Indonesia waspada korupsi !! Banyaknya politik bagi-bagi kue dan juga parpol yang di punya oleh pengusaha. Maka tak jarang proyek-proyek yang dilakukan disunat untuk golongannya atau pribadi.



Sudah bukan rahasia lagi dengan banyaknya parpol maka pemilihan lewat jalur money politik pun semakin marak, menjadi wakil dari parpol tentu saja tak semudah yang dikira harus mengeluarkan banyak biaya bila ingin maju menjadi kandidat di pemilihan nanti.

Sesudah terpilih hasrat untuk balik modal pun tinggi, jangankan untuk mengurusi rakyat mengurus perut sendiri saja belum tentu balik modal. Maka dibuatlah proyek-proyek mega bintang yang akhirnya banyak terseok-seok di akhir proyek.



Seperti contohnya pembangunan mega proyek Hambalang, banyak orang-orang penting sebagai pejabat negara masuk kandang. Proyek e KTP pun sama menuai kontroversi hingga drama banyak terjadi. Yang bersalah buru-buru bikin dagelan hingga akhirnya tetap masuk bui, fenomena korupsi di Indonesia ini memang sudah akut.

Banyak mantan napi korupsi kembali mencalonkan diri !! Busyett dah apa ga malu ?? budaya malu saat ini sudah hilang dari bumi pertiwi. Berita terbaru saat ini pun ada petinggi parpol yang tertangkap OTT dari KPK di Surabaya bukan main-main ketua umum partai pun terciduk kasus korupsi.



KPK pun berceloteh hampir 69% yang tertangkap oleh mereka adalah orang yang berlatar belakang parpol. Sudah jelas disini parpol itu menyumbang orang yang salah untuk menjabat negeri ini.

Solusinya hapuskan banyak parpol cukup dua saja seperti yang dianut negara Amerika, jadikan sistem negara ini dengan sistem presidensial dimana kekuasaan Presiden absolute di pilih oleh rakyat, parlementer atau legislatif tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan sang pemimpin tertinggi negara ini. Kekuasaannya tak bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan oleh pihak legislatif.



Mengapa harus di hapus banyak parpol ? Percuma tak signifikan karena nantinya para pendukung Presiden akan minta jatah kursi di pemerintahan. Jadi Presiden tak bisa memilih orang yang profesional dalam kabinetnya karena banyak kepentingan. Dengan banyaknya parpol pun dinilai Presiden keputusannya masih terkekang oleh kepentingan parpol pendukung, langkahnya pun tertahan untuk memajukan negara.



Bahkan uang negara habis untuk memdanai para parpol yang saya rasa tak banyak membawa perubahan, kalau dilebur menjadi dua atau tiga parpol seperti dulu. Maka hal ini dirasa lebih mudah dalam mengambil kebijakan karena keputusan Presiden di dukung penuh oleh parpol pendukung dan satu suara, maka proyek untuk korupsi dari ketua umum yang rata-rata pengusaha bisa di minimalisir.

Setujukah kamu bila banyak Parpol dilebur jadi sedikit ??




Tulisan pendapat pribadi

Sumber tulisan.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sist...m_presidensial


https://m.merdeka.com/peristiwa/kpk-...-umum-ppp.html

https://nasional.kompas.com/read/201...elakang-parpol