Jakarta, CNBC Indonesia - Utang pemerintah pusat pada Maret 2019 mencapai Rp 4.567 triliun. Jika dibandingkan pada Februari 2019 utang tersebut meningkat Rp 1 triliun.

Namun jika dibandingkan Maret 2018, dalam setahun utang pemerintah pusat naik Rp 431 triliun atau 10,4%.

"Utang Rp 4567 triliun [Maret 2019], bulan Februari 2019 lalu 4.566 triliun. Jadi nambah Rp 1 triliun. Karena jatuh tempo juga di bulan ini," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Luky Alfirman, di Gedung Kemenkeu, Senin (22/4/2019).


Berdasarkan data APBNKita April 2019 yang memuat laporan APBN di Maret, terlihat realisasi defisit APBN dan keseimbangan primer masih terkendali. Masing-masing mencapai 0,63% dari PDB dan sebesar negatif Rp 31,4 triliun.

Sementara posisi utang dalam data tersebut diklaim masih pada level aman di 30,1% dari PDB yang masih lebih rendah dari batas maksimum sebesar 60% sebagaimana Undang-undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003.

"Pemerintah secara konsisten melakukan pengelolaan utang yang prudent dan produktif antara lain dengan menjaga rasio utang dalam batas aman, meningkatkan efisiensi atas pengelolaan utang, mendorong pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, serta menjaga keseimbangan pengelolaan utang."

"Pemerintah juga berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan."

"Dengan APBN yang kredibel diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian. Pada gilirannya, akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi," demikian kutipan dari APBN Kita di April 2019.


sumur


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-naik-rp-431-t

astagfirullah