alexa-tracking
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
Pengumuman! Mau dimodalin 25 Juta untuk acara komunitas? Ceritain aja tentang komunitas lo di sini!
1024
1024
KASKUS
51
244
5 stars - based on 5 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5c5a5b0c09b5ca50a524f679/hati-hati-pinjam-uang-di-fintech-3000-peminjam-dirugikan
Lapor Hansip
06-02-2019 10:57
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan
Past Hot Thread
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan

Jumlah peminjam yang dirugikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi finansial (tekfin) atau lebih populer dengan sebutan fintech semakin meningkat. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, misalnya, telah menerima permintaan bantuan hukum dari 3.000 peminjam yang merasa dirugikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.


Pengacara Publik LBH Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora, dalam diskusi bertajuk ”Peran Negara dalam Melindungi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online” di kantor LBH Jakarta, Senin (4/2/2019) sore, mengatakan, jenis pelanggaran yang diadukan ke LBH Jakarta antara lain bunga pinjaman yang terlampau tinggi dan cara penagihan utang dengan menghubungi orang-orang dalam daftar kontak di gawai peminjam, bahkan menyebarkan foto peminjam di media sosial.

Ini bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan itu memiliki akses ke data pribadi peminjam yang ada di gawai melalui aplikasi tekfin yang diunduh di Google Play Store ataupun App Store. Calon peminjam kerap tidak memperhatikan pemberitahuan yang muncul sebelum mengunduh aplikasi. Otoritas Jasa Keuangan, menurut Nelson, telah meminta data laporan yang diterima LBH Jakarta pada pertemuan 14 Desember 2018. Namun, sebelum menyerahkannya, dia meminta kejelasan terlebih dulu mengenai data apa saja yang diminta OJK, cara pemberian data, serta mekanisme penyelesaian sengketa nantinya.

”Surat itu kami kirimkan pada 10 Januari dan langsung diterima, tetapi sampai sekarang belum ada jawaban. Kami tidak bisa memberikan begitu saja data yang dipercayakan masyarakat kepada kami. Penyelesaian laporan jadi membingungkan,” katanya.

Selain Nelson, hadir pula dalam diskusi itu komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Choirul Anam, dan Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing. Menurut Choirul, cara-cara penagihan utang perusahaan tekfin itu bentuk pelanggaran hak atas rasa aman dan privasi.

Dia pun mendesak OJK untuk menghentikan aktivitas perusahaan tekfin yang tak terdaftar.
”Apa manfaatnya menyebut yang terdaftar legal dan yang tak terdaftar ilegal jika yang ilegal tetap dibiarkan beroperasi? Yang menentukan sebuah perusahaan boleh atau tidak boleh beroperasi itu bukan asosiasi, melainkan OJK sebagai pemegang otoritas,” katanya.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia David Tobing menambahkan, pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan penyalahgunaan atas kondisi sebagian besar masyarakat yang tak paham sistem tekfin. Maka dari itu, pemerintah perlu mengawasi lebih ketat.

Apalagi industri tekfin terus berkembang. Akhir tahun 2018, total pinjaman daring mencapai Rp 22 triliun yang disalurkan melalui 9 juta kali transaksi. Total peminjam mencapai 3 juta.

Sebaliknya, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) justru menilai berkembangnya industri tekfin ini menunjukkan kepercayaan antara perusahaan tekfin dan peminjam uang. Ini seperti disampaikan oleh Wakil Ketua AFPI Sunu Widyatmoko saat jumpa pers, Senin pagi.
Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan



Ketua Bidang Pendanaan Multiguna AFPI Dino Martin menambahkan, AFPI juga sudah menerima pengaduan dari para peminjam terhadap 28 perusahaan melalui laporan di laman resminya, surat elektronik, dan telepon. Namun, di antara 28 perusahaan itu, hanya dua perusahaan yang terdaftar sebagai anggota AFPI. Kini, anggota AFPI berjumlah 99 perusahaan.


”Jenis pelanggarannya adalah penagihan kredit yang enggak beretika. Setelah kami cek ke dua perusahaan anggota, mereka hanya mengirimkan SMS yang menyatakan akan melakukan field collection (penagihan langsung) sehingga membuat peminjam merasa terancam. Beda dengan yang lain,” kata Dino.

Ketua Harian AFPI Kuseryansyah berharap, LBH Jakarta menyampaikan perusahaan-perusahaan tekfin yang dilaporkan peminjam. Jika tidak, AFPI kesulitan menindak perusahaan-perusahaan yang memang melanggar.
LBH Jakarta pun diharapkannya bersikap adil. ”LBH Jakarta seharusnya bersikap adil terhadap semua stakeholder dalam menyikapi dugaan pelanggaran penyelenggara pendanaan. Bukan hanya para korban yang didengarkan, tetapi juga penyelenggara (perusahaan pendanaan),” kata Kuseryansyah.

Sunu Widyatmoko menambahkan, laporan yang masuk ke AFPI akan diselesaikan secara mandiri oleh komite etik AFPI.

”Komite etik ini lembaga independen yang terdiri dari praktisi hukum, mayoritas pengacara. Jika terbukti melanggar code of conduct asosiasi, kami dapat beri sanksi berupa pembekuan keanggotaan AFPI,” kata Sunu.

Kepatuhan terhadap kode etik berbisnis termasuk diawasi komite etik. Perusahaan anggota AFPI dilarang mengakses buku telepon, daftar panggilan, SMS, serta galeri foto di ponsel peminjam uang. Sebab, informasi pribadi ini dapat disalahgunakan.

Namun, Sunu mengingatkan komite etik dan sanksi dari AFPI hanya berlaku untuk perusahaan tekfin yang terdaftar sebagai anggota AFPI. Sementara perusahaan yang tak terdaftar di AFPI ataupun OJK dapat langsung dilaporkan ke kepolisian.

Direktorat Cyber Crime Badan Reserse Kriminal Polri, menurut Sunu, perlu dilibatkan pula dalam penyelesaian laporan-laporan yang diterima LBH Jakarta.

”Pencemaran nama baik itu masuk ranah UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,” ujar Sunu.

Terkait permintaan AFPI agar LBH menyampaikan perusahaan tekfin yang diadukan ke LBH, Nelson mengatakan, penyerahan data kepada AFPI untuk penyelesaian sengketa ini tidak tepat. Sebab, OJK yang berwenang untuk mengatur dan mengawasi penyedia jasa keuangan serta melindungi kepentingan peminjam. Ini diatur dalam Pasal 4, 5, dan 6 UU No 21/2011 tentang OJK.

Pada 23 Januari lalu, OJK menunjuk AFPI sebagai asosiasi resmi penyelenggara pinjaman daring. Semua pengembang aplikasi pinjaman harus menjadi anggota AFPI. Aplikasi yang tak terdaftar di OJK dan AFPI dinyatakan ilegal.

”Kemudian menurut Pasal 21 Peraturan OJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital, pemberian sanksi dan verifikasi diserahkan ke AFPI. Itu bentuk penyerahan kedaulatan negara pada swasta. Seharusnya negara tidak melepas tanggung jawab begitu saja,” kata Nelson.

Hati-hati Pinjam Uang di ”Fintech”, 3.000 Peminjam Dirugikan



7
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 8
Lapor Hansip
11-02-2019 15:03
udah ngutang. . galak pulak emoticon-Blue Guy Bata (L)
5
Lapor Hansip
11-02-2019 15:03
Risiko dana cepat
1
Lapor Hansip
11-02-2019 15:05
hati2 ,,. aplikasi sejenis Home credit juga ,. minta narik data no.telpon Hp ,.

SAYA SARANKAN JIKA MELAKUKAN PEMINJAMAN ,. JANGAN PERNAH INSTALL APLIKASINYA ,.
APAPUN YANG TERJADI ,. WALAUPUN DISURUH ..

HAK ANDA UNTUK TIDAK INSTALL ,.
Diubah oleh abdoes
0
Lapor Hansip
11-02-2019 15:06
njir.. ngeri ngeri sedap. di tiongkok ada yg jaminannya photo bokepnya loh. parah bener dah
1
Lapor Hansip
11-02-2019 15:06
serba salah... yg ngutang, mayoritas kek T A I juga sih lagian... udah ngutang kaga komit bayar, terus serasa jadi korban... situ sehat???
5
Lapor Hansip
11-02-2019 15:07
ane ga pernah pinjem uang , .malah yg sering minjemmin uang dan kagak balik
Diubah oleh indra.blora
6
Lapor Hansip
11-02-2019 15:10
ngutang nya gampang.. giliran ditagih pada ngilang..
2
Lapor Hansip
11-02-2019 15:12
pinjem uang dong bang...
buat modal usaaha dagang cilok... 🤣😄
1
Lapor Hansip
11-02-2019 15:12
intinya, jgn ngutang kalo buat keperluan konsumtif seperti gadget, mobil, dll...
hutanglah buat investasi seperti modal usaha atau rumah
2
Lapor Hansip
11-02-2019 15:13
Mudahan kita semua terhindar dari yg nama nya utang...
2
Lapor Hansip
11-02-2019 15:13
Quote:Original Posted By indra.blora
ane ga pernah pinjem uang , .malah yg sering di pinjimin uang dan kagak balik


Itu berkah bro, emoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grinemoticon-Big Grinrezeki dilimpat gandakan sama Yg Diatas bro.buat yg ngutang jangan dibalikin biar rezeki seret
1
Lapor Hansip
11-02-2019 15:15
ane pernah pinjem online di aplikasi "Pinyam Y*K"
jatuh tempo masih ada 2 hari udah di telponin, udah itu gak sopan bahasanya, pake segala ngancem2.

padahal di aplikasinya ada logo OJK nya, itu abal2 apa gimana ya?
dan juga, beberapa aplikasi pinjol banyak yang ngancem sebar data kalo gak di bayar pinjemannya.

ini bisa di laporin ke OJK gak sih?
2
Lapor Hansip
11-02-2019 15:16
waduh bisa ky gtu ye gan... emoticon-Takut
0
Lapor Hansip
11-02-2019 15:18
jangan sampe deh kena beginian

mending rajin investasi buat masa depan...

emoticon-Kaskus Lovers
0
Lapor Hansip
11-02-2019 15:21
trik pake pinjol adalah sediakan satu hp yg tdk ada kontaknya sama sekali.
jadi saat tdk bayar bingung kan tuh si pinjol mau hububgin siapa emoticon-Ngakak (S)
9
Lapor Hansip
11-02-2019 15:23
Quote:Original Posted By ngeri.tenan
jangan sampe deh kena beginian

mending rajin investasi buat masa depan...

emoticon-Kaskus Lovers


Iya gan bener banget, ane saranin di pegadaian gan , emoticon-Shakehand2
0
Lapor Hansip
11-02-2019 15:25
jangan berhutang jika tidak mampu membayar
0
Lapor Hansip
11-02-2019 15:27
Quote:Original Posted By slarkkk
trik pake pinjol adalah sediakan satu hp yg tdk ada kontaknya sama sekali.
jadi saat tdk bayar bingung kan tuh si pinjol mau hububgin siapa emoticon-Ngakak (S)


ga akan di approve gan, pengalaman teman sekedar testing mendaftar pake hape baru emoticon-Traveller

2
Lapor Hansip
11-02-2019 15:27
klo perlu sama sekali jangan gan, mau ada embel-embel OJK kek, BI checking kek, preet, lintah darat semua ini

Mana nih program pemerintah, AYO MENABUNG, kok melempem? masyarakatnya malah jadi banyak hutang sekarang, gara-gara gaya hidupnya sendiri
1
Lapor Hansip
11-02-2019 15:28
kata temen saiya jg gitu
mereka tau nomer kontak temen2nya
jd klo ndak bayar ya siap2 dipermalukan
0
Halaman 1 dari 8
icon-hot-thread
Hot Threads
Pilih Capres & Caleg
hti-diduga-menyusup-ke-pks
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.