30 Juni 2019 kemarin Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Kontestasi panjang pemilihan pemimpin negeri ini sudah mencapai klimaksnya. Drama, air mata bahkan penjara mewarnai perhelatan pesta demokrasi lima tahunan di negeri yang indah ini. Akhir drama bahkan harus melewati tahapan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.

Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Maka sebagai warga negara yang taat dengan aturan hukum dan konstitusi di negeri ini, sudah selayaknya kita menghormatinya. Sudah tidak ada lagi celah untuk merubah hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Lepas dari keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Toh kita sudah melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung bagaimana sidang Mahkamah Konstitusi berlangsung.



Apa sikap yang harus kita ambil pasca penetapan oleh KPU kemarin? Mari kita bersatu lagi. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Tidak ada lagi 01 dan 02. Dijumlahkan saja dua angka itu, hingga menjadi 03, sesuai dengan sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia. Ada banyak hal penting yang harus kita pikirkan daripada terus bertikai baik di media sosial, apalagi sampai di kehidupan bermasyarakat.

Yang kemarin sempat tidak bertegur sapa gara-gara Pilpres, mari menyapa kembali. Bagi yang kemarin saling blokir media sosial maupun media komunikasi yang lain, hanya karena beda pilihan, mari dibuka kembali blokirnya. Saling sapa lagi, rukun lagi, kerja bareng lagi demi Indonesia yang lebih baik, beradab dan setara dengan negara lainya. Saya kira tugas membangun bangsa, bukan hanya milik pendukung Presiden terpilih. Tugas itu menjadi tanggung jawab kita semua, anak bangsa Indonesia.



Kewajiban kita semua untuk kritis terhadap semua kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi-Amin kelak. Karena pemerintahan yang tidak dikritisi, pemerintahan yang selalu dipuji apapun kondisinya, pemerintahan yang tidak diberikan masukan saat salah, tidak akan menghasilkan kebijakan yang baik bagi rakyat. Tujuan kita bernegara dan berbangsa apa sih? Untuk sejahtera bersama kan? Kekuasaan itu hanya jalan saja.

Kalau energi kita habis untuk berseteru, berdebat bahkan saling menebar kebencian dimana saja, kapan waktu kita memikirkan negara ini? Tenaga yang seharusnya bisa kita daya gunakan untuk berbuat sesuatu, habis hanya untuk menang debat. Setelah menang debat dapat apa? Tidak dapat apa-apa. MK sudah memutuskan, KPU sudah menetapkan. Baik dan buruk nasib bangsa ini ke depan, ya tergantung kontribusi kita.



Maka, ketika sampai hari ini, masih saja ada yang membuat kisruh, mau membawa ke Mahkamah Internasional lah, masih memutar kaset rusak soal curang, bisa saya simpulkan dia adalah seorang TERORIS! Iya teroris yang tidak ingin bangsa ini damai, aman, dan maju. Dia maunya berkuasa. Kalau sudah berkuasa mau apa? Memenuhi nafsunya. Memikirkan kesejahteraan bangsa ini? Omong kosong! Kalau mau mensejahterakan masyasrakat, tidak perlu jadi pejabat dan penguasa.

Buka saja jutaan lapangan kerja, buka saja peluang usaha. Kalau ingin berkuasa, nanti 2024 ada Pilpres lagi, silahkan ikuti alur konstitusional. Orang-orang seperti ini ada di sekitar kita. Lihat saja timeline media sosial. Saya sih berharap polisi tegas, kandangkan mereka semua. Sebab mereka itu teroris, mereka bukan bagian dari rakyat negeri ini. Kalau mereka mengaku rakyat negeri ini, lalu apa alasan mereka tidak suka melihat negeri ini damai? Salam Damai.



Merdeka!

Sumber Referensi : sini
Sumber Gambar : sini, sini, sini, sini