Pengamat Prediksi Gugatan Hasil Pemilu Prabowo ke MK Akan Ditolak

Bukti-bukti yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Uno sebagian besar hanya berupa dokumen pemberitaan dari media.

Suara.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris memrediksi gugatan sengketa hasil Pemilu 2019 yang dilayangkan oleh Pasangan Capres - Cawapres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebab, bukti-bukti yang dilayangkan oleh Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Uno sebagian besar hanya berupa dokumen pemberitaan dari media.

Hal itu dikatakan Syamsuddin Haris lewat akun Twitter pribadinya @sy_Haris. Syamsuddin Haris pun menyayangkan hal itu.

"Sangat disayangkan jika bukti gugatan Tim Hukum Prabowo - Sandi yang dibawa ke MK hanya berisi kelipping berita media cetak dan online, karena sangat mungkin akan ditolak mentah-mentah oleh MK," kicau Syamsuddin Haris lewat akun Twitter @sy_haris seperti dikutip suara.com pada Minggu (26/5/2019).

Sebagaimana diketahui, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno telah mengajukan sengketa hasil Pemilu 2019 ke MK. Permohonan sengketa hasil Pemilu itu disampaikan langsung oleh Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Uno, yakni Bambang Widjojanto pada Jumat (24/5).

Dalam laporannya itu Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandiaga Uno membawa 51 barang bukti gugatan ke MK. Hanya saja, dari 51 bukti tersebut sebanyak 35 diantaranya berupa dokumen yang berasal dari tautan pemberitaan.
sumber

==========

Bawaslu curang.
KPU curang.
Pemerintah curang.
TNI-POLRI berpihak.
ASN berpihak.
Infrastruktur pencitraan untuk Pilpres.
DPT sekian juta bermasalah.
DPT fiktif.
DPT WNA Tiongkok buat Pilpres.
C1 palsu.
Situng KPU curang.

Dan lain-lain.
Dan lain-lain.

Kirain akan dibuktikan dengan fakta dan data yang akurat, yang bisa membuat 16 juta lebih suara Jokowi-Ma'ruf Amin akan berbalik masuk ke Prabowo-Sandi. Nyatanya ujung-ujungnya cuma link berita.

Padahal rakyat, rakyat lho ya, bukan rakyat-rakyatan, yang 55,xx% itu, bisa jadi yang 44,xx% juga menunggu pihak BPN bisa menjelaskan darimana hasil 62% suara yang memenangkan 02, meskipun akhirnya dikorting jadi 54% karena mau Lebaran.

Padahal rakyat menginginkan,bahwa BPN juga akan mengajukan Profesor ahli IT berbasis SMS dari BPN akan menjelaskan hitung-hitungannya yang diklaim sangat akurat dan canggih, meskipun baru masuk 54% TPS.

Padahal rakyat juga menginginkan BPN memasukan robot canggih hasil dari pakar IT BPN yang aktif mengcaptur hasil situng BPN tiap detik.

Padahal rakyat juga menginginkan BPN memasukan juga hasil situng realtime perusahaan yang gagal lelang pemerintah itu.

Nyatanya.......
Ah sudahlah...
Mungkin cuma itu kemampuannya.
Atau memang tak ada bukti yang bisa diajukan, sehingga gugatan ke MK hanya seremonial belaka untuk menghilangkan rasa malu dan lari dari tanggungjawab setelah memprovokasi masyarakat dengan demo anarkis yang merugikan sebagian masyarakat Jakarta.