TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasannya merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 soal Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan  atau PBB atas NJOP di bawah Rp 1 milliar.

Menurut Anies, revisi pergub merupakan hal yang rutin dilakukan tiap tahun. "Yang penting pada 2019, itu (PBB) tetap dibebaskan, itu dulu yang penting," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 22 April 2019.

Dalam Pergub Nomor 38 Tahun 2019 tentang revisi Pergub DKI Nomor 259 Tahun 2015 dijelaskan dalam Pasal 4A bahwa gratis PBB bagi lahan atau gedung dengan NJOP (nilai jual objek pajak) di bawah Rp 1 miliar hanya berlaku sampai 31 Desember 2019. Pembebasan PBB dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar diatur dalam Pasal 2.

Artinya, pada 2020 rumah, rusunami, dan rusunawa dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar wajib membayar PBB. Anies mengesahkan pergub baru itu pada 15 April 2019.

Menurut Anies, revisi pergub sejalan dengan program DKI yang tengah melakukan fiskal kadaster atau pendataan ulang seluruh bangunan. Dia menuturkan saat ini banyak sekali informasi tentang bangunan di Jakarta yang tidak akurat sehingga membutuhkan penghitungan ulang.

"Ketika fiskal kadaster selesai, maka kami akan punya data lengkap dari situ. Kami akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif," ujar Anies.

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 milliar dikeluarkan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Ia mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meringankan warga Jakarta yang harus membayar pajak rumah dengan harga mahal.

sumber


Kadang ane bingung ame gubernur pilihan umat 212, udeh bener itu aturan gak perlu bayar PBB untuk NJOP dibawah 1 milyar kenape dirubah, katanye ngedukung rakyat kecil...

Atau ngejar pendapatan daerah biar gubener dapet fee nya gede... bersyukurnya rakyat jakarta cepet sadar di pilpres kemarin Jokowi menang di DKI...