TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantojanji akan tingkatkan gaji birokrat secara signifikan untuk cegah korupsi.

Bila masih ketahuan, mereka akan ditempatkan di pulau terpencil dan menghukumnya dengan menambang pasir terus menerus.

Prabowo menilai, akar permasalahan para pejabat birokrasi terjerat korupsi ada pada penghasilan yang tidak realistis.

"Akar masalahnya penghasilan PNS birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya mimpin negara ini saya akan perbaiki kualitas hidup birokrat. Tidak masuk akal pejabat yang begitu penting penghasilannya kecil," kata Prabowo dalam debat capres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

"Kalau masih korupsi kita tindak sekeras-kerasnya. Kalau perlu kita taruh di mana mungkin pulau terpencil suruh tambang pasir terus menerus," imbuhnya.

Untuk mewujudkannya, Prabowo akan menaikkan rasio pajak yang saat ini di bawah 10 persen, menjadi 16 persen.

"Uangnya dari mana? Saya tingkatkan tax ratio di bawah 10 persen, saya akan tingkatkan 16 persen," kata Prabowo.

Mendengar pernyataan Prabowo, capres paslon nomor urut 01 Joko Widodo tak setuju dengan apa yang disampaikan Ketum Gerindra itu. Jokowi bertentangan dengan Prabowo.

Jokowi mengatakan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini sudah terbilang cukup. Apalagi dengan bonus tunjangan kinerja yang mereka dapatkan.

Menurut Jokowi, perampingan birokrasi, merit system, mutasi dan promosi yang sesuai dengan prestasi serta rekam jejak adalah hal yang penting untuk diperkuat.

Ditambah dengan pengawasan internal dan eksternal dari masyarakat, media massa dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Kita tahu gaji ASN kita sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar, yang penting perampingan birokrasi, merit system, mutasi dan promosi sesuai dengan prestasi, rekam jejak. Pengawasan internal yang kuat ini penting sekali. Saya pikir ini penting sekali untuk perbaikan birokrasi yang bersih,"kata Jokowimenanggapi pernyataan Prabowo.

Kembali menanggapi Jokowi, Prabowo mengatakan tunjangan bonus kinerja tidak menjadi jaminan pejabat birokrat tidak korupsi.

Ada kekhawatiran dari para pejabat akan masa depan mereka. Hal itu menjadikan mereka ragu dalam bersikap lantaran banyak godaan, tawaran yang datang dari pihak swasta untuk bertindak di luar kepentingan umum.

"Masalah yang saya pelajari adalah walau ada tunjangan, macam-macam kinerja, tapi ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Di situ terjadi sikap ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan, tawaran dari swasta untuk bertindak di luar kepentingan umum," pungkas Prabowo menyudahi sesi debat.