alexa-tracking
Entertainment
Batal
KATEGORI
link has been copied
14
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5b53f3ea5a5163ee718b4568/hukumnya-menyuruh-karyawan-membawa-alat-kerja-sendiri
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri Kategori:Buruh & Tenaga Kerja Ada wacana untuk meminta karyawan membawa sendiri notebook untuk kerja sehingga selain bisa menghemat biaya sewa juga biaya pemeliharaan notebook karena bila ada kerusakan karyawan diminta memperbaikinya sendiri karena itu bukan aset perusahaan. Pertanyaannya, apakah perusahaan diperbolehkan menerapkan rencana ter
Lapor Hansip
22-07-2018 10:03

Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri

Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri

Kategori:Buruh & Tenaga Kerja

Ada wacana untuk meminta karyawan membawa sendiri notebook untuk kerja sehingga selain bisa menghemat biaya sewa juga biaya pemeliharaan notebook karena bila ada kerusakan karyawan diminta memperbaikinya sendiri karena itu bukan aset perusahaan. Pertanyaannya, apakah perusahaan diperbolehkan menerapkan rencana tersebut mengingat karyawan akhirnya harus menggunakan dana mereka sendiri untuk kepentingan perusahaan ? Terima kasih.

Jawaban:



Umar Kasim

Saudara penanya yang baik dan bijak.

 

Permasalahan dan pertanyaan yang Saudara sampaikan cukup menarik. Ada beberapa praktek yang mirip yang saya temui di beberapa perusahaan dan di kalangan pebisnis. Walaupun agak berbeda bentuk dan karakteristiknya, namun -hemat saya- konteks dan hakekatnya sama.

 

Wacana dari pihak manajemen perusahaan untuk meminta pekerja/buruh (atau istilah Saudara: karyawan) membawa peralatan kerja -milik pribadi-, seperti notebook, memang pada dasarnya tidak boleh, akan tetapi memungkinkan untuk diperjanjikan tersendiri. Oleh karena itu perlu dipahami hakekat dan konteksnya secara mendalam, khususnya oleh para pihak pengusaha dan juga karyawan. Sebab jika tidak, dikhawatirkan terjadi eksploitasi, baik terhadap diri pribadi karyawan, juga terhadap harta hak milik pribadinya.

 

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, dapat saya jelaskan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(“UU Ketenagakerjaan”) yang intinya, bahwa hubungan kerja adalah hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha danpekerja/buruh.

 

Salah satu unsur hubungan kerja tersebut, adalah-adanya-perintah, yakni perintah -untuk melakukan pekerjaan(prestasi) sebagai prestasi yang diperjanjikan, -dalam arti, ditentukan job atau jenis pekerjaannya-, dan oleh karenanya dibayar upah (contra-prestasinya)[vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan].

 

Selanjutnya, menyimak lebih jauh dalam Pasal 54 UU Ketenagakerjaan menyebutkan, bahwa konten perjanjian kerja, sekurang-kurangnya memuat:

(a)   nama, alamat perusahaan, dan jenis usahanya; (b) nama, jenis kelamin, umur dan alamat pekerja/buruh; (c) jabatan atau jenis pekerjaan; (d) tempat [lokasi] pekerjaan; (e) besarnya upah dan cara pembayarannya; (f) syarat-syarat kerja, memuat hak dan kewajibanpara pihak; (g) mulai dan jangka waktu berlakunyaperjanjian kerja; (h) tempat dan tanggal perjanjian kerjadibuat; dan (i) tanda-tangan para pihak.

 

Dengan demikian semakin tegas bahwa yang diperjanjikan dalam hubungan kerja (sebagaimana tertera dalam perjanjian kerja), -hakekatnya- hanyalah janji -untuk melakukan- pekerjaan sesuai dengan yang diperintahkan. Maksudnya, yang diperjanjikan adalah kesediaankaryawan untuk melakukan pekerjaan atas dasar perintah, baik yang tertera dalam perjanjian kerja -pada jabatan atau jenis pekerjaan yang ditentukan-, maupun yang dirinci lebih lanjut dalam peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB), atau yang detailnya dijabarkan dalam job description.

 

Dalam kaitan itu, hubungan hukum antara pengusaha dengan karyawan merupakan hubungan subordinasiatau hubungan “atas-bawah”, yakni hubungan antara atasan dengan bawahan (dientsverhoudings) untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan job-descriptionyang berbeda dengan perjanjian kemitraan yang -bersifat koordinasi- atas dasar kesetaraan (partnership).

 

Permasalahannya, bagaimana melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja? Prasarana atau sarana apa yang digunakan melakukan pekerjaan, dan disediakan oleh siapa?

 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 54 jo Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan tersebut di atas, seharusnya semua fasilitas dan alat kerja (sarana/pra-sarana) disediakan pengusaha. Bahkan merupakan kewajiban serta tanggung jawabnya perusahaan. Walaupun demikian, fasilitas atau prasarana / sarana kerja dimaksud -tentunya- tidak seluruhnya harus merupakan hak/milik perusahaan, akan tetapi bisa menyewa atau menggunakan peralatan (sarana/prasarana) atas dasar penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan pihak karyawan.

 

Praktik penggunaan peralatan milik pribadi karyawan, dapat terjadi pada tenaga kerja (karyawan) dalam hubungan kerja atau tenaga kerja di luar hubungan kerja. Ada beberapa contoh -dalam berbagai perjanjian-perjanjian melakukan pekerjaan- yang dapat saya sampaikan antara lain sebagai berikut:

 

a. Di suatu perusahaan elektronik (sales and service), pada waktu merekrut karyawan untuk job pengantar barang pesanan dan penjemputan barang service, disyaratkan -harus- yang telah memiliki kendaraan bermotor roda dua. Dengan kendaraan itulah nantinya yang menjadi peralatan kerja dari karyawan melakukan pekerjaan untuk mengantar dan/ataumenjemput ke berbagai alamat. Namun penggunaan kendaraan roda dua milik karyawan tersebut (oleh perusahaan) tidak gratis. Akan tetapi diperjanjikan secara tersendiri melalui perjanjian sewa menyewa antara perusahaandengan pribadi karyawan.

 

Bagaimana menggunakannya, apa konsekuensinya, sejauhmana resiko dan beban tanggungjawabnya, termasuk maintenance atau handlingcost-nya diatur dalam pasal-pasal/klausul perjanjian antara mereka. Oleh karena itu, dalam kaitan ini ada 2 (dua) macam perjanjian antara karyawan dengan perusahaan, yakni:

1)    Perjanjian kerja yang memperjanjikan segala hal berkenaan dengan hubungan kerja. Apabila terjadidispute (perselisihan) dalam kaitan perjanjian kerjadimaksud, itu adalah merupakan wilayah lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk Pengadilan Hubungan Indsutrial (PHI);

2)    Perjanjian sewa-menyewa, memperjanjikan penggunaan peralatan (motor) milik karyawan oleh perusahaan disertai segala klausul yang mengantisipasi jika terjadi dispute. Namun dalam hal terjadi permasalahan, domain penyelesaian perselisihannya (sewa-menyewa), adalah merupakan kompetensi pengadilan umum (perdata). 

 

b. Selain itu, berbeda halnya di suatu perusahaan perkebunan (sawit) untuk suatu pekerjaan tertentu dan -hanya- ada pada masa-masa/musim tertentu (diantaranya -seperti panen). Dalam konteks ini, tenaga kerja direkrut untuk pekerjaan panen(-secaraborongan-) melalui perjanjian pemborongan pekerjaan(Pasal 1604 BW). Salah satu persyaratan yang ditentukan, adalah tenaga kerja membawa sendiri alat kerja yang diperlukan untuk panen, kecuali pengangkutannya. Walaupun, ada juga beberapa peralatan yang -memang- harus disediakan oleh perusahaan.

 

Dalam konteks seperti ini, hanya ada satu perjanjian, yakni perjanjian melakukan pekerjaan secara borongan. Namun tidak didasarkan atas perjanjian kerja. Dalam arti, tenaga kerja di-hire bukan dalam hubungan kerja, akan tetapi perjanjian pemborongan pekerjaan di luar hubungan kerja (vide Pasal 1604 jo Pasal 1601 BW).

 

c.   Demikian juga peralatan kerja dapat diperjanjikan melalui perjanjian kemitraan (partnership), seperti yang dilakukan di beberapa perusahaan / koperasi taksi. Model kemitraan tersebut dilakukan dengan cara dan ketentuan, bahwa -para- sopir taksi membeli (secara kredit) kendaraan operasional unit taksi. Artinya taksi tersebut adalah milik -para- sopir (sewa-beli). Kemudian taksi dimaksud diperjanjikan untuk diserahkan (dikelola) kepada perusahaan/ koperasi taksi -oleh masing-masing -para- sopir(selaku owners) yang sekaligus -nantinya- menjadi drivernya. Dalam perjanjian ini -oleh para pihak- dibuat rinci dan detail mengenai segala konsekuensi maupun resiko dan tanggung-jawabnya, termasuk handling-cost danmaintenance-cost serta perizinannya.

 

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya contoh-contoh dalam praktik sebagaimana tersebut di atas, maka wacana yang meminta karyawan untuk membawa dan menggunakan alat kerja sendiri (termasuk note book) dalam hubungan kerjadi suatu perusahaan -tanpa memperjanjikan alas hakpenggunaan alat kerja tersebut, hemat saya tidak dapat dibenarkan.

 

Namun demikian, tentu dapat dilakukan jika diperjanjikan penggunaannya (alat kerja milik karyawan dimaksud) secara tersendiri yang konteksnya berbeda dengan konteks perjanjian kerja.

 

Demikian halnya dalam beberapa perjanjian tertentu, seperti perjanjian pemborongan pekerjaan(di perusahaan perkebunan) atau perjanjian kemitraan (di luar hubungan kerja), dimungkinkan untuk dilakukan secara langsung melalui perjanjian-perjanjian melakukan hubungan kerja, walaupun harus ditegaskan hak dan kewajiban para pihak dalam masing-masing perjanjiannya.

 

Demikian jawaban dan opini saya, semoga bermanfaat.

http://m.hukumonline.com/klinik/deta...-kerja-sendiri
1
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
22-07-2018 10:06
perusahaan sawit punya pengecualian buat karyawannya bawa alat sendiri kecuali buat bawa hasil panennya emoticon-Matabelo
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
22-07-2018 10:17
asal gajinya mencukupi sih gak masalah
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
22-07-2018 12:26
boleh apa tidak mbulet penjelasan nya emoticon-Cape d...
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
22-07-2018 20:09
jadi intinya cemana ni.. boleh apa kagak..
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
22-07-2018 20:26
intinya bagaimana pemerintah menyikapi tenaga kerja magang?

Hak apa saja yang didapat oleh pekerja magang, sedangkan karyawan yg berstatus magang bukanlah seorang siswa/i,....
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
12-09-2018 14:26
kadang situ banyak juga lowongan kerja yang mengharuskan punya kendaraan sendiri sedangkan deskripsi pekerjaannya sendiri tak memerlukan adanya kendaraan , bahkan pekerjaannya lebih banyak di dalam kantor bukan ke lapangan. Untuk kerja lapangan aja juga tak mengharuskan punya kendaraan sendiri
1 0
1
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
12-09-2018 14:28
emoticon-Wow

lempar batanya dong gan emoticon-Lempar Bata emoticon-Blue Guy Bata (L)
0 1
-1
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
04-10-2018 14:56
Quote:Original Posted By narandul
jadi intinya cemana ni.. boleh apa kagak..


sepertinya itu nggak boleh karena bakal memberatkan pelamar kerja. Kalo disuruh bawa notebook sendiri nggak masalah, karena harga notebook sudah murah, & jika notebook disediakan perusahaan dikhawatirkan notebook tersebut bisa disalahgunakan untuk hal2 yang merugikan perusahaan
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
04-10-2018 15:07
ane udah 2 bulan kerja pake laptop sendiri gan

tapi emang waktu interview sementara pake laptop sendiri dulu

2 0
2
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
04-10-2018 15:19
alat kerja itu aset.
ya klo pekerja pake alat sendiri, saat dia resign perusahaan gak bisa ngambil alat yg bukan milik nya.
dulu pernah pake alat sendiri.
karena ngurus nya lama dan kerjaan gak bisa ditunggu.
pernah juga perusahaan nyewa laptop ku.
sekarang sich aq udah malas pake barang pribadi buat kerja.
laptop punya kantor.
kirim barang pake uang kantor.
entertain client pake uang kantor.
gpp pake uang kantor, tapi siap2 aja aq klaim ke kantor.
2 0
2
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
04-10-2018 15:32
Kalo saya pribadi sih tergantung tujuannya untuk apa bawa laptop kekantor, walau ada komputer kantor untuk perihal kerja tapi saya selalu standby laptop pribadi dikantor, saya pribadi tak ingin pakai barang kantor untuk keperluan pribadi, begitu juga sebaliknya, jadi tak ada yg dirugikan di kedua pihak jika barang yang dipakai ada trouble dikarenakan bukan untuk penggunaannya..jika perusahaan nuntut karyawan wajib pakai barang pribadi untuk melakukan rutinitas pekerjaan tanpa ada persetujuan mengenai trouble maupun handling cost diatas kertas bermaterai, ini mustinya dilarang, kita kerja untuk dapat uang bukan sebaliknya. Jadi intinya saya sangat menentang hal ini. Tidak ada kompromi.
2 0
2
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
04-10-2018 15:48
Ya emang bgitu lah kira2 aturannya.
beda sama outsource, kalo outsource status nya partner ya, jadi gak perlu nyediain alat.
1 0
1
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
07-10-2018 13:04
Boleh tanya, bagimana dengan lowongan pekerjaan yang mengharuskan calon pelamar punya motor sendiri sedangkan pekerjaan yang ditawarkan tidak harus menggunakan motor bahkan tidak ada hubungannya dengan penggunaan motor
0 0
0
Hukumnya Menyuruh Karyawan Membawa Alat Kerja Sendiri
02-12-2018 17:31
Quote:Original Posted By FalianAridua
Kalo saya pribadi sih tergantung tujuannya untuk apa bawa laptop kekantor, walau ada komputer kantor untuk perihal kerja tapi saya selalu standby laptop pribadi dikantor, saya pribadi tak ingin pakai barang kantor untuk keperluan pribadi, begitu juga sebaliknya, jadi tak ada yg dirugikan di kedua pihak jika barang yang dipakai ada trouble dikarenakan bukan untuk penggunaannya..jika perusahaan nuntut karyawan wajib pakai barang pribadi untuk melakukan rutinitas pekerjaan tanpa ada persetujuan mengenai trouble maupun handling cost diatas kertas bermaterai, ini mustinya dilarang, kita kerja untuk dapat uang bukan sebaliknya. Jadi intinya saya sangat menentang hal ini. Tidak ada kompromi.


setuju gan
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
icon-jualbeli
Jual Beli
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia.
All rights reserved.