Jakarta, CNN Indonesia -- Agum Gumelar mengklaim tahu nasib para aktivis 1998 yang disebut dihilangkan secara paksa oleh Tim Mawar Kopassus. Mantan Danjen Kopassus itu mengaku tahu setelah mengorek informasi dari anggota Tim Mawar.

Tim Mawar adalah kelompok tak resmi di Kopassus yang dituduh bertanggungjawab atas penghilangan belasan aktivis 1998.

Kata Agum, sebagai mantan Danjen Kopassus dirinya melakukan pendekatan kepada anggota Tim Mawar untuk menggali informasi seputar penculikan.

Langkah itu ditempuh ketika dirinya menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP dibentuk untuk mengusut kasus penculikan aktivis. Hasilnya, Agum mengaku tahu bagaimana korban penculikan itu dibunuh dan dibuang.

"Tim Mawar yang melakukan penculikan itu bekas anak buah saya juga, dong. Saya juga melakukan pendekatan dari hati ke hati," kata Agum dalam sebuah diskusi yang rekamannya diunggah oleh Ulin Ni'am Yusron.

"Ketika dari hati ke hati dan mereka, di sinilah saya tahu bagaimana matinya orang-orang itu, di mana dibuangnya. Saya tahu," ujarnya menambahkan.

Agum yang kini anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu tak merinci lebih lanjut soal keberadaan aktivis yang diculik itu. Dia hanya mengatakan hasil penyelidikan DKP dalam kasus penculikan membuktikan ada kesalahan yang dilakukan oleh Danjen Kopassus saat itu, Prabowo Subianto yang kini maju sebagai calon presiden.

Prabowo disebut Agum terbukti melakukan pelanggaran berat. Karena hal itulah DKP kemudian mengeluarkan rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer.

Rekomendasi pemberhentian Prabowo dari dinas militer, disebut Agum, ditandatangani oleh semua anggota DKP yang berjumlah tujuh orang. Termasuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang kini menjabat Ketua Umum Partai Demokrat.

Di Pilpres 2019, Demokrat memutuskan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Terkait tuduhan pelanggaran HAM itu, kubu Prabowo sudah memberikan bantahan.

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzhar Simanjuntak, menyatakan tidak pernah ada satu bukti atau pengadilan mana pun yang menyatakan Prabowo berkaitan dengan kasus HAM masa lalu.

"Tidak pernah, tidak pernah ada pengadilan mana pun yang menyatakan [Prabowo langgar HAM], itu kan isu yang memang selalu diangkat setiap lima tahun, tapi tidak pernah ada bukti," ujar Dahnil. (wis)
Dalang
===============

Meskipun Dahniel adalah Ketua Koordinator BPN, namun Dahniel tidak mengalami langsung tahun 98 sebagai aktivis. Sebaiknya dia tidak banyak berkomentar soal 98 yang bukan ranahnya. Tahun 1998 Dahniel masih berumur 17 tahun, masih jadi anak bawang.

Ketika Agum Gumelar, Subagyo HS dan Susilo Bambang Yudhoyono menandatangan pemecatan Prabowo, itu jelas berdasarkan fakta otentik yang diperoleh oleh DKP, bukan berdasarkan asumsi dan kebencian. Bukan juga karena rumor bahwa SBY pernah 'dihajar' Prabowo waktu masih di AKABRI lantas SBY dendam. Buktinya SBY sekarang mendukung Prabowo, meskipun dukungan SBY kelihatan setengah hati dan terpaksa karena dicampakan Mega untuk bergabung di koalisinya. Atau juga untuk menghindari hukuman KPU karena bersikap abstain dalam urusan dukungan untuk memenuhi syarat tertentu sebuah partai dalam pilpres ini.

Masih ingat dengan ucapan Kivlan Zein yang bilang bahwa dia tahu persis dimana kuburan para aktivis itu? Nah pertanyaannya, apakah Kivlan tahu kuburan para aktivis itu juga dari Tim Mawar ataukah ada bocoran dari dalam kalangan DKP, ataukah justru tahu dari Prabowo sendiri? Yang terakhir ini sepertinya mustahil.

Tapi seharusnya Agum Gumelar dihadapkan satu meja berseberangan dengan Kivlan Zein dalam sebuah forum yang disiarkan langsung oleh sebuah TV Nasional, agar kasus penghilangan aktivis tahun 1998 tidak berlarut-larut dan menjadi bola liar yang bisa dipakai kesana kemari untuk menghantam.

Seharusnya pengungkapan kasus penghilangan aktivis adalah semata-mata untuk meluruskan sejarah kelam bangsa ini, membasuh institusi TNI yang pernah dianggap menjadi bagian dari sebuah rezim di negeri ini untuk menghantam siapapun yang berseberangan dengan penguasa, tentunya dalam koridor politik, bukan dalam koridor ideologi. Kalau bicara soal ideologi komunis, khilafah, atau separatis, maka TNI harus tetap terdepan menjadi garda bangsa ini.

Dokumen DKP adalah point penting untuk mengungkap seberapa jauh Prabowo bermain. Meskipun rumor alasan menyelamatkan bangsa pernah terdengar jauh-jauh hari, tapi alangkah naif jika mereka, para aktivis-aktivis muda ini dihilangkan nyawanya secara paksa, sebab mereka bukan dalam kapasitas sebagai pemberontak, bukan berafiliasi pada partai terlarang, apalagi bersenjata.

Setelah Agum Gumelar berkata bahwa dia tahu persis dimana kuburan para aktivis itu, pastinya Agum Gumelar juga tahu alasan utama para anggota Tim Mawar menghilangkan nyawa para aktivis itu dan siapa yang memerintah mereka.

Ini yang jadi landasan mengapa Agum Gumelar tidak mendukung Prabowo, dan bereaksi keras atas majunya Prabowo dalam pilpres.

Tinggal tunggu Kivlan yang kemarin sesumbar ingin menguliti Wiranto dalam sebuah forum terbuka.

Kumpulan Jenderal Bintang 4 versus Kumpulan Jenderal Bintang 3. Dan Kumpulan Jenderal Bintang 4 itu adalah mantan-mantan petinggi TNI yang telah purna tugas dengan gemilang dan menduduki jabatan tinggi dan tertinggi di TNI.

Siapa yang benar?