Mandatory Bio-diesel 20% atau lebih dikenal dengan B20 baru saja diterapkan pada 1 September 2018. Namun kini pemerintah sudah membuat ancang-ancang menuju B100. Artinya, akan ada bahan bakar 100% biodiesel pengganti solar. Target Menteri Badan Usaha Milik Negara tiga tahun lagi atau pada 2021, Indonesia sudah bisa memproduksi B100.

Walaupun sudah ditetapkan target tiga tahun lagi Indonesia harus mampu memproduksi B100, tidak banyak yang optimistis bahwa goal tersebut tercapai. Apalagi ketika bicara penggunaannya. Pengguna biodiesel masih belum siap menggantikan solar dengan B100. Menggantikan full solar masih makan waktu, kalau kita belum bisa menggantikan fuel solar semua, mungkin sebaiknya bikin fuel-nya B5O.



Perusahaan pelat merah PT Pertamina menjadi tumpuan pemerintah untuk merealisasikan B100. Perseroan telah menjalin kerja sama dengan ENISpA, perusahaan energi asal Itali. Perjanjian kerja sama yang diteken pada 3O Januari lalu itu terkait dengan pengembangan green refinery. Bu Nieke Widyawati (Dirut Pertamina) sudah buat perjanjian awal dengan ENI untuk membangun refinery di Plaju. CPO menjadi B5O, tapi targetnya nanti ke B100. Pertama-tama dicoba investasi US$800 juta.

Poin penting dari kesepakatan pengembangan green refinery ini adalah memaksimalkan potensi energi terbarukan di Indonesia, sekaligus upaya mewujudkan kemandirian energy nasional. Jadi, Pertamina memproses CPO di kilang green refinery milik ENI di Italia yang menghasilkan bydrotreated vegetable oil (HVO) menjadi campuran diesel fuel. Pertamina dan ENI juga mendiskusikan peluang memproduksi HVO di Indonesia.

Target tiga tahun B100 pun bukan tanpa dasar. Target ambisius tersebut mengacu pada konversi kilang Plaju yang dulu memproduksi solar dan premium menjadi biodiesel. Butuh tiga tahun hingga kilang mampu memproduksi B 100.



Namun, kesiapan pasokan Pertamina jangan diartikan Indonesia sudah siap menerapkan BlOO sebagai pengganti energi fosil. B100 terealisasi jika ada pertemuan pasokan dan permintaan. Pertanyaannya, apakah pasarnya siap? Untuk B2O saja masih ada beberapa industri minta waiver. Ada industri alat berat, pertahanan, karena mesinnya tidak bisa. Jadi, ketika match supply dan demand, di situlah B100 terjadi.

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menilai penerapan B100 dalam jangka tiga tahun tidak realistis. Wakil Ketu Aptrindo, Kyatmaja Lookman, mengungkapkan bahwa penggunaan biofuel masih tidak sesuai dengan kondisi kendaraan Indonesia saat ini. B100 kadar airnya tinggi, sedangkan kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan solar. Kelemahan lain dari biofuel adalah
tingkat detergensinya tinggi.





Mesin kendaraan yang ada saat ini tipikalnya tidak memiliki ketahanan korosif yang tinggi. Jika ingin menggunakan B100, maka mesinnya wajib disesuaikan dengan karakter B100. Perlu kendaraan yang lebih corrosive resistant, sedangkan yang sekarang desainnya diperuntukkan bagi solar biasa.

Jangankan B100, untuk implementasi B20 saja Aptrindo masih menguji dampaknya terhadap mesin kendaraan keluaran 2016 ke atas. Sebetulnya, pemerintah sudah mengetesnya pada kendaraan kecil. Ini yang disayangkan Aptrindo, karena konsumen solar terbesar justru truk komersial.

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia(Gaikindo) mengingatkan agar pemerintah tidak secepat kilat melompat dari B20 ke B100 karena kalau harus mengubah struktur engine utama tentunya akan sangat mahal.

Tak ada keluhan serius terkait penggunaan B20 dari konsumen. Kalaupun ada, berasal dari pengguna kendaraan lama atau tua. Sebab, keluaran lama memiliki kerak yang cukup tebal dalam mesin sehingga ada penyumbatan.



Sementara itu, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menilai positif implementasi B20. Harga tandan buah segar (TBS) terkerek, sempat mencapai Rp2.000 per kilogram, meski merosot lagi akibat faktor eksternal. Pertanda harga sawit masih bergantung pada pasar luar.

Selain akan menambah serapan domestik, program B100 juga akan mengurangi ketergantungan sawit Indonesia pada pasar di luar negeri. Hampir 70% hasil kelapa sawit masih dijual keluar, baik dalam bentuk CPO maupun turunannya.