MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemungkinan mengikuti jejak Partai Amanat Nasional (PAN) dan Demokrat gabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menanggapi kabar tersebut, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengatakan, perlu ada oposisi untuk mengontrol kerja pemerintah.
hasto
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Hasto Kristiyanto. (Foto: merahputih.com/Fadli)

"Intinya pemerintahan itu kan memerlukan cek and ballance. Pemerintahan juga memerlukan fungsi yang meningkatkan kualitas demokrasi itu," kata Hasto di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).

Menurut Hasto, tak semua bisa bergabung ke pemerintahan.

"Dan sekali lagi ini pemilu belm lama semja masih berkonsentrasi pada pengawalan perhitungan kursi. Konfigurasi politk yang sebenarnya, itulah stelah KPU menetapkan itu lah yang akan menentukan arah dan kerjasama kita ke depan," jelas dia.

Hasto menganggap rekam jejak partai sangat diperlukan jika ingin bergabung ke pemerintahan.

[img]https://merahputih.com/media/6d/74/56/6d7456f35d680f43c2bee2a2f73f4bf2.jpg
[/img]

"Karena ini berbicara kabinet. Kabinet merupakan hak prerogatif dari presiden. Tapi untuk menentukan arah koalisi, itu kan juga ditekan oleh agenda ke depan 2020 dalam pilkada serentak yang akan datang itu bagainana, itu yang akan kami bahas lebih lanjut," imbuh politikus PDIP ini. (Knu)