Jakarta - Gubernur DKI Anies Baswedanmenerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) baru soal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Berapa anggaran yang disiapkan untuk perubahan aturan ini?

Peraturan baru soal TGUPP itu adalah Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Aturan itu diteken Anies pada 19 Februari 2019. Aturan ini menggantikan Pergub 187 tahun 2017 yang sebelumnya juga sudah diubah dalam Pergub 196 Tahun 2017.

Dalam Pergub sebelumnya, keanggotaan TGUPP dibatasi sejumlah 73 orang. Jumlahnya juga sudah ditentukan per bidang. Berikut bunyi aturannya:

Pasal 19
Keanggotaan TGUPP paling banyak 73 (tujuh puluh tiga) orang yang terdiri dari:
a. 7 (tujuh) orang anggota bidang pengelolaan pesisir;
b. 7 (tujuh) orang anggota bidang ekonomi dan lapangan kerja;
c. 7 (tujuh) orang anggota bidang harmonisasi regulasi;
d. 7 (tujuh) orang anggota bidang pencegahan korupsi; dan
e. 45 (empat puluh lima) orang anggota bidang percepatan pembangunan.

Pasal 20
Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur :
a. PNS; dan
b. Non PNS. 

Aturan tersebut diubah di Pergub 16 Tahun 2019. Kini, jumlah anggota TGUPP tidak dibatasi melainkan disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, jumlahnya bisa kurang maupun lebih dari 73 orang. Berikut bunyinya:

Pasal 17
1. Keanggotaan TGUPP dapat terdiri dari unsur:
a. PNS; dan/ atau
b. Non PNS.

2. Jumlah keanggotaan TGUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah.

Anies mengatakan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur TGUPP. Dia menyebut pergub baru itu hanya mengubah aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar bisa bertugas dalam struktur TGUPP.

"Oh nggak (perubahan), sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada di situ," kata Anies seusai acara peresmian di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019).

Pergub itu juga mengatur tunjangan atau pengganti transpor untuk anggota TGUPP. Namun Anies menyebut uang itu hanya masalah teknis.

"Ya itu sih teknis saja," ucap Anies.

Fraksi PDIP DKI meyakini Anies memang berniat menambah TGUPP. PDIP mengkritik proses rekrutmen hingga ketidakpercayaan Anies pada SKPD. 

"Iya, kalau nggak mau tambah nggak ubah (Pergub TGUPP)," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat dihubungi, Senin (11/3/2019). 

Gembong menilai peraturan baru ini akan menambah anggaran daerah. Apalagi pembiayaan tidak diambil dari dana operasional gubernur. 

"Sudah pasti (membebani) karena anggaran melekat di APBD. APBD yang notabenenya bukan dikelolakan oleh dana operasional gubernur. (Periode) tahun sebelumnya, itu sebagian dikeluarkan oleh dana operasional gubernur. Sekarang, murni APBD yang dikelola Bappeda. berapapun jumlah TGUPP, diambil APBD yang ditempel di alokasi anggaran Bapeda," ucap Gembong.

Dalam rapat dengan DPRD DKI pada November 2018 lalu, anggaran TGUPP di APBD DKI 2019 adalah Rp 20 miliar. Anggaran tersebut dikritik oleh sebagian anggota DPRD DKI.

"Kami meminta TGUPP tetap dianggarkan Rp 20 miliar. Mengingat kompleksitas kerja gubernur. TGUPP juga sudah ada di dua periode," kata Sekda DKI Saefullah dalam rapat Badan Anggaran di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2018).

Mendengar penjelasan tersebut, anggota DPRD DKI Bestari Barus mengajukan keberatan. Menurutnya, anggaran yang disediakan tak berbanding lurus dengan capaian Pemprov DKI.

Kita nggak anti TGUPP, tapi mengingat kinerja kurang baik, dinolkan saja. Pakai operasional gubernur kan cukup tinggi, bisalah," sebut Bestari.

Bestari juga mengkritik mantan anggota TGUPP yang bisa menjadi salah satu komisaris hingga direktur di BUMD. Dia menilai TGUPP sarat dengan kepentingan pribadi Gubernur DKI Anies Baswedan.(tor/fjp)



Komen dikit :
KJP dan KJP++ aja bobrok ini nambah transport pula buat Tim yang