AKURAT.CO Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahean menuding jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) sengaja menyetujui peningkatan anggaran untuk kebutuhan Bantuan Sosial (Bansos) yang tahun ini meningkat dua kali lipat.

Pasalnya, menurut dia, kenaikan dana bansos itu tak luput dari persoalan politik, terutama menjelang pemilihan presiden pada 17 April nanti, sehingga dibutuhkanlah dana besar untuk meningkatkan elektabilitas suara dari Rakyat Indonesia.

Bahkan, dirinya juga menuding ada unsur korupsi dibalik peningkatan anggaran bansos tahun ini.

Baca Juga:
Demi Kesejahteraan Petani Tembakau, Misbakhun: Negara Harus Hadir
Ramai Hastag #RakyatTraumaHutang, Faizal Assegaf: Mereka Lupa SBY Tinggalkan Utang Rp2.608,8 Triliun
Maksimalkan Pelayanan, BPJS Pangkalpinang Tetap Kerja Sama Dengan RS di Bangka Belitung

"Anggaran Bansos APBN 2019 naik 40 persen jadi sekitar Rp54 triliun. Kenaikan yang luar biasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini bentuk menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik citra. Pak @jokowi bagaimana nasib uang BPJS? Kenapa malah Bansos yang naik? Bukankah ini suap politik?," posting akun @Ferdinand_Haean, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya sampai di situ saja, dugaan negatifnya kepada Jokowi, yakni untuk meningkatkan dana bansos maka anggaran dari pos-pos APBN yang lain ditarik untuk menambah pada pos tersebut.

"Duitnya tak ada, akhirnya demi kepentingan politik, dana pos lain akan ditarik supaya bisa bagi-bagi bansos. Maklum, elektabilitas mangkrak https://S E N S O RRtYRKzs9yV," ujar Ferdinand.

Pemerintah berencana mengalokasikan anggaran untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2019 sebesar Rp54 triliun dari anggaran sebelumnya Rp36 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, kenaikan anggaran PKH tidak terkait dengan tahun politik yang sudah mulai digaungkan.

Kenaikan anggaran itu karena sudah melalui perhitungan inflasi tiap tahun. Oleh sebab itu, wajar jika tiap tahun anggaran PKH menyesuaikan sesuai faktor tersebut.

"Pemerintah juga mengalokasi anggaran melalui instrumen fiskal apa yang disebut jaring pengaman sosial. PKH kita untuk tahun 2019 itu, anggarannya untuk 10 juta keluarga dinaikkan 2 kali lipat. Orang mengatakan ini menjelang pemilu, tapi sebetulnya itu anggaran yang tadinya sejak tahun 2012 diadjust dengan inflasi," katanya pada diskusi Outlook Perekonomian Indonesia yang berlangsung di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (8/1/2019). []

https://m.akuraS E N S O Rid-472145-read-ferdinand-bagaimana-nasib-uang-bpjs-kenapa-malah-bansos-yang-naik