KPU tidak tinggal diam melihat kubu Prabowo-Sandi menyebutnya ada bentuk kecurangan dalam Pemilu 2019.

KPU justru balik menagih BPN Prabowo-Sandi membawa bukti-bukti kecurangan ke kantor KPU.

“Ya di bawa ke KPU (datanya), kan nyatanya sampai sekarang sudah 15 provinsi baik-baik saja,” ujar Komisioner KPU Hasyim Asy’ari dikutip Jawapos.com (Jawapos Grup/Pojoksatu.id), Selasa (14/5/2019).

Hasyim memastikan apapun tudingan yang diarahkan kepada KPU bisa dibuktikan dan diperlihatkan secara terbuka.

“Datanya saja kita cocokan, artinya begini kalau secara hukum cara berpikirnya siapa yang mendalilkan, maka dia harus membuktikannya,” jelasnya.

Hasyim menjelaskan sampai saat ini BPN belum membawa data-data adanya kecurangan di Pilpres 2019 ini. Sehingga apabila ada data kecungangan mengenai perolehan suara, KPU bisa langsung mencocokan dengan data di lapangan.

BPN Prabowo-Sandi menyatakan sikapnya menolak hasil penghitungan yang dilakukan KPU karena melihat banyaknya kecurangan.

Tim memastikan memiliki data yang akurat dan valid soal adanya kecurangan tersebut.

“Kami BPN bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi menolak hasil penghitungan suara di KPU yang sedang berjalan,” kata Ketua BPN Djoko Santoso.

Sementara Cawapres 02 Sandiaga Uno membeberkan berbagai bentuk kecurangan yang ditemukannya.

“Terutama di Jateng dan Jatim masyarakat disuguhi cerita gelombang tsunami amplop poitik uang,” katanya.

Bahkan Sandi mengatakan, ada kepala daerah yang dipasksa memenangkan pasangan tertentu di Pilpres. Mereka diancam bakal mendapatkan tindakan hukum. Hal ini jelas merusak demokrasi yang sudah dibangun lama.

“Kami mendengar laporan kepala desa dipaksa menggerakan untuk memiih paslon tertentu dengan ancaman tindakan hukum,” tegas Sandiaga.

Sumber: https://pojoksatu.id/news/berita-nas...ang-ke-kantor/