News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Pengumuman! Ikuti Surveynya, Dapatkan Badge-nya! Klik Disini
121
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d0be074018e0d305731e860/taufik-sebut-ahok-ngawur-soal-kontribusi-tambahan-reklamasi
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 'ngawur' karena membahas kontribusi tambahan di polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi. Taufik mengatakan kontribusi tambahan memang tidak dikenakan lagi saat ini, karena Gubernur DKI Jakar
Lapor Hansip
21-06-2019 02:37

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 'ngawur' karena membahas kontribusi tambahan di polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi.

Taufik mengatakan kontribusi tambahan memang tidak dikenakan lagi saat ini, karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyetop pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi.

"Ahok ngawur. Perda yang sekarang saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah. Sekarang enggak pakai Perda, karena Pak Anies sudah menyetop reklamasi 13 pulau," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (19/6).

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Sebab ketiadaan perda itulah, sambung Taufik, alasan dirinya menuding Ahok ngawur soal kontribusi 15 persen sebagai syarat IMB di pulau reklamasi yang diterbitkan Anies.

Taufik pun percaya Anies tak akan membuka lagi proyek reklamasi di pulau lainnya yang telah dihentikan, karena raperdanya tak diajukan. Jika raperda soal reklamasi kembali diajukan, kata Taufik, secara tidak langsung Anies kembali mengizinkan reklamasi di pulau lainnya berjalan. Sementara pengaturan untuk pulau yang sudah dibangun, ujar Taufik, sekarang dimasukkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kalau perda dihidupin, itu 13 pulau hidup lagi. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Sudah disetop sama Anies," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Menurut Taufik, Pulau C, D dan E sudah dimasukkan perjanjian bersama DKI sejak zaman Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tiga pulau itu tidak dikenakan kontribusi, klaimnya, namun sudah dikenakan kompensasi.

"Kontribusi tambahan berlaku ketika perda itu ada. Cuma ini kan enggak ada [Perda], yang disalahkan itu Podomoro karena ada perjanjian dengan Pemda (Ahok)," kata Taufik.

Atas dasar itu, Taufik mengatakan yang menjabat Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) saat Perda Reklamasi dibahas bersama Pemprov DKI yang masih dipimpin Ahok itu pun tak sepakat jika kini Anies melobi angka kontribusi tambahan. Untuk diketahui, Agung Podomoro Land (APL) merupakan salah satu pengembang pulau reklamasi.

"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian zamannya Ahok itu. Iya apa bedanya gitu. Sederhananya. Saya kira balik lagi pada perjanjian," tutur Taufik.

Adapun dua raperda yang dulu dibahas dewan terkait reklamasi adalah Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura). Dalam draf raperda itu pernah dimasukkan klausul mengenai kontribusi tambahan yang dikenakan kepada pengembang sebesar 15 persen. Di dalam raperda itu pula dimasukkan seluruh pengaturan zonasi untuk pulau reklamasi.

Belakangan, DKI hanya mencabut satu raperda dan hanya mengajukan satu raperda kembali, yakni RZWP3K. DKI juga mengganti nama Pulau reklamasi C, D dan E menjadi Pantai Kita, Maju, Bersama.

Penggantian nama ini, kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah dimaksudkan bahwa tidak ada frase pulau reklamasi. Pulau reklamasi yang ada menjadi dikategorikan sebagai bagian daratan.

Sebelumnya Ahok menyatakan dikeluarkannya IMB oleh Anies sama saja menghilangkan kontribusi tambahan yang dikenakan kepada pengembang pulau reklamasi karena tidak melalui perda. Hal serupa, kata Ahok, pernah dilakukan anggota DPRD, yakni M Sanusi yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

M Sanusi telah divonis Pengadilan Tipikor telah melakukan tindak pidana korupsi dengan dua raperda reklamasi sebagai objek korupsi. Dalam kasusnya, Sanusi mencoba melobi angka kontribusi dari 15 persen menjadi 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak.
(ctr/kid)
sumber

=============

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Raja Lobster telah bersabda.

Ahok ngomongin soal kontribusi tambahan 15%?
Mimpi!
Dulu aja dijegal habis-habisan saat berkuasa, apalagi sekarang setelah gak berkuasa.

Jakarta tuh udah punya APBD fantastis. Bahkan untuk menghabiskannya aja perlu proyek macam-macam meskipun peruntukannya sama sekali gak menyentuh kepentingan masyarakat Jakarta.

Motto WTP atau Wajar Tanpa Prestasi adalah semboyan yang harus tetap digaungkan sampai 2022.

Ingat kata-kata Gabener, "Jika cari pujian, saya bongkar bangunan Reklamasi". Masalahnya ini gak cari pujian. Ini soal fulus! Mereka cari fulus. Kita butuh fulus! Ini soal kebe Rp ihakan! Peduli setan masyarakat Jakarta. Toh sekarang serba bebas. Gak ada penggusuran. Masyarakat bebas tinggal dimana aja. Bebas berjualan dimana aja. Bebas cari nafkah dimana aja. Buat yang belum punya rumah, sabar. Nunggu Waduk Pluit kering lumpurnya. Kita akan tunjukan bahwa naturalisasi berjalan dengan semestinya sampai akhir 2019 ini.

Ini gak butuh Perda. Cukup dengan Pergub. Bahkan diskresi soal sepatu Kets mantan Wagub aja harus ngeluarin Pergub.

Sekarang?
Kompensasi tak jelas juntrungannya.
Kontribusi tak jelas besarannya.
Masyarakat Jakarta tertipu permainan kata-katanya.

Sementara Taufik beberapa waktu lalu bilang :

DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, M Taufik Ingatkan Belum Ada Perdanya

Eh sekarang beda lagi. Hehehehe....

Ketika orang licik bertemu dengan orang licik, yang ada adalah pemufakatan jahat.

Masyarakat Jakarta hanyalah pelengkap penderita. Hanya jadi bahan tertawaan propinsi lain.

Terima kasih kepada Opa JK yang telah memberi usulan pemimpin beRpihak kepada masyarakat Jakarta.

Lihat sekarang KJP gak keruan. Gak bisa dipakai untuk Trans Jakarta. Cairnya gak jelas. Besarannya gak jelas. Jauh lebih bagus jaman Ahok.Gak percaya? Coba tanya masyarakat Jakarta secara langsung.

Ah, malas ngebahas Wan Abud terus.
Suka-suka dia dan kawanannya ajalah.

KPK, tolong bidik!



profile-picture
profile-picture
profile-picture
rizaradri dan 39 lainnya memberi reputasi
40
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 5 dari 6
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 11:39
Quote:Original Posted By n4z1.v8
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menyatakan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 'ngawur' karena membahas kontribusi tambahan di polemik Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pulau Reklamasi.

Taufik mengatakan kontribusi tambahan memang tidak dikenakan lagi saat ini, karena Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyetop pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) soal reklamasi.

"Ahok ngawur. Perda yang sekarang saya sampein dulu bahwa itu bukan kontribusi. Jadi saya kira ngawurlah. Sekarang enggak pakai Perda, karena Pak Anies sudah menyetop reklamasi 13 pulau," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (19/6).

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Sebab ketiadaan perda itulah, sambung Taufik, alasan dirinya menuding Ahok ngawur soal kontribusi 15 persen sebagai syarat IMB di pulau reklamasi yang diterbitkan Anies.

Taufik pun percaya Anies tak akan membuka lagi proyek reklamasi di pulau lainnya yang telah dihentikan, karena raperdanya tak diajukan. Jika raperda soal reklamasi kembali diajukan, kata Taufik, secara tidak langsung Anies kembali mengizinkan reklamasi di pulau lainnya berjalan. Sementara pengaturan untuk pulau yang sudah dibangun, ujar Taufik, sekarang dimasukkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

"Kalau perda dihidupin, itu 13 pulau hidup lagi. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Sudah disetop sama Anies," ujar pria yang juga menjabat Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta tersebut.

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Menurut Taufik, Pulau C, D dan E sudah dimasukkan perjanjian bersama DKI sejak zaman Ahok masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Tiga pulau itu tidak dikenakan kontribusi, klaimnya, namun sudah dikenakan kompensasi.

"Kontribusi tambahan berlaku ketika perda itu ada. Cuma ini kan enggak ada [Perda], yang disalahkan itu Podomoro karena ada perjanjian dengan Pemda (Ahok)," kata Taufik.

Atas dasar itu, Taufik mengatakan yang menjabat Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) saat Perda Reklamasi dibahas bersama Pemprov DKI yang masih dipimpin Ahok itu pun tak sepakat jika kini Anies melobi angka kontribusi tambahan. Untuk diketahui, Agung Podomoro Land (APL) merupakan salah satu pengembang pulau reklamasi.

"Ya enggak dong. Kembalikan kepada perjanjian zamannya Ahok itu. Iya apa bedanya gitu. Sederhananya. Saya kira balik lagi pada perjanjian," tutur Taufik.

Adapun dua raperda yang dulu dibahas dewan terkait reklamasi adalah Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKS Pantura). Dalam draf raperda itu pernah dimasukkan klausul mengenai kontribusi tambahan yang dikenakan kepada pengembang sebesar 15 persen. Di dalam raperda itu pula dimasukkan seluruh pengaturan zonasi untuk pulau reklamasi.

Belakangan, DKI hanya mencabut satu raperda dan hanya mengajukan satu raperda kembali, yakni RZWP3K. DKI juga mengganti nama Pulau reklamasi C, D dan E menjadi Pantai Kita, Maju, Bersama.

Penggantian nama ini, kata Sekretaris Daerah DKI Saefullah dimaksudkan bahwa tidak ada frase pulau reklamasi. Pulau reklamasi yang ada menjadi dikategorikan sebagai bagian daratan.

Sebelumnya Ahok menyatakan dikeluarkannya IMB oleh Anies sama saja menghilangkan kontribusi tambahan yang dikenakan kepada pengembang pulau reklamasi karena tidak melalui perda. Hal serupa, kata Ahok, pernah dilakukan anggota DPRD, yakni M Sanusi yang juga mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta.

M Sanusi telah divonis Pengadilan Tipikor telah melakukan tindak pidana korupsi dengan dua raperda reklamasi sebagai objek korupsi. Dalam kasusnya, Sanusi mencoba melobi angka kontribusi dari 15 persen menjadi 5 persen dari Nilai Jual Objek Pajak.
(ctr/kid)
sumber

=============

Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi

Raja Lobster telah bersabda.

Ahok ngomongin soal kontribusi tambahan 15%?
Mimpi!
Dulu aja dijegal habis-habisan saat berkuasa, apalagi sekarang setelah gak berkuasa.

Jakarta tuh udah punya APBD fantastis. Bahkan untuk menghabiskannya aja perlu proyek macam-macam meskipun peruntukannya sama sekali gak menyentuh kepentingan masyarakat Jakarta.

Motto WTP atau Wajar Tanpa Prestasi adalah semboyan yang harus tetap digaungkan sampai 2022.

Ingat kata-kata Gabener, "Jika cari pujian, saya bongkar bangunan Reklamasi". Masalahnya ini gak cari pujian. Ini soal fulus! Mereka cari fulus. Kita butuh fulus! Ini soal kebe Rp ihakan! Peduli setan masyarakat Jakarta. Toh sekarang serba bebas. Gak ada penggusuran. Masyarakat bebas tinggal dimana aja. Bebas berjualan dimana aja. Bebas cari nafkah dimana aja. Buat yang belum punya rumah, sabar. Nunggu Waduk Pluit kering lumpurnya. Kita akan tunjukan bahwa naturalisasi berjalan dengan semestinya sampai akhir 2019 ini.

Ini gak butuh Perda. Cukup dengan Pergub. Bahkan diskresi soal sepatu Kets mantan Wagub aja harus ngeluarin Pergub.

Sekarang?
Kompensasi tak jelas juntrungannya.
Kontribusi tak jelas besarannya.
Masyarakat Jakarta tertipu permainan kata-katanya.

Sementara Taufik beberapa waktu lalu bilang :

DKI Terbitkan IMB di Pulau Reklamasi, M Taufik Ingatkan Belum Ada Perdanya

Eh sekarang beda lagi. Hehehehe....

Ketika orang licik bertemu dengan orang licik, yang ada adalah pemufakatan jahat.

Masyarakat Jakarta hanyalah pelengkap penderita. Hanya jadi bahan tertawaan propinsi lain.

Terima kasih kepada Opa JK yang telah memberi usulan pemimpin beRpihak kepada masyarakat Jakarta.

Lihat sekarang KJP gak keruan. Gak bisa dipakai untuk Trans Jakarta. Cairnya gak jelas. Besarannya gak jelas. Jauh lebih bagus jaman Ahok.Gak percaya? Coba tanya masyarakat Jakarta secara langsung.

Ah, malas ngebahas Wan Abud terus.
Suka-suka dia dan kawanannya ajalah.

KPK, tolong bidik!





KPK masih saudaranya wan abud bro....
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 11:51
Quote:Original Posted By tim2one
Agak bingung jg sih sebenernya.

Ahok ini pernah diancam dengan pasal penistaan agama dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun, yang berarti ancamannya sendiri bisa 1 hari s/d 5 tahun.

Sementara untuk menjadi menteri sendiri diharuskan bebas dari tuntutan kriminal minimal 5 tahun atau lebih.

Dibilang bisa jadi menteri atau enggak, harusnya Ahok bisa aja jadi menteri kalo ancaman hukumannya sendiri berada pada kisaran 1 hari sampai 4 tahun 11 bulan (sesuai dengan ancaman hukuman penistaan agama yg ane jelasin barusan)


Ahok itu di jerat dengan pasal 156a ancaman hukuman 5 tahun atau lebih tapi vonisnya 1.5 tahun.. Pasal itu pasal karet.. Jokowi pasti gak mau bikin gaduh.. Jadi menurut asumsi ane.. Ahok gak bisa jadi menteri.. Belum lagi mempertimbangkan alasan politik karna ahok masuk PDIP.. Sementara untuk tarung 2024 pilpres nanti PDIP harus tetep jaga suara.. Itulah mengapa jokowi milih kiyai haji Maaruf amin ketimbang prof mahfud MD...
profile-picture
profile-picture
gojira48 dan baksourattulang memberi reputasi
2 0
2
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 12:00


Quote:Original Posted By m4r1c0
saya mencium aroma2 lobster di trit ini....


lapar breee emoticon-Leh Uga
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 12:21
Lobster dijadiin poto utama ya kong emoticon-Wakaka
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 12:33
enjoy jekkardah emoticon-Cool
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 12:35
ngotak ngatik kata ..
bolak balik kata ..

lobster .. emoticon-DP
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 12:45


Quote:Original Posted By roberthw
Ahok jungkir balik siang malam putar otak cari 1001 cara supaya DKI Jakarta dapet duit banyak supaya asetnya gede, duitnya bisa diputer buat kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Makanya dia yang ngusulin ada kebijakan koefisien luas bangunan, ada kewajiban pengembang bangun rusun, bangun RPTRA, galakin CSR sumbang bus, sumbang truk sampah, dll.

Ahok juga yang setengah mati debat sama pengembang demi supaya DKI Jakarta dapat keuntungan 15%. Bahkan DKI Jakarta sebenernya enak karena cuma "meminjamkan" pulau reklamasi ke pengembang dan pengembangnya yang capek2 membangun, mengelola dan menyetor keuntungannya ke kas DKI.

Udah gitu, si pengembang masih ditodong lagi sama Ahok buat bangunin gedung parkir di Mabes Polri, makanya hal ini sampe diapresiasi Pak Tito sebagai Kapolri saat itu.

Eeh... malah gubernur macam itu yang dipenjarakan sama ummat Monaslimin. Lalu digantikan sama si tukang lawak Wan Abud.



Kalo liat kenyataan kayak gitu, kadang bikin marah campur sedih liat negara ini. Orang2 jahat bs berkuasa, yg baik malah dikorbankan

emoticon-Marah emoticon-Marah emoticon-Turut Berduka emoticon-Turut Berduka
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:03
Quote:Original Posted By keenan.douglas
memang masih bisa ya ahok dapet jabatan strategis semacem mendagri gitu?
bukannya udah gak boleh gegara mantan narapidana? atau masih boleh?


Quote:Original Posted By ucilliano


Sayangnya uu mengatur tidak bisa gan.. Klo jadi ketua kpk uu tidak melarang mantan napi jadi ketua kpk


Quote:Original Posted By tim2one


Agak bingung jg sih sebenernya.

Ahok ini pernah diancam dengan pasal penistaan agama dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun, yang berarti ancamannya sendiri bisa 1 hari s/d 5 tahun.

Sementara untuk menjadi menteri sendiri diharuskan bersih dari tuntutan kriminal minimal 5 tahun atau lebih.

Dibilang bisa jadi menteri atau enggak, harusnya Ahok bisa aja jadi menteri kalo ancaman hukumannya sendiri berada pada kisaran 1 hari sampai 4 tahun 11 bulan (sesuai dengan ancaman hukuman penistaan agama yg ane jelasin barusan). Cuman ancamannya berapa tahun, pastinya kita gk tau jg soalnya pasalnya terkesan karet.



Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Juanda, SH.H mengatakan kemungkinan peluang Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi presiden maupun menteri masih terbuka.

"Jika dikaji secara substansi ketentuan Pasal tentang persyaratan calon presiden atau menjadi menteri untuk Ahok masih sangat dimungkinkan," jelas Juanda kepada Tagar News, Jumat (29/6).

Hal tersebut jika dilihat Pasal 169 huruf p UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) menyebutkan salah satu syarat calon presiden adalah tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih, juga hal yang sama untuk syarat menjadi menteri sebagaimana diatur di dalam Pasal 22 ayat 2 (f) UU Nomot 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Demikian juga mengacu pada Peraturan Komisi D Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2014 tentang pencalonan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, rumusannya sama yaitu tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih.

Kemudian juga diamati dari Pasal yang menjerat Ahok, yakni Pasal 156a KUHP tentang penistaan agama dengan ancaman maksimal 5 tahun.

Juanda mengatakan ancaman pidana Ahok hanya menunjukkan angka ancaman hukuman maksimal 5 tahun, sedangkan dalam peraturan syarat menjadi presiden atau menteri disebutkan tingkat ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih.

Dalam artian, Pasal yang menjerat Ahok tidak melanggar syarat peraturan menjadi presiden maupun menteri, karena ancaman hukuman pidana dari Ahok kurang dari lima tahun.

"Kenapa? Ahok itu terbukti melanggar Pasal 156a KUHP yang ancaman pidananya selama lama 5 tahun. Kata 'selama lama' ini dapat dimaknai bahwa ancamannya dari yang paling singkat 1 hari sampai yang paling tinggi yaitu 5 tahun, atau dengan kata lain 5 tahun ke bawah," ujarnya.

"Sementara yang tidak boleh calon presiden atau menteri terhadap seseorang yang dipidana dengan ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Kalimat ini dapat dimaknai secara bahasa perundang-undangan adalah bagi perbuatan yang ancaman pidananya paling singkat atau paling rendah 5 tahun atau lebih artinya 5 tahun ke atas," tambah Juanda.
Diubah oleh Immortal_life
profile-picture
keenan.douglas memberi reputasi
1 0
1
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:05
lumayan fulus pelicinnya masuk ke kas Gerindra buat modal wowok maju lg 2024
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:09
Itu si keparat topig ngomong panjang lebar tapi intinya pengembang ga perlu kasih kompensasi apapun soal reklamasi dan bangunan di atasnya...emoticon-Nohope


intinya 0 persen buat warga jakarta, 100 persen buat pengembang dan keparat2 di pemerintahan emoticon-Najis
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:11
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi


Makan lobster lg emoticon-Wkwkwk
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:16
Masyarakat jkt yg kmren milih gub n dewan2 kaya mereka uda merasa bodoh belom ? emoticon-Cool
profile-picture
snoopze memberi reputasi
1 0
1
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:18
nah dah tau kan kmn 15% nya itu
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:35
Yg penting seimin
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:44
Quote:Original Posted By tombolasik
kalau di film2, sekitar +/- 95 % manusia2 jahat pasti kalah atau mati dan manusia2 baik pasti menang

tapi di kehidupan nyata, manusia2 jahat justru lebih kuat dan pasti selalu menang sedangkan manusia2 baik selalu lemah dan kalah

ironi kehidupan


itu karena, di realita manusia baik cuma diam saja.
sedangkan di film, jagoannya pantang menyerah.
tapi di Indonesia pernah nunjukin kalo kekuatan kebenaran bisa meruntuhkan tirani, Mei'98 emoticon-I Love Indonesia
0 0
0
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 13:55
Ane lebih percaya ahok daripada mantan napi
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 14:35
ane lebih suka ahok ah daripada si taufik emoticon-Traveller
bisa merasakan perubahan kota jakarta secara visual emoticon-2 Jempol
ahok cocok nya jadi ketua KPK atau kemendagri
bisa sikat semua pejabat dan koruptor di negara ini
taufik ini orang macam apa ini emoticon-Tai
manusia kek gini pantas dimusnahkan di indonesia emoticon-Blue Guy Bata (L)

0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 14:56
bye bye 15%!...
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 15:04
Ok jadi jelas perda itu gak ada apalagi kontribusi 15% yang diajukan Ahok.. Berarti anies terbitkan IMB itu entah dasar apa, yang didapat seiprit kompensasi yang pasti jauh dibawah karena taufiq gak berani bilang berapa persen, terus DPR bisa anteng2 aja Anies terbitkan IMB di daerah reklamasi? karena sudah keciprat kardus?
0 0
0
Taufik Sebut Ahok Ngawur soal Kontribusi Tambahan Reklamasi
21-06-2019 15:11
Klo polonya udah koplak jgnkan salahnya benernya pun hatinya gk rela...
0 0
0
Halaman 5 dari 6
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia