KAWASAN perbelanjaan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang dulu kerap dipamerkan Presiden Joko Widodo kepada tamu negara kini kondisinya kumuh. Kondisi itu diperparah dengan mejamurnya pedagang kaki lima sehingga memicu kemacetan dan pungutan liar.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Isnawa Adji, tidak menyangkal jika kawasan perbelanjaan pakaian terbesar di Asia Tenggara itu dinilai kumuh. Dia mengakui kondisi itu menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya untuk membuat Tanah Abang kembali bersih dan tertib.

"Saya tidak menyangkal (Tanah Abang kumuh) karena Tanah Abang menjadi pusat perbelanjaan yang ramai di Asia Tenggara. Di situlah tantangannya. Kita harus menjaga kebersihan, ketertiban, dan kenyamannya," kata Isnawa di Jakarta, kemarin.

Isnawa mengaku di hari-hari tertentu tingkat kebersihan Tanah Abang menurun drastis lantaran pengunjung yang membludak. Padahal, kata dia, pihaknya mengerahkan Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) secara rutin. Menurut dia, PPSU membersihkan kawasan Tanah Abang dari pagi hingga malam, akan tetapi jika pedagang kaki lima (PKL) dan pengunjung tidak tertib, seberapa banyak pun petugas dikerahkan, tetap kumuh.

Isnawa mengakui untuk mengatasi sampah di Tanah Abang tidak bisa dilakukan Dinas LH sendiri, tetapi membutuhkan dukungan pihak terkait, seperti PKL ditangani Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dinas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pembangunan Proyek Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Tanah Abang yang sudah mencapai 92% diharapkan memberikan perubahan berarti bagi masalah sampah dan ketertiban di sana. Namun, pembangunan JPM tersebut sendiri ternyata berlarut-larut dan sarat masalah.

Masalah sampah di Tanah Abang, lanjut Isnawa, seharusnya membuat Pemprov DKI berkaca pada negara maju seperti di Jepang mengingat 'Negeri Bunga Sakura' itu memiliki potensi kunjungan wisatawan yang tinggi.

Pendidikan untuk pedagang dan pengunjung diperlukan agar kawasan grosir itu tetap terjaga kebersihannya, misalnya pengunjung mengantongi sampah di kantong plastik ketika ada bak sampah di dekat mereka.

Pungutan liar
Di sisi lain, menjamurnya pedagang kaki lima di Tanah Abang juga menjadi ladang emas bagi para pelaku pemungutan liar atau pungli. Trotoar Tanah Abang yang dipadati pedagang kaki lima, rupanya punya penguasa tersendiri.

Mirah, pedagang kaki lima di Tanah Abang, mengaku untuk membuka lapak di trotoar tanah Abang, pihaknya harus membayar sewa sebesar Rp 500 ribu setiap bulannya.

"Sewa di sini tiap bulan Rp500 ribuan lah" ujar Mirah. Selain membayar uang bulanan, setiap harinya pedagang kaki lima juga dimintai uang sebesar Rp2.000 untuk kemanan dan kebersihan.

Namun, dirinya mengaku, berjualan di trotoar lebih ramai jika dibanding dengan berjualan di dalam pasar Tanah Abang. Selain itu, uang sewa yang terbilang murah juga menjadi pertimbangan Mirah untuk membuka lapak di trotoar.

Keamanan pasar Tanah Abang, Irwan Syah, mengatakan pedagang kaki lima bukanlah urusan manajemen dan pihak keamanan. Ia mengatakan praktik pungli itu dilakukan warga sekitar. (Fer/Ssr/Ant/J-2)

http://m.mediaindonesia.com/read/det...kumuh-dan-liar

58 % umat siap menggunakan congornya untuk membersihkan tanah abang