Diakui atau tidak, keberadaan PKL yang konon katanya membuat pemandangan jadi sumpek, merampas hak pemakai jalan, mengurangi indahnya pemandangan kota, mempunyai manfaat ekonomi yang tidak kecil. Banyak keluarga yang menggantungkan hidupnya dari berdagang dengan titel PKL. Keterbatasan modal, menjadi alasan mengapa mereka memilih jalan seperti ini. Jika mereka ditanya, ingin punya kios permanen atau tidak? Jawabnya, jelas ingin.



Tapi duit dari mana untuk bisa menyewa tempat, apalagi di daerah yang strategis? Dengan pendapatan yang didapat pun belum tentu bisa menutup biasa sewa tempat. Maka jalan terbaik untuk mencari nafkah ya dengan menjajakan barang dagangan di pinggir-pinggir jalan yang strategis. Di sinilah akar masalah mulai muncul. Saat kebutuhan ekonomi warga (PKL) terbentur dengan kenyamanan dan ketertiban warga yang lain.

Bukan hanya warga, kadang dengan pemerintah pun terjadi gesekan. Tahu soal adipura? Penghargaan kota terbersih dari pemerintah pusat kepada kota terbersih di Indonesia. Jika Kepala Daerah, atau Pemerintah daerah sedang bertekad kuat untuk meraih thropy tersebut, tidak jarang keberadaan PKL adalah hal tabu yang harus disingkirkan. Keberadaan PKL yang dianggap sumber kekumuhan, akan mengurangi nilai penilaian dari tim penilai.



Lalu adakah cara untuk mensinergikan antara kepentingan PKL-Rasa nyaman masyarakat-Kebijakan Pemerintah? Jadi, kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi tetap jalan, masyarakat nyaman, dan penghargaan adipura juga bisa diraih. Saya rasa bisa yah. Asal ada niat dan kemauan yang serius dari tiga unsur. PKL tertib dan bisa menjaga kebersihan. Pemerintah menyediakan lahan mana yang cocok untuk PKL menggelar lapaknya, dan masyarakat pun bisa menikmati apa yang PKL jajakan.



Kebijakan yang diambil mantan Bupati Kudus Musthofa patut dijadikan acuan. Beliau menetapkan tanggal 5 Januari sebagai Hari PKL di Kudus.PKL Apa tujuan dibuatkan semacam perayaan khusus untuk PKL? Untuk memanusiakan mereka. Untuk menunjukkan bahwa keberadaan mereka dihargai dan diakui. Sebagai konsekuensi, mereka harus patuh pada aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Soal zona PKL, jam berdagang PKL dan pemeliharaan kebersihan lokasi jualan oleh PKL.

Sinergi seperti ini ternyata membawa dampak positif. PKL tetap bisa berjualan, masyarakat bisa menikmati ketertiban dan keteraturan karena ada aturan yang mengikat. Pemkab juga dapat thropy Adipura yang didambakan. Cerita nyaris sama pernah dilakukan mantan walikota Solo Joko Widodo yang merelokasi PKL Taman Banjarsari dengan kirab. Intinya, asal ada niat dan kemauan, setiap kepentingan akan bisa terakomodasi tanpa saling mematikan.

Well, PKL adalah bagian dari ekonomi kerakyatan. jangan bicara ekonomi kerakyatan jika yang direncanakan hanya membangun Mall dan pusat perbelanjaan baru. Yang perlu dipikirkan adalah, bagaimana menaikkan kelas PKL. Memberi mereka modal, pelatihan kepada mereka, mengapa tidak. Bagaiamana menurut anda? Salam Damai



Merdeka!

Sumber Referensi : sini
Sumber Gambar : sini, sini, sini, sini