alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d131df2facb950acc29811a/jelang-putusan-kuasa-hukum-prabowo-sandi-ultimatum-mk
Lapor Hansip
26-06-2019 14:25
Jelang Putusan, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK
Jelang Putusan, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK

VIVA – Tim hukum calon presiden dan wakil presiden 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno, memberikan catatan kritis jelang putusan sidang sengketa pilpres yang akan dibacakan di Mahkamah Konstitusi besok, Kamis 27 Juni 2019.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, kuasa hukum paslon 02 dan rakyat Indonesia berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertegas kemuliaannya melalui putusannya nanti. Yakni sebuah putusan yang berlandasakan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan (the truth and justice) sesuai dengan kesepakatan bangsa dan mandat konstitusi dimana MK terikat pada UUD 1945, sesuai Pasal 22E ayat 1 UUD 1945.

"MK harus menegakkan kebenaran dan keadilan secara utuh. Jika tidak, maka keputusan MK akan kehilangan legitimasi, karena tidak ada public trust di dalamnya. Akibatnya lebih jauh, bukan hanya tidak ada public trust, namun juga tidak akan ada public endorsement pada pemerintahan yang akan berjalan," kata Bambang, Rabu 26 Juni 2019.

Bambang menuturkan, satu saja unsur yang menjadi landasan atau rujukan keputusan MK mengandung unsur kebohongan (terkait intergritas) dan kesalahan (terkait profesionalitas). Misalnya, dengan mempertimbangkan kesaksian ahli Prof Eddy Hiariej yang memberikan labelling buruk sebagai penjahat kemanusiaan kepada Le Duc Tho padahal Le Duc Tho (lahir di Nam Din Province pada 10 Oktober 1911) adalah Nobel Prize for Peace pada tahun 1973 meski ia akhirnya menolaknya, maka keputusan MK menjadi invalid.

Dia lalu menjelaskan kesaksian Prof. Jazwar Koto, PhD (saksi ahli 02) dalam persidangan tentang adanya angka penggelembungan 22 juta yang ia dibeberkan secara saintifik berdasarkan digital forensik sama sekali tidak dideligitimasi oleh termohon (KPU) maupun terkait (Paslon 01).

“Yang dipersoalkan terhadap Prof Jazwar Koto hanyalah soal sertifikat keahlian, padahal ia telah menulis 20 buku, 200 jurnal internasional, pemegang hak patent (patent holder), penemu dan pemberi sertifikat finger print dan eye print, serta menjadi Direktur IT di sebuah perusahaan yang disegani di Jepang," katanya.

Sementara terkait dengan kesaksian ahli Prof Jazwar Koto di persidangan yang tidak dibantah, dapat dibayangkan, jika mekanisme pembuktiannya dilakukan secara manual, mengadu C1 dengan C1, sungguh akan sangat membutuhkan waktu yang lama. Pengecekan C1 dengan C1 membutuhkan waktu sekitar 1 menit untuk satu sekali pengecekan.

“Maka pengecekan tersebut akan memakan waktu sekitar 365 tahun dengan asumsi pemilihnya sekitar 192 juta pemilih. Atau kalau pengecekannya didasarkan per TPS ( dengan asumsi jumlah TPS 813.330 TPS) dan waktu pengecekan setiap TPS memakan waktu 30 menit maka waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan secara keseluruhan dapat memakan waktu sekitar 46 tahun lamanya," katanya.

Bambang menuturkan, tidak adanya jaminan keamanan dan kehandalan terhadap system perhitungan suara KPU. Hal ini sangat nampak dari pemaparan yang disampaikan oleh saksi ahli dari termohon (KPU) maupun dari pemaparan komisioner KPU sendiri yang senantiasa 'ngeles'.

Istilah “ngeles melulu” sempat juga diutarakan Majelis Hakim Suhartoyo dalam persidangan) ketika ditanya Hakim MK maupuan oleh pihak Pemohon perihal upaya-upaya perbaikan atau komparasi dalam rangka pembenahan sistem perhitungan suara di KPU. “Padahal UU ITE Pasal 15 ayat 1 ditegaskan bahwa penyelenggara system informasi dan IT wajib memenuhi standar keamanan dan kehandalan," katanya.

Lebih lanjut disampaikan Bambang, dalam persidangan juga terbukti, setelah dilakukan pemeriksaaan, ternyata Termohon tidak dapat membuktikan adanya C7 (daftar kehadiran). Ketidakadaan C7 sangat fatal terkait dengan kepastian atas hak pilih rakyat (daulat rakyat).

"Dengan tidak dapat dibuktikannya siapa yang hadir memberikan suaranya dalam pemungutan suara di TPS, maka muncul pertanyaan suara itu suara siapa? Siapa yang melakukan pencoblosan? Bahwa terbukti juga sebagai fakta persidangan di mana Termohon/KPU membuat penetapan DPT (daftar Pemilih Tetap) tertanggal 21 Mei 2019, artinya penetapan KPU tersebut dibuat setelah Pemilu tanggal 17 April 2019. Tentu, ini sesuatu yang sangat aneh," ujarnya.


Jelang Putusan, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK

cie...cie....cie, sudah main ultimatum nih mbembeng.  
Diubah oleh fpicondet
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 6 lainnya memberi reputasi
7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 2
26-06-2019 14:28
To the point aja ngomongnya..kalo 02 ngga menang berarti MK tidak adil dan independen.

Pokoknya harus menang !!!

Bangke lah !!
emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 3 lainnya memberi reputasi
4
26-06-2019 14:30
bambang semakin kalap kayaknya.
0
26-06-2019 14:30
Pengecekan manual c1 46 tahun
emoticon-Wkwkwk
Paham pola random sampling ga sech nech bangbang
Atau biar agak gampang
Cukup cek c1 yg bermasalah
Ngapain juga cek ulang seluruhnya...
emoticon-Hammer2

Ini orang dulu kuliah lulus ga sech?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Diesel1 dan 4 lainnya memberi reputasi
5
26-06-2019 14:31
Itu mah namanya maksa banget.....
emoticon-Ngakak
0
26-06-2019 14:32
hmmmmm...
maksa banged dah
0
26-06-2019 14:32
Kaya bocah kalah maen kelereng
0
26-06-2019 14:33
Jelang Putusan, Kuasa Hukum Prabowo-Sandi Ultimatum MK
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
3
26-06-2019 14:33
“Maka pengecekan tersebut akan memakan waktu sekitar 365 tahun dengan asumsi pemilihnya sekitar 192 juta pemilih. Atau kalau pengecekannya didasarkan per TPS ( dengan asumsi jumlah TPS 813.330 TPS) dan waktu pengecekan setiap TPS memakan waktu 30 menit maka waktu yang dibutuhkan untuk pengecekan secara keseluruhan dapat memakan waktu sekitar 46 tahun lamanya," katanya.


makanya ada saksi 01 dan 02 di masing2 TPS
jaman sekarang kan hp ada kameranya, foto tuh c1, rekam prosesnya
kl ada kecurangan lapor
0
26-06-2019 14:34
Pokoknya harus jadi pleciden!1!11!!!
profile-picture
roybgr memberi reputasi
1
26-06-2019 14:36
Assssu






Pokoknya klo gak kami yg menang brti itu curang!!!!






Mbaaaaaaaangggggg..... Mbuttt!!!!
profile-picture
cipokan.yuk memberi reputasi
1
26-06-2019 14:37
udah bilang pasti menang ama wowok kalo ampe kalah pala bisa benjut dilempar henpon ya akhi emoticon-Maaf Agan
0
26-06-2019 14:41
sudahlah bambang, yg penting ntar ente dapat bayaran mana gaji tgupp masih utuh pulak
0
26-06-2019 14:42
Kan bisa pake cek random sampling, terus diatur didistribusi normal.
0
26-06-2019 14:44
Bsa aja lu bams emoticon-Leh Uga
0
26-06-2019 14:48
modal koar2 dan tebel muka bisa dibayar mahal ya..
emoticon-Matabelo
0
26-06-2019 14:50
Ya yang ngecek jgn 1 org, pan tiap tps ada saksinya...bagi2lah per wilayah...kerahin relawan n saksi dari masing2 kubu...prosesor aja dah multicore skrg...

kecuali foxpro yg gak bisa manfaatin multicore prosesor...emoticon-Leh Uga
profile-picture
Ellenz memberi reputasi
1
26-06-2019 14:59
sudah jelas MK itu tidak boleh dan tidak bisa diberikan tekanan, masih aja nyas nyis nyus nyas nyis nyus...

Hasilnya tidak akan berubah.. keputusan MK akan final...

emoticon-Ngakak (S)
0
26-06-2019 15:04
Jangankan em ka,tuhan aja d ancam sama golongannya.... emoticon-No Hope
0
26-06-2019 15:06
Sbelum di bayar bela trus.. Nanti kalo udah gajian pasti beda lagi ni bacod mbang2


0
26-06-2019 15:09
menegakkan keadilan adalah memberi keputusan bahwa kecurangan yang digembar-gemborkan dan dituduhkan selama ini....tidak bisa dibuktikan secara materil.

semua saksinya cuma bicara "katanya, lihat video di youtube, terima pesan terusan di WA, dan tidak tahu".

justru dengan menolak semua kesaksian itu MK sudah bersikap adil. bukan justru malah memenangkan yang menuduh curang tapi tak bisa membuktikan.

emoticon-Traveller
0
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.