Tudingan tak berdasar bahwa pemeirntahan Joko Widodo otoriter muncul dalam sidang Perselisihan Hasil Pemungutan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (14/6).

Hal ini dituduhkan oleh Anggota tim hukum Prabowo Subianto, Teuku Nasrullah. Ia menyatakan pemerintahan Jokowi ini telah bergaya otoriter Orde Baru.

Katanya, cara memerintah Presiden Joko Widodo dianggap sebagai Neo-Orde Baru, dengan korupsi yang masif dan pemerintahannya yang represif kepada masyarakat sipil sebagai cirinya.

Menurutnya, ini ciri pemerintahan otoriter dan orde baru. Dia mengutip pernyataan pengamat asing untuk memperkuat argumentasinya.

Salah satu yang berpendapat demikian adalah Prof Tim Lindsey, guru besar hukum dan Indonesianis dari Melbourne University Law School.

Padahal, kesimpulan riset dari Tim Lindsey tidak seperti itu. Dalam artikelnya, dia tak menyebut Jokowi sebagai otoriter.

Dalam artikelnya yang berjudul 'Jokowi in Indonesia's 'new order' itu, Profesor Tim berpendapat pengaturan sistem politik yang masih buruk, maka pemenang pemilu akan cenderung bertindak koruptif untuk mengembalikan biasa politik yang sangat mahal.

Kondisi ini berlaku untuk siapapun, tidak hanya untuk Jokowi. Tidak ada jaminan kalaupun Prabowo-Sandi yang menang maka sistem politik di Indonesia bisa lebih baik dari hari ini.

Bila kondisi hari ini disebut mirip Orde Baru pun, dapat dikatakan itu tidak tepat. Pasalnya, sudah ada banyak perubahan dalam pemerintahan dan relasinya dengan masyarakat. Kebebasan politik, pers, dan berpendapat/berekspresi jauh lebih baik hari ini.

Siapapun yang sudah merasakah hidup di era Orba pasti merasakan perubahan tersebut. Karenanya, tudingan itu pun sangat tak mendasar dan tidak sesuai dengan kenyataannya.

Orde Baru itu adalah era pemerintahan yang buruk, otoriter, dan hanya melahirkan catatan salah satu presiden koruptor paling rakus sedunia. Bahkan ada pengamat menganalisa bahwa harta kekayaan yang sudah dijarah itu tidak akan habis sampai tujuh turunan.

Nah, parahnya mereka kini menngakui itu. Maka dengan tudingan seperti di atas, Teuku Nasrullah sedang wajah-wajah cendana. Padahal Prabowo adalah masih bagian dari keluarga Cendana.

Apalagi selama ini Tommy dan sepertinya semua keluarga Cendana mendukung Prabowo. Mereka tak mungkin mendukung Jokowi.

Jadinya, tudingan Teuku itu justru salah alamat. Neo Orba itu jelas bukan Jokowi.

Harusnya dia menyebut "neo-orba" itu pada kebangkitan keluarga Cendana yang ingin berkuasa kembali. Yaitu, tak lain adalah Prabowo, Tommy, Titiek, dan barisan pemuja Orba yang ingin berkuasa seperti dulu lagi.