TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai aparat keamanan sudah kelewatan dalam mengamankan rencana aksi 22 Mei 2019. Fadli mengingatkan bahwa polisi adalah alat negara dan bukan alat politik rezim untuk memukul lawan-lawannya.
Menurut Fadli demonstrasi adalah hak rakyat untuk menyatakan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi, termasuk demo untuk memprotes kecurangan pemilu. Namun, kata dia, masyarakat yang ingin menyampaikan sikapnya tak hanya dihalang-halangi, tapi juga diintimidasi.

"Masyarakat ditakut-takuti dengan kemungkinan adanya aksi teror bom oleh teroris. Selain itu ada sweeping, razia dan pencegahan masyarakat yang akan datang ke Jakarta," ujar Fadli Zon lewat keterangan tertulisnya, Ahad, 19 Mei 2019.
Menurut Fadli, sikap aparat terlalu berlebihan. Seharusnya polisi, ujar dia, memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat yang hendak menuntut hak-hak konstitusional, bukan justru malah memberikan teror verbal semacam itu. "Rakyat bukan musuh. Aparat kepolisian harus ingat semboyan melindungi dan mengayomi," ujar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.
Menjelang rekapitulasi nasional Pemilu 2019, Fadli meminta agar pemerintah serta polisi tidak membuat stigma negatif terhadap aksi unjuk rasa masyarakat. “People power itu merupakan bagian dari demokrasi. Biasa-biasa saja. Demonstrasi adalah salah satu bentuk ekspresi demokrasi. Jadi, berhentilah membuat stigma negatif dan menyeramkan. Kecuali, kita memang hendak kembali ke jalan otoritarian," ujar Fadli.
Pemerintah memang tengah bersiap siaga menghadapi aksi massa pro-Prabowo pada 22 Mei 2019. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah mendeteksi kemungkinan adanya suatu kelompok yang mengambil keuntungan pada hari penetapan hasil pemilu itu.
Menurut Moeldoko pemerintah mencoba menggagalkan upaya kelompok tersebut. Ditanya siapa kelompok yang dimaksud, Moeldoko mengaku tak bisa membeberkannya karena alasan keamanan. “Kelompok tertentu yang terlatih,” ujar Moeldoko memberikan petunjuk, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 20-26 Mei 2019.
Untuk itu, pemerintah melakukan segala cara untuk meredam konflik imbas aksi 22 Mei. Pemerintah, ujar Moeldoko, tidak ingin tragedi Trisakti (penembakan terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa pada 12 Mei 1998 menentang pemerintahan Soeharto, yang berujung pada tewasnya empat mahasiswa, selain ratusan yang luka-luka) berulang. "Kalau itu yang terjadi, ongkos demokrasi kita terlalu mahal," ujar Moeldoko.

http://id.opr.news/3126b6f15a4343d9_id