Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan kebebasan berkumpul dan berserikat rakyat dilindungi undang-undang. Oleh sebab itu, dia tidak mengimbau masyarakat untuk tidak berunjuk rasa pada 22 Mei 2019 .

Awalnya, Anies ditanya soal antisipasi yang dilakukan sebelum 22 Mei 2019. Anies lalu mengatakan Dinas Kesehatan dan pemadam kebakaran sudah bersiaga sehingga korban bisa ditolong dengan cepat. Pihaknya juga sudah mengidentifikasi titik-titik konsentrasi massa.

"Semua titik yang strategis, yang punya risiko kumpulan massa di Jakarta sudah diidentifikasi beberapa minggu yang lalu sebelum pelaksanaan Pemilu dan tempat tempat itu kita jaga, kita monitor dan begitu ada pergerakan apa pun langsung dilaporkan dan kita intervensi," ungkap Anies di depan gedung Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (23/5/2019).
"Itu kita lakukan sebelum 17 April, jadi pengidentifikasian bukan menjelang 22 Mei," sambungnya.


Anies lalu ditanya mengapa dia tidak memberi imbauan agar tidak mengadakan aksi. Anies menjelaskan setiap warga negara punya hak untuk mengungkapkan pandangan.

"Setiap warga negara untuk mengungkapkan pandangannya di mana pun mereka berada. Seperti juga imbauan tidak usah ke Jakarta kalau habis Lebaran. Jakarta itu bukan wilayah tersendiri, Jakarta adalah ibu kota. Dan kantor Bawaslu lokasinya di Jakarta, kantor KPU lokasinya di Jakarta," jawab Anies.

"Karena itu, bagian kita adalah memastikan semua kegiatan berwarga negara yang dilakukan di ibu kota ini berjalan dengan aman, baik, tentram, dan memastikan seluruh wilayah Jakarta tenang.

Karena itu, kita bersyukur bahwa alhamdulillah kita berhasil seluruh wilayah Jakarta, di luar wilayah yang tempat kegiatan, berjalan dengan baik dan tenang.

Jadi kebebasan berserikat, berkumpul dilindungi undang-undang dan kita tidak bisa justru memangkas hal paling mendasar di demokrasi kita, kebebasan berkumpul dan berserikat," sambung Anies.

https://m.detik.com/news/berita/4562585/anies-soal-unjuk-rasa-22-mei-kebebasan-berkumpul-berserikat-dilindungi-uu