Pantau.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk tidak menggelar Operasi Yustisi bagi warga pendatang baru pasca Idul Fitri 1440H/2019 dan menggantinya dengan Layanan Bina Kependudukan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Operasi Yustisi tidak mencerminkan keadilan sosial karena siapapun berhak menggantungkan nasib di Ibu Kota.

Baca Juga: Video Makam Dibongkar Paksa, Diduga oleh Oknum Caleg Gagal

"Saya tidak mau menggunakan istilah operasi lagi tidak operasi. Dulu Operasi Bina Kependudukan sekarang adalah Pelayanan Bina Kependudukan," kata Anies di Balai Kota, Jakarta pada Jumat, 31 Mei 2019 lalu.

Lantas apa bedanya Operasi Yustisi dan Layanan Bina Kependudukan? Untuk lebih lengkapnya mari simak infografis berikut ini.