POJOKSATU.id, JAKARTA – Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahwa Pemprov DKI sudah membayar dana hibah untuk Kota Bekasi sebesar Rp194 miliar mendapat tanggapan dari Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Rahmat menegaskan Pemkot Bekasi belum menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp194 miliar untuk tahun ini.

Rahmat menuturkan, dana hibah yang disebutkan Gubernur DKI Anies Baswedan merupakan anggaran tahun sebelumnya.

“Saya luruskan kalau Pak Gubernur bilang Kota Bekasi dapat dana hibah itu salah. Dana hibah yang diberikan gubernur sudah dibayar itu 2017. Tahun ini kami tidak dipenuhi,” ucap Rahmat, Sabtu (20/10/2018).

“Yang disampaikan (Pak Anies) sekarang Rp 194 miliar itu adalah anggaran 2017, yang 2018, setelah gubernur (Anies Baswedan) diangkat belum ada. Nah sekarang sudah mau masuk 2019, masa dua tahun kontrak kami dilalaikan,” tambahnya.

BACA: Ini Bukti Ahok Lebih Baik dari Anies Baswedan

Pejabat yang akrab disapa Pepen itu mengancam memutuskan hubungan kerja sama jika Pemprov DKI tak segera memenuhi kewajibannya.

“Jadi 2018 kami belum dapat apa–apa. Sedangkan di dalam perjanjian itu ada yang menyangkut wilayah Bantargebang berdasarkan TPA, dan ada yang kemitraan. Saya kira kalau nggak ada keputusan, akan berlanjut itu, kan ada kontrak yang harus dipahami dan harus sama–sama dilakukan tentang hak dan kewajiban itu,” kata Pepen.

Pepen mengancam akan memutus kerja sama dengan Pemprov DKI jika tak segera melunasi kewajibannya. Bahkan, Pepen tak segan-segan menutup TPST Bantargenang untuk DKI.

Jika TPST Bantargebang ditutup untuk DKI, maka sampah dari Jakarta sebanyak 7.000 per hari akan menggunung di ibukota.

“Kalau tidak dipenuhi, kalau tidak diberikan, ya kita hentikan kerja sama. Jangankan lagi dihentikan kerja sama, ditutup juga bisa,” ancamnya.

BACA: Rahmat Effendi Minta Anies Baswedan Baca Kembali Perjanjian Kerjasama

Rahmat mengungkapkan bantuan keuangan terkait pengelolaan sampah DKI ke Kota Bekasi bukan urusan nominal. Namun, DKI dan Kota Bekasi punya perjanjian yang sama-sama harus dipenuhi.

“Ini kan soal kerja sama, ada hak dan kewajiban. Tapi sampai sekarang kami kirim surat belum juga direspon,” jelasnya.

Rahmat lantas membandingkan, kondisi ini berbeda saat gubernur DKI Jakarta dijabat Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada era Jokowi, Pepen menyebut dana hibah dari DKI ke wilayahnya mencapai Rp 40 mliar bahkan Rp 200 miliar.

“2014 waktu itu, saya ketemu Pak Gubernur, waktu itu Pak Jokowi, Pak Jokowi menyampaikan, saya tidak mempersoalkan berapa saya bisa memberikan kepada Kota Bekasi, yang penting manfaatnya. Dari sebelum Pak Jokowi itu dapat cuma Rp 3 miliar. Setelah Pak Jokowi Rp 40 miliar hingga Ahok Rp 200 miliar,” papar Pepen.

Bantuan keuangan yang kedua adalah dana hibah atau dana kemitraan. Pepen menjelaskan dana ini diberikan Pemprov DKI kepada seluruh kota yang berada di sekitar DKI Jakarta. Seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan lainnya.

BACA: Panas! Pepen Sindir Anies Baswedan, Kota Bekasi Bukan Pembantu DKI

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi meminta Pemerintah DKI Jakarta melihat kembali perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Perjanjian itu berisikan pemanfaatan dan pengolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang serta pengolaan dampak lingkungnya.

Perjanjian itu diperbarui pada 2016 lalu bersama dengan Gubernur DKI era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita ada perjanjian kerjasama, lihat baca saja. Ada poin-poin kerja sama yang diikat dalam bentuk perjanjian kerja sama. Jadi, sama-sama mempunyai tanggung jawab di dalam perjanjian itu,” kata pria akrab disapa Pepen, Sabtu (20/10/2018).

Pejabat yang akrab disapa Pepen itu meminta perhatian lebih DKI Jakarta ke Kota Bekasi. Pasalnya, selama ini, DKI membuang sampah hingga 7.000 ton setiap hari ke Bantargebang di Kota Bekasi.

“Ada hak dan kewajiban yang harus sama-sama dijalankan dalam perjanjian tersebut. Kota Bekasi bukan pembantunya DKI, jadi harus sama-sama menghormati,” ujarnya.

Dalam poin perjanjian kerja sama, ada dua kewajiban DKI. Di antaranta memberikan bantuan hibah kompensasi kepada wilayah Bantargebang dalam bentuk bantuan langsung tunai senilai Rp 900.000 kepada 18.000 keluarga di sana, serta pembangunan infrastuktur, dan rehabilitasi lingkungan di sana.


“Ada kewajiban kemitraan, ini yang sudah enggak jalan. Kami belum menerima dana hibah dalam bentuk kemitraan. Tahun-tahun sebelumnya DKI selalu mengucurkan itu. Seperti tahun 2015 pelebaran jalan Jatiasih, pertengahan 2016 bangun flyover Cipendawa yang sampai sekarang masih belum selesai karena kelanjutan dana nya dari DKI di 2018 belum turun,” jelas dia.

Bahkan Pepen mengakui buntut dari mandeknya kerja sama ini, sempat melakukan pengadangan puluhan truk sampah milik DKI Jakarta yang diberhentikan oleh petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani selepas keluar tol Bekasi Barat maupun Jalan Sudirman, dekat Stadion Bekasi.

“Mungkin salah satunya (pengadangan truk) karena dana hibah kemitraan tidak turun. Tapi tentang hak dan kewajiban, kewajiban DKI apa terhadap kota apa, kewajiban kota terhadap DKI apa,” imbuhnya.

Sekarang kota kan sudah diberikan fasilitas, kendaraan compactor yang harus lewat (Kota Bekasi) hanya siang hari, tapi kenyataannya (truk sampah DKI) tidak menggunakan compactorr juga pada siang juga ada. Kita tidak permasalahnya. Kalau seperti ini ya kita kembali ke aturan awal soal jam operasional,” tandasnya.

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...ng-di-ibukota/

APBD 80 Triliun/tahun tapi si Anus guoblok ini ogah bayar kewajiban 500-800 M/tahun,
Sampah 7000 ton/hari ribuan truk sampah DKI bakal berhenti.DKI, LU MAKAN TU SAMPAH !



DKI Siapkan Dana Kemitraan Rp250 M untuk Bekasi
Oleh Lenny Tristia Tambun | Rabu, 29 Oktober 2014 | 9:49


JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan siap memberikan dana bantuan kemitraan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat. Dana tersebut akan diusulkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 sekitar Rp 250 miliar.

Dana bantuan kemitraan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan jaringan transportasi massal baik berbasis bus rapid transit (BRT) maupun mass rapid transit (MRT). Serta untuk mendukung kebijakan yang diterapkan di Kota Jakarta.

"Ini kan bukan soal uangnya. Kalau demi kebaikan Jakarta, mau Rp 1 triliun atau Rp 2,5 triliun harus kita kasih. Contoh, kita ada pembatasan kendaraan bermotor pada saat jam-jam padat. Kita ingin Bekasi bisa bantu kami untuk menerapkan kebijakan ini," katanya di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (29/10).

Menurutnya, banyak warga ber-KTP DKI berdomisili di Bekasi. Atau warga Bekasi yang bekerja di Jakarta. Mereka tetap membayar pajak ke Pemprov DKI Jakarta. Karena itu dia berpikir bagaimana memperluas wilayah Jakarta sampai daerah mitra. Namun tidak mengambil hak dan kekuasaan pemerintahan daerah mitra.

"Kami hanya mengambil tanggung jawab, kewajiban dan manfaat. Karena kalau mitra yang jadi daerah hulunya beres, maka hilirnya juga beres. Nah itu yang kita lakukan," ujar pria yang akrab disapa Ahok ini.

Selain itu, dia melihat lebih efisien memberikan dana bantuan kemitraan ke Pemkot Bekasi, agar dapat membangun infrastruktur didaerahnya yang dapat menunjang pembangunan di Jakarta.

Pasalnya, anggaran untuk membangun infrastruktur di Bekasi lebih murah dibandingkan anggaran membangun infrastruktur di Jakarta.

"Kita juga sepakat, anggarannya pasti lebih murah daripada Jakarta. Makanya lebih baik uangnya dikasih ke Bekasi, dan Pemkot Bekasi yang kerjakan, lebih murah. Kalau pakai harga satuan Jakarta, pasti mahal kerjanya," papar dia.

Mantan Bupati Belitung Timur ini juga melihat kinerja Pemkot Bekasi cukup baik dalam mengerjakan program pembangunan di wilayahnya. Bahkan, Ahok memuji Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang sudah tahu apa yang harus dikerjakan untuk membantu Kota Jakarta melalui pembangunan di daerahnya.

"Bagus. Bekasi semua sudah tahu. Itu enaknya kota-kota mitra, semua sudah tahu yang dikerjakan. Hanya mereka tidak punya duitnya. Selama ini cuma dapat Rp 3-5 miliar per tahun," tuturnya.

Ditegaskan mantan anggota DPR RI ini, bila pembangunan infrastruktur di daerah mitra memberikan manfaat besar ke Jakarta, Pemprov DKI tak segan-segan memberi dana bantuan kemitraan sampai triliunan rupiah.

"Kalau manfaat ke Jakarta besar, kita bisa kasih Rp 2,5 triliun juga boleh. Kalau jelas manfaatnya. Misalnya seperti Tangerang, mau bangun jalan layang busway sampai ke ciledug yang memakan anggaran Rp 1 triliun lebih, mau bangun jalan inspeksi di Kali Mookevart, kan langsung ke Jakarta tuh hubungannya. Kita kasih, tinggal DPRD dukung atau enggak," jelasnya.

Ahok sendiri yakin dana bantuan kemitraan yang akan diusulkan dalam RAPBD DKI 2015 ini akan disetujui oleh DPRD DKI. Karena dana bantuan kemitraan itu untuk kepentingan Kota Jakarta. "DPRD kan punya nurani. Ini buat Jakarta kok. Kalau buat saya, baru ribut anda. Tapi kan ini buat bersama," imbuhnya. (b1)
http://id.beritasatu.com/cosmopolitan/dki-siapkan-dana-kemitraan-rp250-m-untuk-bekasi/98531