News
Batal
KATEGORI
link has been copied
34
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d0c535365b24d43925a30d0/pdip-penerbitan-923-imb-tak-miliki-dasar-hukum
AKURAT.CO, Politsisi PDIP Pandapotan Sinaga mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan 923 sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan Pulau Reklamasi. Menurut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancangan Kota sebagai pintu masuk menertibkan adalah langkah keliru. Pergub itu kata dia tak
Lapor Hansip
21-06-2019 10:47

PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum

PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum

AKURAT.CO, Politsisi PDIP Pandapotan Sinaga mengkritik keras kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan atas penerbitan 923 sertifikat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di atas lahan Pulau Reklamasi.

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, Peraturan Gubernur (Pergub) 206/2016 tentang Panduan Rancangan Kota sebagai pintu masuk menertibkan adalah langkah keliru. Pergub itu kata dia tak memiliki dasar hukum kuat untuk menerbitkan IMB di atas lahan pulau palsu itu.

"Dasar dia (Anies) bikin IMB apa? Apa pergub itu alas hukum jadi IMB. Itu dipertanyakan kepada dia," kata Pandapotan saat dihubungi, Jumat (21/6/2019).

Menurut Pandapotan, payung hukum yang mengatur reklamasi adalah Peraturan daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) bukan Pergub 206/2016 bikinan mantan Gunernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) itu.



Draf Raperda RZWP3K ini telah ditarik Anies dengan alasan direvisi namun hingga saat ini pihaknya belum mengajukan lagi Raperda tersebut ke DPRD DKI untuk kembali dibahas.

Pandopotan mendesak agar Anies segera menuntaskan revisi Raperda tersebut agar segera dibahas. Dia menilai Anies sengaja menyandra Raperda itu.
"Dia bikin cepat-cepat, tetapi kalau untuk kepentingan yang luas seperti perda pulau malah ditahan-tahan," tegasnya.

Dihubungi terpisah Poltisi Gerindra M Taufik mengatakan Raperda RZWP3K tak perlu lagi dibahas karena Anies telah menghentikan proyek reklamasi ini.
Dengan kembali membahas Raperda itu kata Taufik sama saja menghidupkan kembali proyek pembangunan 13 pulau reklamasi yang sudah diberhentikan Anies beberapa waktu lalu.

"Kalau Perda dihidupin, itu 13 pulau idup lagi. Ini kan kita ramai-ramai minta reklamasi disetop. Udah disetop sama Anies kan. Nah untuk pulau-pulau yang baru dibangun itu, masukin saja ke (Perda) RTRW dan RDTR," ujarnya.[]






Sumber



profile-picture
profile-picture
profile-picture
cantona78 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tampilkan isi Thread
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
Halaman 2 dari 2
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 11:51
arab maha suci maha benar ga perlu dasar hukum
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 11:56
PDIP udah mulai bersuara..
Gabener harap2 cemas.. soalnya biasanya PDIP tembakannya tepat sasaran
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:04
ayo dprd segera bentuk pansus
udah nyata pelanggarannya

emoticon-Ngakak
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:11
bakalan seru nih yak

emoticon-Big Grin

0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:22
dasarnya kardus barangkali
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:42
Kasus imb mah mslh upilllll

Pointnya yg penting mengenai kontribusi 15%
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:46
Selama ga ada yg memproses hukum, ini bakalan jadi alat buat meras Gabener dan jajaranya sampe lengser nanti emoticon-Leh Uga

Oknumnya dari parpol. ormas, advokat dan tar juga keliatan sendiri
Orang Jakarta mah senengnya gitu. Gabener kemakan omonganya sendiri, dia yg jadi boneka ditoyor sono sini kepalanya
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:54
DPRD DKI harus panggil si anies
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
Lapor Hansip
21-06-2019 12:56
Balasan post donal.duck
Agak meleset ... Jangan dipikirin duitnya perkara yang satu ini. Kalau bicara duit, nanti akan ada pertanyaan, "Kok gue kagak kebagian ?"
Kasus mengenai penerbitan IMB ini, dan juga masalah proses reklamasi, hendaknya disatukan dengan upaya proses penataan kota Jakarta dimana intinya proses itu akan menguntungkan bagi semua pihak (penduduk Jakarta, terutama). Sebagai misal, penataan kampung nelayan dan pasar ikan beserta cool storage-nya, penataan pasar seni dan rekreasi relokasi dari Ancol, penataan area terminal peti kemas tambahan, unit pengolah air minum, unit pembangkit listrik (tenaga gelombang laut, mungkin), dan banyak lagi, dimana beberapa diantaranya kiranya bisa dipadukan dengan "green concept".

Setelah itu, beberapa area yang kosong akibat relokasi itu pun kemudian bisa menjadi lahan untuk tempat bagi relokasi lainnya.
Istilahnya itu, berkelanjutan ...
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 12:57
Berani angket kagak? Apa bacot doangan?
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 13:17
bahagia warganya .. emoticon-Angkat Beer
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
Lapor Hansip
21-06-2019 14:23
Balasan post bingsunyata
Duit itu kontribusi TAMBAHAN, itu penting. Karena awalnya mereka sudah setuju tapi kemudian main belakang dgn Sanusi sampe dipenjara dgn Ahok menjadi saksi. Kalo akhirnya hangus sia-sia juga dong itu Sanusi dipenjara dan Ahok memperjuangkan itu.

Kalo yang penataan kota, memang Pemprov DKI dapet jatah SEPARO pulau reklamasi untuk dikelola, sisanya jatah pengembang, tapi masi dipalak lagi 15% NJOP oleh Ahok. Masalah detailnya bangun ini itu kek yg lu bilang, itu semua kembali ke DUIT. Kalo lahannya sih emang udah dikasi. Cuma masih dipalak lagi 15% NJOP buat dana bangun ini itu.

Jadi selain ini semua, masih dimintain 15% NJOP , DUIT buat bangun ini itu, kalo gak dipikirin duitnya gimana mau mengelola tanah
- RTH (ruang terbuka hijau) 20% untuk tanam2an/taman.
- RTB (ruang terbuka biru) 5% untuk danau dan resapan air.
- Fasum/Fasos (fasilitas umum/sosial) 5% untuk jalan/rusun
- infrastruktur 10-15%
- Pantai Publik minimal 10% dari total keliling pulau.

Istilahnya mengelola yg SEPARO pulau reklamasi ini butuh duit, dan duitnya pun hasil malak pengembang.

Sebenernya justru Pemprov DKI ini diuntungkan banyak banget dgn reklamasi..

0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
21-06-2019 14:28
ini sih pasti ada konspirasi
udah jelas biar kantong pada gendut

PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
0 0
0
PDIP: Penerbitan 923 IMB Tak Miliki Dasar Hukum
Lapor Hansip
21-06-2019 18:52
Balasan post donal.duck
Kalau saya sih secara pribadi tidak menentang proses reklamasi tersebut secara ..., apa namanya .., antipati/total, namun dengan catatan tersendiri. Bahwa pulau-pulau reklamasi tersebut digunakan sebagai lahan tambahan semata demi melancarkan proses penataan kota Jakarta, dan bukan demi mengejar profit semata, sekalipun itu menguntungkan bagi pihak pemda-pemkot disana.

Disebabkan kalau itu cuma bertujuan mengejar profit, beberapa masalah disana seperti kemacetan jalan (walau sekarang mungkin ... agak ... terkendali, namun akan menjadi masalah lagi seiring dengan pertambahan jumlah penduduk disana, tidak semata perkara urban, tetapi juga dari penduduk kota itu sendiri; lha yang "itu" tuh, hidup di kota, anak sampai 7 emoticon-Big Grin), ... banjir (atau ada yang lebih suka menyebutnya sebagai genangan atau kobokan lah), penurunan permukaan tanah (seiring nantinya dengan naiknya permukaan air laut akibat global warming, yang entah sampai kapan ancamannya akan berakhir), dan beberapa hal/masalah lain yang khas dari kehidupan di kota besar/megapolitan.

Kemudian, catatan tambahan kedua ..., kiranya itu dilaksanakan secara bertahap, bukan disebabkan karena ingin bekerja lambat atau menunggu persiapan dana yang cukup, tetapi sembari melihat dampak perubahan yang kiranya terjadi pada alam lingkungan alamiah. Bila dilakukan bertahap (dengan tenggang waktu tertentu), bila didapati adanya efek negatif yang kiranya tidak dapat tertanggulangi, maka proses reklamasi itu pun dapat dihentikan hingga tidak membawa dampak negatif yang lebih besar. Sekali lagi bila bicara mengenai hal kayak 'gini jangan bicara mengenai uang. Dimeja taruhan itu, selain uang "gede" ada hal lain yang ada disana, yaitu masa depan generasi penerus. Namun karena barangnya itu tidak tampak, maka itu sering sekali diacuhkan. Terutama bagi penganut materialisme. Yang digubris adalah barang yang tampak, yaitu duit "gede" itu. emoticon-Big Grin

Catatan tambahan ketiga, lebih dahulukan kepentingan rakyat kecil, terkait proses pembangunan itu, dan tidak keburu menguber duit "gede" (bila itu dijual untuk kalangan the have). Saya usulkan pada komentar saya terdahulu, adalah kampung nelayan beserta pasar ikan plus fasilitas cool storage-nya. Omong-omong, kalau ikan itu harus kondisi cool atau harus sampai cold, yah ? Dan kemudian pasar seni dan perkampungan di Ancol. Keduanya kalau bisa dipadukan dengan konsep green. Pembangunan kedua perkampungan itu, nantinya selain dapat mengunggah tingkat kesejahteraan rakyatnya, tentunya akan membawa perbaikan pada ekonomi Jakarta secara keseluruhan, dan tentunya akan menyumbang pendapatan bagi Pemda-Pemkot disana. Lahan bekas perkampungan itu nantinya dapat ditukar gulingkan (atas lahan pulau reklamasi yang dipakai untuk membangun perkampungan itu) dengan kesepakatan harga tertentu (jangan mahal-mahal, karena pengembang pun nantinya akan wegah untuk membangun perkampungan-perkampungan itu). Dan nantinya itu dapat digunakan untuk membangun tempat-fasilitas jenis lain yang diperlukan untuk masyarakat Jakarta. Bisa saja dibangun kompleks apartemen+perkantoran dimana dari sisi lokasinya, tentu lebih strategis dibandingkan dengan kalau itu dibangun di pulau-pulau reklamasi.

Kemudian sembari membangun itu, dimana proses reklamasinya akan terhenti sementara waktu, bisa diamati dampak yang ada pada alam lingkungan, dimana hasil pengamatan tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah proses reklamasi akan dilanjutkan atau tidak.
Diubah oleh bingsunyata
0 0
0
Halaman 2 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2020, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia