alexa-tracking
Kembali ke Versi Lama
News
Batal
KATEGORI
link has been copied
1024
1024
KASKUS
51
244
3 stars - based on 3 vote 5 stars 0 stars
https://www.kaskus.co.id/thread/5bbe25af12e257a0168b4571/yang-perlu-diketahui-soal-hadiah-rp200-juta-bagi-pelapor-korupsi
10-10-2018 23:15
Yang Perlu Diketahui Soal Hadiah Rp200 Juta Bagi Pelapor Korupsi
Past Hot Thread
Yang Perlu Diketahui Soal Hadiah Rp200 Juta Bagi Pelapor Korupsi

tirto.id - Pemerintah bakal memberi uang bagi mereka yang melaporkan dugaan korupsi ke penegak hukum. Aturannya sudah tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 17 September lalu.

Dalam beleid itu dikatakan bahwa pelapor tindak pidana korupsi berhak mendapatkan 2 permil (2 per 1.000) dari jumlah kerugian yang dapat dikembalikan ke negara. Batas atas terhadap kompensasi yang diberikan termaktub dalam pasal 17 ayat (2) yang isinya: "Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta)."

Hadiah baru "cair" jika maksimal 30 hari setelah salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diterima jaksa.


Sayangnya PP 43/2018 tidak mengatur bagaimana mekanisme pemberian imbalan, apakah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terbuka. Beleid itu hanya mengatur sumber pendanaan imbalan berasal dari APBN yang dialokasikan pada masing-masing lembaga penegak hukum.

Pasti Bakal Diusut?


Juru Bicara Presiden Johan Budi menyebut PP 43/2018 sebetulnya sudah dibahas sejak lama oleh sejumlah lembaga, termasuk tempat dia pernah jadi juru bicara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"PP itu dimaksudkan untuk melaksanakan perintah UU 31/1999 dan pembaruan dari PP 71/2000. Usulan itu sudah lama dibahas, kalau enggak salah diskusi soal itu sekitar tahun 2010an," ujar Johan Budi kepada Tirto, Rabu (10/10/2018).

Uraian mengenai tata cara pelaporan, pengusutan, hingga pemberian imbalan tertera sejak pasal 5 beleid itu.

Berdasarkan PP tersebut, pelapor dapat menyampaikan aduannya secara tertulis kepada penegak hukum. Laporan harus dilengkapi identitas pelapor dan uraian soal fakta dugaan korupsi. Aduan juga harus dilengkapi fotokopi e-KTP atau identitas lain, serta dokumen terkait dugaan korupsi yang dilaporkan.

Meski sudah ada penjelasan ihwal teknis pengusutan, namun PP 43/2018 tidak menjamin kasus bakal sampai ke persidangan.

"Semua laporan pengaduan apakah diproses oleh penegak hukum, ditanya ke penegak hukumnya saja," ujar Johan Budi.

Namun dalam beleid, disebutkan kalau penegak hukum sebetulnya wajib menindaklanjutinya laporan maksimal 30 hari kerja setelah diterima. Tindak lanjut termasuk meminta keterangan lebih lanjut kepada sang pelapor. Jika kurang bukti maka bisa jadi tak bakal naik ke tahap selanjutnya.

Pelapor juga dimungkinkan bertanya pada penegak hukum ihwal perkembangan laporannya. Pertanyaan wajib dijawab maksimal 30 hari setelahnya.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memastikan semua orang boleh melapor, termasuk pihak oposisi pemerintah seperti Amien Rais yang mengaku bakal membongkar kasus korupsi yang telah lama dibiarkan KPK.

"Semua pihak yang memiliki informasi, kemudian informasi itu bisa dikembangkan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, lalu kemudian inkrah, siapa pun mereka itu [boleh melapor," ujar Saut kepada Tirto, Rabu (10/10/2018).

Berharap Laporan Meningkat


Pada akhirnya, aturan itu diyakini dapat meningkatkan jumlah laporan dugaan korupsi kepada penegak hukum. Keyakinan itu salah satunya disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah.

"Patut dari segi jumlah dan segi cara sebagai penghargaan bagi para pelapor. Sehingga diharapkan nanti masyarakat semakin banyak melaporkan kasus korupsi," kata Febri di Kantor KPK, Jakarta, Selasa (9/10/2018) kemarin.

Febri percaya banyaknya laporan kasus dugaan korupsi dapat berdampak positif. Salah satunya adalah meningkatkan pengawasan terhadap praktik-praktik curang. Makin banyak laporan, makin takut para pejabat berbuat kotor.

Sementara Ketua KPK Agus Rahardjo justru ingin aturan ini diubah. Bukan karena tak setuju semangatnya, tapi merasa imbalan yang diberikan terlau kecil.

"Aturan yang baru ini maksimal 200 juta, dulu tidak ada maksimalnya," kata Agus, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Baca juga:
Benarkah Kehadiran KPK Menambah Jumlah Korupsi?


Dalam kesempatan yang sama, Agus juga mengungkapkan sebenarnya KPK sudah mengusulkan setiap pelapor mendapatkan satu persen dari duit yang dikorup.

"Kalau hadiahnya satu persen kan menarik, jadi harapannya mendorong semua orang kemudian mau melapor."

Oposisi: Cuma Kampanye!


Keberadaan PP ini ditanggapi sinis politikus partai oposisi pemerintah. Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini misalnya, menyebut ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar PP 43/2018 bisa diterapkan secara maksimal.

Pertama, Faldo menyoroti perlunya perlindungan terhadap pelapor.

"Apakah pemerintah siap? Bayangkan kalau ada ribuan pelapor setiap bulan. Cukup enggak personil pengamanan kita?" ujar Faldo kepada Tirto, Rabu (10/10/2018). Tanpa ada jaminan keselamatan, sulit berharap orang-orang berani melapor.

Ia juga meminta pemerintah serius mempersiapkan anggaran premi untuk pelapor. Jangan sampai pemerintah malah terbebani karena harus membayarkan hadiah.

Sementara Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, punya komentar lebih "pedas". Ia menilai aturan ini cuma kampanye Jokowi. Menurutnya memberi hadiah kepada pelapor adalah pola pikir yang sesat. Sebab itu hanya akan membuat negara bangkrut, tapi korupsi belum tentu tak ada lagi.

"Sekali lagi ini adalah bahan kampanye. Negara tidak mau mengandalkan audit pemerintah, dan pemerintah tidak mau mengandalkan audit" kata Fahri, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menampik tuduhan Fahri Hamzah bahwa penerbitan PP Nomor 43 Tahun 2018 sebagai bentuk kampanye terselubung Jokowi.

"Hal-hal yang berkaitan dengan kasus korupsi sejak awal dilakukan oleh Pak Jokowi," ujar Hasto di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Menurut Hasto, sejak awal menjadi presiden semangat pemberantasan korupsi sudah ditunjukkan Jokowi. Penerbitan PP 43/2018 menjadi salah satu contohnya. "Berbagai peraturan-peraturan untuk mendorong partisipasi masyarakat itu merupakan hal yang positif," kata Hasto.

https://tirto.id/yang-perlu-diketahui-soal-hadiah-rp200-juta-bagi-pelapor-korupsi-c5Zw

Mbah Amin bakal duit 200 juta nih kayanya emoticon-Ngakak

Diubah oleh BowoSan
1
Kutip
Balas
Tampilkan isi Thread
Halaman 3 dari 7
11-10-2018 19:01
Wakakakaka. Keren sih tinggal
Kita lihat aja hasilnya.
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:04
kebijakan apalagi nih? cukup bikin UU hukuman mati buat koruptor aja bisa gak? emoticon-Big Grin dan gak cuma sekedar wacana doang emoticon-Leh Uga
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:05
Bukan masalah imbalannya tpi masalah nyawanya
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:12
lumayan tuh klo lapor
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:13
Korupsi 100 milyar. Gak bakal semua terendus kpk. masi banyak harta koruptor buat senang2 di penjara & setelahnya

adakah org goblok yg mau nyari masalah sama koruptor? kalau novel saja disiram air keras. Adakah yg secara personal nyerang novanto karena korupsi?? tdk ada
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:17
ane siap melaporkan gan
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:26
Balasan Post phalang.distal
Quote:Original Posted By phalang.distal
bakalan tekor,Krn kalo kasus dibawah 100 juta yg dilaporin,bakalan direvisi lagi peraturannya,ane yakin


biasa bray tes aer dulu emoticon-Big Grin
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:29
Prospek bisnis nih emoticon-Big Grin jualan air keras emoticon-2 Jempol
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:30
dapat 10 %
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:30
maksimal lo maksimal
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:30
gua mau laporan ada korupsi sebesar 5jt, trus gua dapet 200 jt ga yah??emoticon-Big Grin
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:31
bos bos

makan sehari2 aja susah kok mau sok jadi pahlawan lapor korupsi

bisa ketemu keluarga usai kerja aja uda bahagia sekali

daripada hilang nyawa gara2 uang 200juta
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:34
tp ada perlindungan dengan pelapor ga sih, ngeri cuy lapor2x tp ga punya power
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:47
Hmm semoga dengan adanya ini membawa dampak positif
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:50
Entar tiba tiba ada ormas spesialis hunting koruptor intelegensi
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:56
terlalu beresiko berurusan fihak yg powerful dan berduit....meski katanya akan dilindungi emoticon-Big Grin
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:56


Quote:Original Posted By CrixalixX
Kerjaan gampang tapi urusannya panjang, koruptor kan preman berdasiemoticon-Ngakak
Koruptornya masuk penjara lo nya masuk liang kuburemoticon-Ngakak


emoticon-Ngakak
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:57


Quote:Original Posted By wonxintinxxx
gua mau laporan ada korupsi sebesar 5jt, trus gua dapet 200 jt ga yah??emoticon-Big Grin


paling ente cuman dapet 200 ribu gan emoticon-Ngakak
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:58
rakyat juga ogah ogahan sih gan,musuhnya juga mesti orang kuat,di uudnya belum di sebutin dapet perlindungan apa ngga,belom lagi kalo pernah di bantu sama koruptornya emoticon-Big Grin
0
Kutip
Balas
11-10-2018 19:58
ga pake lapor2 aja ane bisa dapet 200jeti emoticon-Leh Uga
0
Kutip
Balas
Halaman 3 dari 7
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2018 Kaskus – The Largest Indonesian Community