Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengatakan rencana pemindahan ibu kota memiliki urgensi tersendiri. Namun menurutnya harus ada referendum atau jajak pendapat.

Sandi menyebut isu ini telah lama dilontarkan. Ia berharap ada kajian yang lebih komprehensif dari berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial dan budaya juga dilakukan demi kepentingan masyarakat.

"Saya lihat ada [urgensinya]," ucap Sandi saat ditemui di kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur, Selasa (30/4).

Sandi menilai dengan urgensi yang melibatkan seluruh aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat seperti biaya hidup dan lapangan pekerjaan, maka seharusnya keputusan itu dikembalikan kepada masyarakat.

Sandi kemudian mengatakan kajian yang pernah dilakukan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas seharusnya disosialisasikan juga kepada masyarakat.

"Menurut saya harus dikembalikan juga ke masyarakat karena ini keputusan yang sangat strategis, jadi harus ada referendum," ucapnya.

Sandi mengatakan wacana yang telah ada sejak periode pemerintahan Presiden Sukarno ini juga harus dikaji dari sisi pelayanan masyarakat. Menurutnya, saat ini pelayanan masyarakat sudah dilengkapi dengan penggunaan teknologi. 

Oleh karena itu, hal ini juga harus dipertimbangkan untuk mengukur sisi pembiayaan.

"Jadi kalau kita memindahkan fisik ibu kota itu harus dilihat juga dari relevansinya dari segi cost, biayanya berapa, dan apakah efektif apalagi sekarang kita sudah punya semuanya dengan layanan digital," ujar dia.

Rencana pemindahan ibu kota mencuat kembali setelah Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ibu kota ingin dipindahkan mengingat Indonesia perlu menciptakan pusat perekonomian baru yang selama ini terpusat di Jakarta khususnya, dan Jawa pada umumnya.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat, yaitu Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang juga sempat menjadi kandidat ibu kota pada era Presiden Sukarno.

Sumur