JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah meloloskan sepuluh partai untuk ikut Pemilu 2014 nanti. Satu diantaranya adalah partai Hanura. 

Partai besutan mantan Jendral TNI, Wiranto ini telah melakukan konsolidasi organisasi jauh hari sebelumnya. Itu kenapa Hanura tidak kesulitan memenuhi berbagai syarat verifikasi yang jauh lebih berat dari sebelumnya. 

Untuk kesekian kalinya, mantan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masa kepemimpinan Abdurahman Wahid ini berniat mencalonkan diri sebagai presiden.

Pemimpin Redaksi MNC News, Arya Sinulingga berkesempatan melakukan wawancara dengan Wiranto. Dia bercerita banyak hal, dari mulai mengapa tak ambil kesempatan untuk jadi presiden saat Soeharto lengser hingga menuturkan penculikan yang diduga dilakukan Prabowo dan kenapa mantan Panglima Kostrad itu dipecat. 

Berikut hasil wawancara Arya dengan Wiranto dalam acara One on One, MNC News.
 
Arya Sinulingga: Hanura menjadi partai peserta pemilu di 2014. Menurut anda faktor apa yang membedakan Hanura dengan partai lain yang tidak lolos? Banyak partai lama tidak lolos.

Wiranto: Memang persyarataan kali ini lebih ketat dibandingkan dengan verifikasi beberapa tahun lalu. Ada peningkatan persentase, baik dari tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga kecamatan. Partai-partai yang tidak lengkap sulit untuk melengkapi itu. Hanura kebetulan sudah dua tahun ini melaksanakan konsolidasi organisasi. Bukan karena kami mengantisipasi. Tapi kami menangkap politik tanpa organisasi yang solid dan merakyat tidak mungkin menang.

Kedua, kita mempunyai hampir seribu kader di seluruh Indonesia tersebar di seluruh walikota yang tentunya mereka merupakan garda depan untuk membangun organisasi yang lengkap. Sehingga, mudah bagi kami menggembangkan organisasi yang ada.

Arya Sinulingga: Hanura lebih kuat di daerah dibanding di pusat. Apa karena itu Hanura bisa lolos?

Wiranto : Iya betul. Walaupun DPR pusat kami nomor sembilan.Tapi untuk DPRD kami nomor lima. Hampir seribu, itu yang memudahkan kami untuk bergerak.

Arya Sinulingga: Anda mengajak partai-partai yang tidak lolos untuk ikut Hanura. Tapi, apa mereka bisa mengikuti platfrom Hanura?

Wiranto: Ya mau tidak mau ya harus mengikuti. Karena memang konsep kami membangun Hanura memang berdasarkan dari satu keinginan agar para calon pemimpin dididik partai politik. Partai politik yang memiliki otoritas mendidik calon pemimpin sesuai dengan konstitusi kita. Mereka sudah kita biasakan untuk menggunakan hati nurani jangan sampai terjebak kepada adidium di partai politik bahwa partai politik itu kotor, bahwa di wilayah politik itu menghalalkan semua cara. Kalau ini terus kita biarkan, ya sama saja kita mendidik calon pemimpin dengan cara-cara yang kotor.

Arya Sinulingga: Bagaimana sikap Hanura dengan RUU Kamnas? Kabarnya Hanura lagi menunggu jawaban anda.

Wiranto : Begini sebenarnya RUU Kamnas itu memang perlu ya. Negara tanpa undang-undang keamanan nasional itu sama saja kita membiarkan negeri kita telanjang tanpa suatu upaya-upaya untuk menggamankan situasi negri ini yang merupakan persyarataan untuk kita bisa membangun. Sebab tidak mungkin kita membangun tanpa keadaan yang aman. Tidak mungkin kita membangun negara dalam keadaan yang tidak kondusif.

Maka mesti kita masuk ke wilayah yang aman itu. Nah ini butuh undang-undang itu. Hanya saja undang-undang itu jangan hanya kemudian memberangus demokrasi yang sedang berjalan. Jangan sampai undang-undang itu kita buat bertabrakan dengan demokrasi yang sedang kita bangun. Kami bermain di situ jadi kami hanya mencermati beberapa pasal-pasal dari undang-undang Kamnas yang kami anggap harus ada suatu modifikasi sehingga tidak bertabrakan dengan proses demokrasi yang sedang kita bangun.

Arya Sinulingga: Soal demokrasi, dulu ketika presiden Soeharto akan turun, ada sebuah surat yang sama seperti Supersemar. Sepucuk surat untuk mengambil kekuasaan. Kenapa anda tidak mengambil kesempatan itu?

Wiranto : Sebenarnya begini, itu kan  intruksi presiden. Kepanjangan dari Tap MPR nomor 5 bahwa presiden dalam keadaan krisis di negeri ini berhak untuk melakukan langkah-langkah khusus. Maka beliau menerbitkan surat perintah itu. Intinya memberikan kekuasaan kepada saya untuk melakukan kebijakan tingkat nasional apapun yang diperlukan dan membantu apa yang saya lakukan. Dan saya sebagai panglima komando operasi keselamatan negara waktu itu.

Artinya apa, dengan surat itu kita memang bisa menggumumkan darurat militer di wilayah internasional, kemudian mendirikan pemerintahaan sementara. Kemudian baru dipercepat seperti yang dilakukan di Thailand. Tetapi waktu itu, pertimbangannya begini. Apa manfaatnya kalau kita lakukan itu? Setelah kita kaji, maka ternyata manfaatnya kecil. Kita akan mendapatkan reaksi yang luar biasa. Baik internal domestik maupun internasional. Akan memberikan cap Indonesia masuk ke rezim militer. Biasanya rezim militer tidak diterima dalam komunitas internasional. Akan ada suatu embargo ekonomi. Padahal dalam negeri sendiri saya melanjutkan pemerintahaan yang sedang jatuh dengan sepucuk surat dari presiden yang baru di jatuhkan. Berarti akan ada anggapan bahwa saya melanjutkan pemerintahan yang lama.

Arya Sinulingga : Legitimasinya kurang?

Wiranto : Pasti akan berhadapan, berlawanan dengan rakyat. Tidak pernah ada seorang pemimpin yang melawan rakyat. Itu kan yang terjadi di domestik apalagi keadaan ekonomi sedang terpuruk waktu itu kan. Kita butuh bantuan internasional.

Pada saat internasional tidak membantu yang terjadi di Indonesia seperti apa. Belum lagi korban, mahasiswa akan bertambah. Karena itu saya putuskan bahwa pada saat saya kembali ke markas ya staf saya bertanya apa saya akan ambil alih, saya katakan tidak, mari kita antarkan sesuai konstitusi yang ada.

Arya Sinulingga: Sebagai aktivis, waktu itu kami kaget Prabowo tiba-tiba press confrence. Kami semua kebingungan. Ada rahasia sejarah yang sampai hari ini masyarakat tidak tahu bagaimana bisa Prabowo tertinggal di sini, sementara anda pergi ke Jawa Timur pada saat itu. Bagaimana bisa terjadi?

Wiranto : Pak Prabowo ikut.

Arya Sinulingga : Ikut?

Wiranto : Tetapi begini ya, saya jelaskan supaya jelas kepada masyarakat. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) itu tidak punya kewenangan komando walaupun namanya panglima cadangan strategis. Tugasnya hanya membina, pasukan pemukul cepat, strategis sebagai cadangan. ABRI  waktu itu yang menggerakan hanya atas komando panglima ABRI.

Jadi kalau Panglima Kostrad menggerakan pasukan atas perintah dia, tidak akan dituruti oleh pasukan. Karena yang diikuti hanya pangglima ABRI. Panglima Kostrad adalah sebagai satu komando pembina dari unit-unit yang nanti akan diserahkan kepada panglima. Jadi jangan sampai disalah artikan bahwa seorang Panglima Kostrad bisa berbuat apa saja dengan pasukan.

Arya Sinulingga: Kenapa Prabowo di pecat oleh militer pada waktu itu? Apa latarbelakangnya?
Wiranto : Itu bukan karena permasalahan pasukan. Kelanjutan dari masaah penculikan.

Arya Sinulingga : Apa memang terbukti Prabowo melakukan penculikan?
Wiranto : Ya, kalau tidak ada tentunya tidak dipecat.

Arya Sinulingga : Kenapa tidak ditangkap atau dipenjara, kalau memang terbukti?

Wiranto : Prosesnya kan ada. Kalau saya jelaskan satu jam tidak cukup. Karena ada satu pemilahan antara misscontrol dari seorang panglima. Satu lagi over reaksi dari suatu perintah. Semua ada prosedurnya. Dewan kehormatan kemudian memeriksa, kemudian memberikan suatu kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

Arya Sinulingga : Apakah karena mantu dari Soeharto dia tidak dipenjara?

Wiranto : Oh tidak, justru waktu itu Pak Harto sendiri dan Pak Habibie menyerahkan kepada ABRI. Saya juga tidak mengambil keputusan pribadi. Tapi saya terakhir berikan pada Dewan Kehormatan Perwira yang terdiri dari banyak perwira bintang empat dan bintang tiga.

Arya Sinulingga : Dengan tindakan itu, sebenarnya seharusnya di penjara atau tidak?

https://news.okezone.com/read/2013/0...ena-penculikan