Pemerintah Didesak Naikkan Status Gempa Sulteng Jadi Bencana Nasional
Senin, 01 Oktober 2018 - 17:08 WIB


Kondisi Perumnas Bala Roa di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang luluh lantak usai diguncang gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter (SR), Jumat (28/9/2018). (Foto: ANTARA)


JAKARTA, iNews.id – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah segera menetapkan status gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) sebagai bencana nasional. Alasannya, bencana tersebut sampai saat ini sudah banyak menelan korban jiwa.

“Saya sebagai ketua Fraksi PKS dan anggota Komisi I, mengusulkan (gempa bumi dan tsunami di Sulteng) itu menjadi bencana nasional. Apalagi yang meninggal itu sudah di atas 600 (orang), dan mungkin masih banyak korban yang belum ditemukan,” kata Jazuli di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (1/10/2018).

Gelombang tsunami setinggi sekitar empat meter menyapu kawasan pesisir pantai Kota Palu, Sulteng, Jumat (28/9/2018) sekitar pukul 17.00 WIB. Tsunami itu terjadi setelah gempa bumi berkekuatan 7,4 skala Richter (SR) mengguncang wilayah Kabupaten Donggala hingga Palu.

Menurut dia, pemerintah tak perlu merasa gengsi atau malu dengan negara lain ketika musibah ini ditetapkan sebagai bencana nasional. Pasalnya, kata Jazuli, dunia internasional sebenarnya juga sudah tahu ada bencana besar di Sulteng.

“Kalau kita enggak mampu (menangangi dan memulihkan keadaan pascagempa) kenapa harus malu? Kita juga biasa membantu negara lain yang kena musibah dan yang enggak mampu kok. Ini kan konsekuensi berhubungan dan bekerja sama dengan negara-negara di dunia ini,” ucap Jazuli.

Musibah gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala mengundang kepedulian dari dunia internasional. Sejumlah negara sahabat pun kini mengulurkan bantuannya kepada Indonesia seperti Uni Eropa, Cina, Amerika, Australia, Maroko, Korea Selatan, Singapura, Turki, Filipina, dan Swiss. 

Kepala Humas dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, Indonesia memang tidak menolak bantuan dari negara lain. Kendati demikian, Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan dari luar negeri untuk mengatasi bencana gempa di Sulteng.

“Jika ada negara lain yang ingin memberikan bantuan, kami (Indonesia) menerima dengan selektif. Dan perlu diingat, Indonesia tidak meminta,” ujar Sutopo.

Dia menjelaskan, kata “selektif” di sini berarti barang bantuan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan para korban bencana. “Kami butuh alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, water treatment, genset, RS lapangan, tenaga medis, dan fogging. Itu yang sedang kami butuhkan,” ungkap Sutopo.

Saat ini, total korban gempa bumi disertai tsunami di Palu dan Donggala sebanyak 844 jiwa. Selain itu, ribuan bangunan juga dilaporkan rusak berat bahkan hilang ditelan bumi akibat bencana tersebut.
https://www.inews.id/news/read/26582...ncana-nasional

Menkominfo Menjawab Mengapa Gempa Palu Tidak Ditetapkan Bencana Nasional

PBB Imbau RI Soal Kebutuhan Mendesak Korban Gempa-Tsunami Sulawesi Tengah

03 Okt 2018, 17:00 WIB


Tim penyelamat membawa korban selamat dari sebuah bangunan restoran yang rusak akibat gempa dan tsunami yang menghantam Palu, Sulawesi Tengah, Minggu (30/9). (AP Photo/Tatan Syuflana, File)

Liputan6.com, Jenewa - Pejabat PBB, pada 3 Oktober 2018, mengingatkan kembali kepada pemerintah Indonesia tentang kebutuhan yang luas dan mendesak bagi para korban gempa-tsunami di Sulawesi Tengah.

Imbauan itu muncul beberapa hari pasca gempa-tsunami yang menghantam Palu, Donggala, Sigi dan sekitarnya, yang kini telah menewaskan 1.407 orang, dan puluhan ribu lainnya mengungsi serta mengalami kerugian ekonomi.

Belum lagi, korban dan jenazah yang diduga masih tertimbun di bawah reruntuhan sekitar 66.000 rumah dan bangunan yang hancur atau rusak akibat gempa dan tsunami yang ditimbulkannya.

Hampir 200.000 orang menginginkan bantuan mendesak, dan di antara mereka adalah puluhan ribu anak-anak, kata juru bicara kantor kemanusiaan PBB yang berbasiss di Jenewa.

Sedangkan orang-orang yang selamat, tengah berjuang melawan kehausan dan kelaparan, dengan makanan dan air bersih yang terbatas, dan rumah sakit setempat kewalahan menangani orang yang terluka.

"Apa yang dirasakan semua tim yang bekerja di sana ... adalah salah satu frustrasi yang nyata," Jens Laerke, juru bicara Kantor PBB untuk Urusan Koordinasi Kemanusiaan (OCHA), mengatakan kepada wartawan di Jenewa Selasa 2 Oktober malam waktu setempat, seperti dilansir Channel News Asia (3/10/2018).

"Masih ada area luas dari wilayah yang terkena dampak terburuk yang belum dicapai dengan baik, tetapi tim tengah berupaya, mereka melakukan apa yang mereka bisa."

"Keterbatasan informasi tentang dampak penuh dari bencana masih menghalangi dan sulit untuk mengirim bantuan atau tim ke daerah terdampak," lanjut Laerke.

"Badan-badan kemanusiaan internasional telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia dan siap membantu."

"Banyak orang kehilangan semua harta benda dan rumah mereka. Mereka mendesak pemenuhan segera layanan kebutuhan mendasar, makanan, air bersih, tempat penampungan, perawatan medis dan dukungan psiko-sosial," lanjut Laerke.
https://www.liputan6.com/global/read/3658431/pbb-imbau-ri-soal-kebutuhan-mendesak-korban-gempa-tsunami-sulawesi-tengah

Tanpa Status Bencana Nasional, Jokowi Buka Bantuan Asing untuk Sulteng
Senin, 01 Oktober 2018 - 19:46 WIB

JAKARTA, iNews.id – Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia masih enggan menetapkan perisitwa gempa bumi 7,4 skala Richter (SR) dan tsunami yang melanda Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (28/9/2018) lalu, sebagai bencana nasional. Kendati demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata telah memutuskan untuk membuka penerimaan bantuan dari negara lain.

“Saya jelaskan di sini, presiden sudah memutuskan menerima bantuan-bantuan dari luar,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, di Jakarta, Senin (1/10/2018).

Dia menuturkan, hingga saat ini setidaknya sudah ada 18 negara yang menawarkan untuk memberikan bantuan kepada Pemerintah RI. Negara-negara itu adalah Amerika Serikat, Prancis, Ceko, Swiss, Norwegia, Hungaria, Turki, Uni Eropa, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Qatar, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Jepang, India, dan China.

“18 negara menawarkan pemberian bantuan kepada musibah bencana di Palu. Juga termasuk UNDP (salah satu badan PBB) dan kelompok organisasi internasional Asia juga sudah menawarkan bantuan,” ucap Wiranto.

Mantan panglima ABRI itu mengatakan, ada beberapa pertimbangan Pemerintah Indonesia membuka pintu bantuan dari dunia Internasional. Salah satunya karena Indonesia sudah menjalin hubungan baik dengan banyak negara, sehingga sulit untuk menolaknya.

“Sebagai suatu perasaan solidaritas antar negara dan tentu itu tidak bisa ditolak,” tuturnya.

Selain itu, kata dia, adanya perasaan balas budi dari sejumlah negara yang pernah menerima bantuan dari Indonesia di kala mereka sedang mengalami kesulitan juga menjadi pertimbangan pemerintah membuka keran bantuan dari asing saat ini.

“Artinya, bantu-membantu merupakan satu tradisi internasional. Atas kebutuhan mobilisasi beberapa kebutuhan untuk saudara-saudara kita di Palu dan sekitarnya, diputuskan membuka bantuan internasional,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Humas dan Informasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengungkapkan, Indonesia memang tidak menolak bantuan dari negara lain. Kendati demikian, Indonesia tidak akan meminta-minta bantuan dari luar negeri untuk mengatasi bencana gempa di Sulteng.

“Jika ada negara lain yang ingin memberikan bantuan, kami (Indonesia) menerima dengan selektif. Dan perlu diingat, Indonesia tidak meminta,” ujar Sutopo.

Dia menjelaskan, kata “selektif” di sini berarti barang bantuan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang sedang dibutuhkan para korban bencana. “Kami butuh alat angkut udara untuk landas pacu 2.000 meter, water treatment, genset, RS lapangan, tenaga medis, dan fogging. Itu yang sedang kami butuhkan,” ungkap Sutopo.

Saat ini, total korban gempa bumi disertai tsunami di Palu dan Donggala sebanyak 844 jiwa. Selain itu, ribuan bangunan juga dilaporkan rusak berat bahkan hilang ditelan bumi akibat bencana tersebut.
https://www.inews.id/news/read/266009/tanpa-status-bencana-nasional-jokowi-buka-bantuan-asing-untuk-sulteng

PBB: Korban Gempa Palu dan Donggala Butuh 571.000 Liter Air Per Hari 
03/10/2018, 12:03 WIB


Presiden Jokowi saat mendatangi lokasi runtuhnya Hotel Roa Roa di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (3/10/2018). Di hotel ini diperkirakan ada puluhan tamu yang masih tertimbun reruntuhan bangunan.(KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO) 

LONDON, KOMPAS.com - Pemerintah Inggris mengumumkan bakal mengerahkan pesawat militer dengan bantuan kemanusiaan untuk korban gempa dan tsunami di Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah. Sky News melaporkan Selasa (2/10/2018), pesawat RAF A400M Atlas dan pakar dari personel militer terbang dari pangkalan mereka di Timur Tengah. 

Tim tersebut bakal sampai Kamis (4/10/2018) dan menyediakan bantuan krusial untuk pembangunan pasca-gempa magnitudo 7,4 yang menghantam pekan lalu. Baca juga: Australia Siapkan Rp 54 Miliar untuk Korban Gempa Palu dan Donggala London juga telah menganggarkan bantuan dana 2 juta poundsterling, sekitar Rp 39,1 miliar, dan telah menerjunkan lima konsultan ke Jakarta. 

Selain itu, Inggris juga mempertimbangkan memberangkatkan kapal perang HMS Argyll yang sedang berlayar di kawasan timur Asia, beserta pesawat transportasi dan tim pengawas. 

"Inggris tetap mendampingi Indonesia yang sedang berjuang memulihkan diri dari bencana mengerikan ini," kata Menteri Pertahanan Gavin Willamson. 

Korban selamat saat ini berjuang untuk bertahan hidup tanpa aliran listrik, kekurangan air, dan tempat pengungsian yang semakin penuh. Merujuk kepada laporan PBB, setiap hari warga yang selamat membutuhkan 571.000 liter air bersih, 401 juta kalori, dan 659.000 meter persegi tempat pengungsian. 

Sekitar 61.867 warga telah berada di pengungsian. Namun badan pemulihan bencana PBB menghitung ada 191.000 butuh bantuan secepat mungkin. Upaya penyaluran bantuan itu terganjal infrastruktur yang hancur maupun jalan yang terblokir. Selain itu, kesehatan pengungsi terancam karena berada di penampungan yang sempit. 

Direktur Implementasi Program Save the Children Tom Howells berkata, puing-puing dan debu membuat keluarga sulit memperoleh hidup sehat. "Salah satunya adalah kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan makanan dan air minum bagi bayi dan anak kecil," papar dia.



https://internasional.kompas.com/rea...r-air-per-hari

PBB Cari Dana Rp 765 M Untuk Bantu Korban Gempa-Tsunami Palu
Sabtu 06 Oktober 2018, 11:25 WIB


kerusakan akibat gempa dan tsunami di Palu (Foto: Dok. Getty Images)

Jakarta - Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan tengah mencari dana US$ 50,5 juta (sekitar Rp 765 miliar) dari komunitas internasional untuk bantuan segera kepada para korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.

PBB menyatakan rencana itu dikembangkan melalui konsultasi dengan para pejabat pemerintah Indonesia. Rencana PBB tersebut menjabarkan "bagaimana komunitas kemanusiaan yang bekerja di Indonesia akan memberikan bantuan teknis yang ditargetkan."

Lebih dari 1.500 orang tewas dalam bencana gempa dan tsunami yang menerjang Palu dan sekitarnya pekan lalu. Bahkan seribuan orang lainnya kemungkinan masih hilang.

Baca juga: Wiranto: 1.648 Jenazah Korban Gempa-Tsunami Sulteng Dimakamkan

"Rencana PBB bertujuan untuk memberikan bantuan kepada 191 ribu orang selama tiga bulan ke depan," demikian pernyataan yang dikeluarkan PBB, seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/10/2018).

Menurut perkiraan PBB, sekitar 65 ribu rumah telah mengalami kerusakan, termasuk 10 ribu rumah yang hancur total akibat tsunami dan 15 ribu rumah yang rusak parah akibat gempa bumi di Sulteng. 

"Satu pekan setelah bencana tersebut, skala penuh bencana dan kebutuhan-kebutuhan menjadi semakin jelas," ujar Anita Nirody, UN Resident Coordinator di Indonesia.

"Orang-orang yang terdampak, khususnya mereka yang telah kehilangan rumah mereka dan semua barang-barang mereka, membutuhkan tempat berlindung, akses ke air bersih, layanan kesehatan dan dukungan psikososial," imbuh Nirody.

"Dana yang diminta itu akan memungkinkan komunitas kemanusiaan internasional untuk lebih efektif mendukung respons pemerintah dan organisasi-organisasi lokal," tandasnya.
https://news.detik.com/internasional...a-tsunami-palu

---------------------------------------

Dunia internasional dan PBB saja begitu pedulinya dengan gempa dan tsunami Palu ini, masa sih Pemerintah Pusat masih bertahan dengan gengsinya itu untuk tetap menyatakan bahwa bencana di Palu itu hanya bencana lokal sehingga cukup Pemda yang mengkoordinasikan kegiatan pasca bencana? Terus apa orang-orang PEMDA yang lugu-lugu itu disuruh menghadapi kedatangan berbagai negara yang akan membantu ke wilayah bencana itu? Padahal pasca bencana itu, bisa bertahun-tahun diperlukan waktu untuk membangun wilayah itu kembali seperti di Aceh dulu.