karta: PT KAI dan Pemprov DKI Jakarta saling mengklaim tanah seluas 18 meter yang digunakan untuk pembangunan skybridge. PT KAI menyebut kepemilikan lahan tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Perkeretaapian.

PT KAI menuntut Pemprov DKI membayar sewa karena membangun di atas aset PT KAI. Permasalahan aset ini kemudian dilaporkan ke Ombudsman DKI Jakarta.

"PT KAI mengatakan mengggunakan Undang-undang Perkeretaapian yang lama. Sementara Pemprov DKI memakai peraturan perundangan yang baru, maka ketika itu sudah tidak lagi diklaim salah satu pihak, maka itu menjadi aset negara," kata Ketua Ombudsman DKI Jakarta, Teguh Nugroho di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa, 13 November 2018.

Baca: KAI Klaim Pemilik Sah Lahan Pasar Tasik

Untuk memecahkan masalah tersebut, Teguh berencana mempertemukan Pemprov DKI dan PT KAI. Ia ingin masalah aset tersebut selesai dengan cepat.

"Tapi memang untuk masalah ini tidak bisa satu dua hari. Ini masalah jangka panjang. Tapi pada prinsipnya, mereka sepakat mendukung program skybridge," ungkapnya.

Selain masalah aset, Pemprov DKI dan PT KAI juga masih alot membahas masalah keamanan dan sarana prasarana. Hingga saat ini, belum ditentukan apakah tim keamanan dari PT KAI atau Pemprov DKI yang berjaga.

"PT KAI juga minta Pemprov melalui PD Sarana Jaya membuat toilet. Karena PT KAI bilang, jangankan untuk menambah 900 orang lagi, untuk penumpang PT KAI saja masih kekurangan," katanya.

Seperti diketahui, Ombudsman DKI Jakarta menemukan lima masalah terkait jembatan penyeberangan multiguna atau skybridge Tanah Abang. Lima masalah itu muncul lantaran komunikasi antara PT KAI dan PD Pembangunan Sarana Jaya alot.

Lima masalah tersebut yakni permasalahan aset, arus penumpang, sarana dan prasarana pendukung skybridge, pintu masuk, dan sistem keamanan.

http://news.metrotvnews.com/metro/Zk...ah-di-jatibaru

Anus sontoloyo ngurus jembatan secuil aja gk sanggup lu