Perang Algoritma Media Sosial Masuk Pilpres Indonesia
25 September 2018


Perang Media Sosial

Jakarta, 25 September 2018 - Genderang kampanye Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019 di Indonesia dimulai seiring pembukaan dan deklarasi kampanye damai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Silang Monas Jakarta pada Minggu, 23 September 2018.

Jauh hari sebelum masa kampanye dimulai, sejumlah peretas atau hacker asal Rusia disebut telah berada di Indonesia.
Mereka disebut telah tiba pada saat pencalonan presiden sedang berjalan.

Peretas Rusia yang dimaksud juga merupakan ‘think-tank’ saat kampanye pemenangan Donald Trump di Amerika Serikat pada 2016.

Tidak hanya di Amerika Serikat, para peretas ini juga pernah terlibat di dalam delapan pilpres negara lainnya.
Hal itu diungkapkan oleh Pengamat Intelijen, Nuruddin Lazuardi kepada Tribun di Jakarta, Senin (24/9/2018).

Data yang dimilikinya, menjelaskan bahwa para peretas tersebut sudah bertemu dengan beberapa petinggi partai politik di Indonesia.

“Iya saya sudah tahu soal itu. Ada pembicaraan antara mereka dengan beberapa politisi. Tim ini sudah ada sejak lama dan itu hal yang biasa saja,” ungkapnya.

Namun, dia masih belum tahu apakah dalam pembicaraan tersebut agen Rusia ini mengatasnamakan pemerintah Rusia atau bergerak membawa institusi perusahaan.

“Nah yang itu saya belum tahu. Apa mereka atas nama pemerintah Rusia atau murni bisnis, saya tidak paham,” ujarnya.
Dalam pekerjaannya, peretas dari Rusia ini akan lebih banyak bermain di media sosial, sama halnya saat kampanye Trump di Amerika Serikat.

Mereka, lanjutnya, akan bermain di algoritma media sosial.

“Mereka akan mengandalkan teknologi yang dimiliki untuk pilpres 2019 ini. Mereka main di Facebook dan Twitter khususnya. Kalau Instagram saya pikir tidak,” jelas dia.

Caranya, agen tersebut akan ‘memotong’ algoritma di jejaring Facebook dan Twitter yang mengunggah konten tidak menyenangkan bagi pasangan calon yang dibela.

Selain itu, mereka juga akan memviralkan pasangan calon yang dibela di semua media sosial.

Ketika sudah viral, maka konten tersebut akan diangkat menjadi pemberitaan oleh media arus utama.

“Mainnya di viral. Kalau ada konten yang menyudutkan, biasanya oleh mereka di “cut” langsung. Kalau sudah viral, nanti kan jadi berita juga di media mainstream,” urainya.

“Untuk siapa mereka bekerja?”

Nuruddin enggan menjawab saat ditanya untuk siapa para agen tersebut bekerja.

“Ya lihat saja nantilah. Siapa yang beri jatah banyak untuk Rusia kalau menang, ya itu dia yang pegang,” tukasnya.

Tribun mencoba mengklarifikasi informasi tersebut ke dua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno.

Wakil Direktur Informasi dan Teknologi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Vasco Ruseimy, membantah adanya peran agen yang menaungi hacker asal Rusia itu.

Menurutnya, tidak ada akses kubu mereka ke peretas asal Rusia tersebut.

Terlebih, pasangan nomor urut 02 sudah merasa cukup dengan adanya bantuan dari relawan yang bergerak selama ini di media sosial.

“Enggaklah. Kita cukup dengan relawan saja. Lagian, enggak ada akses ke mereka,” ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa terlalu jauh mengaitkan pilpres 2019 kali ini dengan hadirnya peretas Rusia yang pernah terlibat dalam kampanye Donald Trump di Amerika Serikat.

“Terlalu jauh lah. Saya kira tidak ada yang seperti itu di pilpres Indonesia,” imbuhnya.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Raja Juli Antoni mengatakan sejauh ini timnya masih percaya dengan kemampuan anak bangsa.

Masyarakat, kata dia, menjadi konsultan politik pasangan nomor urut 01 itu.

“Tidaklah. Kami masih percaya dengan anak bangsa. Tidak perlu konsultan politik dari luar negeri,” tegasnya.
Dia menyatakan, apabila benar ada pihak yang menggunakan jasa asing, maka sudah dapat dipastikan akan diintervensi kebijakan-kebijakannya.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus memperhatikan informasi tersebut.

“Itu kan berarti ada intervensi dari asing. Kalau benar ada, ya Bawaslu harus bisa mengawasi ini,” imbuhnya.
http://id.beritasatu.com/home/perang...-sosial/180663

Perang Medsos Pilpres, Rp15 Juta Bisa Jadi Trending Topic 5 Jam
Selasa, 21 Agustus 2018 | 21:25 WIB

Perang percakapan di media sosial Twitter

VIVA – Seorang pakar tentang media sosial, Ismail Fahmi, memperingatkan publik bahwa perang kampanye Pemilu Presiden tahun 2019 melalui media sosial sudah dimulai. Kedua kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden sudah saling serang dengan berbagai cara dan metode.

Metode yang paling lazim, kata Ismail, ialah menyebar aneka pesan dengan tanda pagar atau tagar tertentu hingga menjadi perhatian publik luas atau trending topic. Misalnya, tagar #2019GantiPresidden, yang mengampanyekan hal positif pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno namun sekalian menyerang kubu lawan. Pola yang sama juga dilakukan oleh petahana dengan menyebar pesan yang menjadi trending topic melalui tagar #Jokowi2 Periode #2019TetapJokowi untuk menyerang kubu lawan. 

Namun, menurut pendiri Drone Emprit itu, tak semua kampanye melalui media sosial itu riil dikerjakan oleh orang. Sebab sebagian malah berbentuk akun-akun robot meski di balik itu semua ada orang yang mengendalikannya. Pola itu dipakai oleh semua tim kubu pasangan capres-cawapres.

“Kedua kubu menggunakan robot. Robot ini bisa memiliki jutaan akun yang menyebarkan teks-teks tertentu dengan hashtag (tagar) masing-masing,” kata Ismail dalam program Indonesia Lawyers Club tvOne pada Rabu malam, 21 Agustus 2018.

Salah satu cara agar tagar-tagar kampanye itu efektif menyebar, kata Ismail, penting hingga menjadi perbincangan luas publik atau disebut trending topic kalau di media sosial Twitter.

Namun mengusahakan satu tagar menjadi trending topic tak selalu alamiah, melainkan ada metode teknologi atau robot tertentu. Metode itu dapat menjamin satu tagar menjadi trending topic dengan mudah meski berbiaya.

“Biayanya antara sepuluh juta sampai lima belas juta rupiah per lima jam untuk bisa trending topic. Publik sebenarnya tidak melihat pesannya, tapi hanya hashtag-nya,” kata Ismail.

Dia memperingatkan, pola-pola perang kampanye melalui media sosial itu akan lebih dahsyat di masa mendatang, bahkan sampai Pemilu Presiden selesai. Semua kubu akan lebih giat memproduksi konten-konten kampanye hal positif calon jagoannya dan sekaligus konten-konten negatif untuk kubu lawan.

Masalahnya, kata dia, tak semua konten yang diproduksi itu bersifat positif. Sebab hal yang sering terjadi justru hanya caci-maki atau sumpah serapah maupun semacam kampanye negatif (black campaign). Bahkan, sebagian besar pengguna media sosial hanya melihat judul yang provokatif tanpa membaca atau menyimak substansi pesannya.

“Itu pembodohan. Orang hanya melihat judul, isi artikel tidak peduli lagi. Ini berbahaya, kita harus melalukan sesuatu. Publik tidak murni terpecah menjadi dua, ada yang di tengah. Nah, yang di tengah itulah yang bisa diharapkan sebagai juru penengah,” ujarnya.
https://www.viva.co.id/berita/politik/1067152-golkar-tuding-cak-imin-biang-kegagalan-airlangga-jadi-cawapres-jokowi?medium=autonext

---------------------------------------

Silahkan saja dicoba ... toh memainkan medsos itu sebatas mempengaruhi opini pemilih doank ... tidak memaksa secara fisik. Hanya membujuk rayu semata. Ini juga bisa untuk mengurangi praktek  'money politics' terang-terangan seperti selama ini banyak dilakukan. 

Atau kalau toh parpol-parpol itu mau melakukan praktek  'money politics' pula di dunia maya, bagi-bagi aja pulsa untuk pengguna internet di seluruh Nusantara. Atau subsidi itu Grab dan Gojek sehingga penggunanya banyak dapat bonus poin, yang selanjutnya bisa digunakan mereka untuk 'go food' dan go go''  lainnya!