JawaPos.com - Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berlebihan sesumbar ambilalih divestasi saham PT Freeport Indonesia sebagai bagian dari semangat nasionalisme.

"Yang kita persoalkan adalah klaim berlebihan bahwa pengambilalihan PT Freeport bagian dari nasionalisme. Itu lebay. Itu transaksi jual beli saham biasa," kata Sudirman kepada wartawan di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/2) malam.

Merujuk pada laporan Freeport McMoran di bursa Amerika Serikat pada Januari 2019, mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) era Jokowi ini menilai pembelian mayoritas saham PT Freeport justru merugikan Indonesia.

"Dalam laporan itu disebutkan, meski Pemerintah Indonesia kuasai 51 persen saham, tetapi kontrol manajemen dan operasional masih di tangan PT Freeport. Mayoritas benefit ekonomi juga masih di tangan PT Freeport. Itu ditulis dalam perjanjian jual beli saham. Kami akan minta pemerintah untuk buka apa saja isi kontrak itu," beber Sudirman.

Senada dengan Sudirman, mantan staf khusus Kementerian ESDM Muhammad Said Didu mengatakan, pembelian mayoritas saham PT Freeport justru membuat buntung Indonesia. Mengingat kewajiban Freport di bidang lingkungan hidup mencapai ratusan triliun rupiah.

Selain itu, lanjut Said, sebagai pemegang saham Indonesia juga harus menanggung kewajiban investasi pengembangan tambang bawah tanah dan smelter.

"Siapapun pemerintahannya, pengambilalihan PT Freeport ini pasti terjadi. Tinggal tunggu waktu. Yang terjadi sekarang justru PT Freeport yang ketiban untung. Dia dapat uang cash triliunan rupiah dari penjualan saham, dia dapat hak pengelolaan dan pengendalian, hingga Freeport juga terbebas dari tuntutan kerusakan lingkungan. Sementara Indonesia, dapat utang baru," kata Said.

Said menilai, pengambilalihan PT Freeport oleh pemerintah Joko Widodo yang terkesan buru-buru ini demi kepentingan pencitraan jelang pemilu. Dia pun meminta agar pemerintah menghentikan segala bentuk pencitraan yang justru membawa kerugian bagi rakyat.

"Kasus Freeport ini dijadikan target politik bahwa ini harus berhasil sebelum akhir 2018, supaya bisa jadi bahan kampanye. Tapi carilah bahan kampanye yang tak merugikan negara," pungkasnya.

sumber

Presidennya lebay, pendukungnya lebih lebay lagi.. Gara2 kata "presiden baru" rusak satu perusahaan unicorn indonesia.